MANUSKRIP ARAB MELAYU ( Perkembangan dan Pelestariannya di Aceh )

MANUSKRIP ARAB MELAYU
( Perkembangan dan Pelestariannya di Aceh )

Oleh: Teuku Abdullah *)

ABSTRAK

Seiring dengan masuknya agama Islam ke Aceh dan Nusantara, masyarakat di wilayah ini mulai mengenali huruf Arab. Lama kelamaan dengan penyesuaian seperlunya huruf Arab itu dapat digunakan buat menulis bahasa Melayu, sehingga aksara itu disebut huruf Arab Melayu. Melalui tulisan Arab Melayu inilah selama berabad-abad para pengarang di Aceh dan Asia Tenggara telah menghasilkan beribu-ribu karya tulis mereka yang sekarang dinamakan Manuskrip Arab Melayu.

Baca lebih lanjut

Iklan

Ejaan Bahasa Aceh Perlu Sederhana dan Praktis:Transliterasi Bahasa Aceh ke dalam Tulisan Latin

Transliterasi Bahasa Aceh ke dalam Tulisan Latin
Dari peninggalan Belanda Sampai Keinginan Masyarakat


OLEH ABDUL GANI ASYIK
         Bagi pakar dan peminat bahasa Aceh, judul makalah ini sungguh mengejutkan karena judul ini memberi kesan seolah-seolah bahasa Aceh belum mempunyai ejaan, padahal semua kita tahu bahwa ejaan bahasa Aceh telah lama ada dan telah beberapa kali mengalami revisi sejak lahirnya seratus tahun yang lalu.
Tidak mengherankan dan sungguh wajar bila ada diantara kita yang bertanya-tanya mengapa masalah ejaan ini diungkit-ungkit kembali. Sungguh kebetulan yang menyenangkan bahwa “Panitia Pelaksana Lokakarya Pusat Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Islam  (P3KI) “Banda Aceh” meminta saya untuk menyampaikan makalah dengan judul seperti tertera di atas.

Baca lebih lanjut

Lomba Baca Hikayat Masuk Kampus!

Lomba Baca Hikayat Masuk Kampus!?

Oleh: T.A. Sakti
Senin pagi, 12 Oktober 2015 sebuah sms masuk ke ponsel saya. Pesan sms itu berbunyi:”Assalamualaikum. Pak, saya Nisa dari BEM Unsyiah. Sehubungan dengan diadakan lomba Hikayat Aceh di Unsyiah Fair X, kami ingin meminta kesediaan Bapak untuk menjadi juri lomba Hikayat yang akan diadakan pada hari Senin, 19 Oktober 2015”.

“BEM Unsyiah buat lomba baca Hikayat Aceh?”, batin saya membisik seolah tak percaya.

Baca lebih lanjut

Bangsa Melayu Baru!

Bangsa Melayu Baru, Berakar Nasional
dan Berakal Internasional
Oleh: Alfitra Salam

KEKHAWATIRAN terhadap masa depan ekonomi, sosial-budaya dan politik bangsa Melayu telah menimbulkan gagasan baru yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, tentang perlunya pembentukan bangsa Melayu Baru. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Mahathir ketika Kongres UMNO pada 8 November 1991, yang antara lain mengatakan bahwa bangsa Melayu akan dapat merebut tempatnya yang sah, bukan saja sebagai peserta tetapi juga sebagai bangsa yang menentukan, dengan satu syarat: orang Melayu haruslah ditransformasikan menjadi bangsa “Melayu Baru”.
Konsep “Melayu Baru” ini melibatkan perubahan menyeluruh terhadap segala aspek budaya orang Melayu, yang didefinisikan sebagai bangsa yang berbudaya sesuai dengan aliran zaman, sanggup menghadapi segala tantangan, dapat bersaing tanpa bantuan, terpelajar dan berilmu, canggih, jujur, berdisiplin, amanah dan ulet.
Munculnya gagasan Melayu baru ini tentunya tidak lepas dari pengamatan Mahathir sendiri dalam melihat gejala yang berlaku dalam masyarakat Melayu belakangan ini. Mahathir sendiri pernah mengatakan bahwa masyarakat Melayu gagal menguasai keterampilan dalam manajemen perdagangan modern.
Kekecewaan ini dirasakan juga sehubungan dengan kebijaksanaan pemerintah yang menyerahkan proyek perdagangan yang dimiliki oleh pemerintah kepada golongan bukan Melayu demi untuk menyelamatkan proyek tersebut. Pandangan terhadap perubahan sosial dan pembaharuan di atas, sebenarnya bukanlah gagasan baru dalam sejarah sosial Malaysia. Beberapa pemikiran pada masa pemerintahan kolonial, seperti Abdullah Munsyi (pertengahan abad ke-19) dalam bukunya Kisah Pelayaran Abdullah mengritik orang Melayu yang terkurung dengan tradisi, termasuk golongan atasan Melayu yang berfikir sempit dan sukar membuka pemikiran untuk menerima pembaharuan dari luar.
Syed Sheikh Al-Hadi (tahun 1920-an) pula menekankan pentingnya pembaharuan dilakukan ke atas pendidikan Islam ke arah menjadikan umat Islam dapat bersaing dalam biadng ekonomi. Begitu juga beberapa tokoh pemikir Malaysia terdahulu seperti Aminudin Baki, Za’ba yang mengritik budaya orang Melayu, yang kemerosotannya hingga kini dirasakan dalam kedangkalan budaya orang Melayu.

Kedangkalan budaya
Menarik untuk dikaji pemikiran dari seorang cendekiawan Malaysia yang cukup kritis, Rustam A.Sani dalam bukunya Melayu Baru dan Bangsa Malaysia,
yang mendakwa masyarakat Melayu Malaysia sekarang ini merupakan gabungan tiga unsur budaya dangkal. Pertama, unsur peradaban Barat yang agak dangkal. Peradaban seperti ini adalah orang Melayu yang menguasai bahasa Inggris, berpendidikan dan menguasai bidang profesi tertentu, tetapi pengusaan perdaban barat ini tidak melebihi hanya penguasaan “teknis” bidang yang dikuasai. Penguasaan bahasa Inggris hanya berfungsi sebagai perbendaharaan klise untuk bidang itu dan untuk pengucapan sehari-hari, bukannya pengucapan kreatif yang mendalam.
Kedua, unsur kebudayaan Melayu yang amat dangkal. Kedangkalan kedua ini adalah orang Melayu yang tipis kepekaannya akan budaya Melayu, sehingga dia mungkin tidak menguasai bahasanya sendiri, apalagi penggunaan bahasa itu untuk pengucapan yang kreatif dan canggih. Tradisi sastra, budaya dan sejarah dan pemikiran bangsa yang agak mendalam tidak dikuasai. Orang Melayu seperti ini justru memantapkan unsur-unsur feodalnya seperti kepekaannya terhadap struktur status dan sistem gelar yang amat rumit dalam budaya Melayu itu.
Ketiga, unsur Islam yang semata-mata bersifat ritus. Orang Melayu yang termasuk golongan ini adalah kelompok yang kurang menyadari sama sekali peradaban dan tradisi kecendikiwanan dalam pemikiran Islam., tetapi menekankan unsur amalan dan ibadah agama itu dalam kehidupannya. Bahkan “keislaman” seorang itu mungkin pula diukur semata-mata berdasarkan unsur ibadah yang nyata. Dakwaan seperti di atas dapat juga dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti yang terjadi pada tahun 1990 dimana sebuah universitas di Malaysia mengadakan diskusi mengenai buku Surat Setan
Karya Salman Rusdhi, yang mengundang tokoh terkenal dari partai Islam PAS. Setelah diskusi panjang lebar, ternyata tokoh dari PAS ini sama sekali belum membaca buku ysng dihebohksn tersebut., sehingga tokoh tersebut menjadi ejekan di kalangan mahasiswa yang hadir.
Kasus yang sama terjadi juga dalam sebuah universitas di mana sekelompok mahasiswa mengadakan demonstrasi agar pementasan musik rock dibatalkan karena bertentangan dengan agama Islam. Setelah diadakan diskusi dengan pihak universitas ternyata kelompok mahasiswa yang menentang ini sama sekali tidak dapat menunjukkan alasan tepat yang masih melihat Islam dalam perspektif “pahala dan dosa”. Gambaran di atas seperti yang dikatakan oleh Rustam A.Sani bahwa pemikiran orang Melayu masih terbatas pada ajaran agama Islam yang penafsirannya terlalu kolot, beku dan tidak rasional.
Pemahaman Melayu Baru
Seperti halnya wawasan 2020, maka gagasan pembentukan Melayu Baru memperlihatkan pemikiran yang visionary dari seorang pemimpin atau suatu paradigma baru tentang model budaya masyarakat Melayu yang berorientasikan pada masa depan. Namun hingga kini gagasan pembentukan Melayu Baru ini masih belum dipahami secara mendalam. Pada umumnya masyarakat mempunyai persepsi bahwa gagasan Melayu baru itu digunakan sebagai alasan untuk melakukan sesuatu hal yang baru di kalangan orang Melayu, Bahkan yang selama ini sukar diterima dalam kerangka sistem nilai dan etos orang Melayu. Sedangkan kelompok oposisi mempersoalkan gagasan tersebut, karena menurut mereka konsep “Melayu Lama” tidaklah terlalu salah.
Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Abdullah (Monograf Melayu Baru terbitan GAPENA,1993) persepsi masyarakat mempunyai pelbagai pandangan. Pertama, gagasan Melayu baru suatu ungkapan generasi muda Melayu yang berpendidikan dan mudah menyesuaikan diri dalam lingkungan sekitarnya baik antara suku bangsa maupun di tingkat internasional.
Kedua, ungkapan Melayu baru sering dipergunakan terhadap suatu generasi yang terbuka pada perkembangan mutakhir di bidang politik, ekonomi dan sosial. Ketiga, Melayu baru juga merujuk kepada aspek buruk dan tidak baik dalam generasi baru Melayu, seperti sifat tamak loba, “mata duitan” tidak jujur dan tidak ikhlas.
Keempat, ungkapan Melayu baru ada kalanya diberikankepada suatu angkatan usahawan muda dan tokoh konglemerat Melayu yang terbentuk sebagai hasil Dasar Ekonomi Baru yang sekarang ini dikaitkan dengan pemebentukan suatu masyarakat perdagangan dan perindustrian bumiputra.
Dikalangan tokoh politik, seperti Menteri Besar Selangor, Muhammad Taib membayangkan (Bersambung ke hlm. 5 kol. 5-9)
Catatan: halaman sambungannya belum ditemukan!. Libur Uroe Raya ‘Idul Adha 1435 H hari ke 3, Selasa, 7 Oktober 2014 jam 10.48 pagi. Pengetikan ulang kolom lima artikel ini turut dibantu putri saya. TA

(Sumber: Harian Kompas, Senin, 21 November 1994 hlm. 4).

Menyibak Hubungan Persahabatan Aceh – Jepara

Menyibak Hubungan Persahabatan Aceh
Kerajaan Aceh tempo dulu telah mengadakan hubungan persahabatan dengan sesama kerajaan di kepulauan nusantara dengan tujuan perdamaian dan menggalang persatuan guna menghadapi musuh yang ingin menjajah bangsa Indonesia. Selain itu Aceh juga menjalin hubungan persahabatan juga ikut membina perdamaian dengan mancanegara atau dunia internasional, seperti yang tersimpul dalam rangkaian kata sempena yang melekat (inherent) pada kata Aceh Darussalam, kata HM Nur Rl Ibrahimy.
Dalam bukunya berjudul Selayang Pandang Langkah  Diplomasi Kerajaan Aceh ia menulis hubungan persahabatan kerjaan Aceh (bahkan telah membentuk persekutuan/aliansi militer) adalah dengan kerajaan Jepara di pulau Jawa.
Awal abad ke 16 katanya,  Jepara merupakan suatu kota pelabuhan yang berfungsi sebagai pintu gerbang komunikasi kerajaan Islam pertama di  Jawa yang berpusat di Demak.
Selain sebagai pusat perdagangan terbesar, Jepara juga merupakan pangkalan armada yang kemudian digunakan oleh Adipati Unus putra Raden Fatah untuk menyerang kekuasaan Portugis di Selat Malaka.  Jadi Jepara adalah  daerah paling  penting bagi kerajaan Islam Demak waktu itu, apalagi karena merupakan basis  angkatan laut kerajaan Demak cukup tangguh,  katanya..
Jepara waktu itu diperintah oleh seorang Ratu yang terkenal cantik bernama Ratu Kalinyamat. Suaminya Pangeran Hadiri, adalah seorang ulama berasal dari Aceh yang semula bernama Teungku Thayib. Setelah berada di Jawa ia mendapat panggilan Raden Thayib dan setelah menikah dengan Ratu Kalinyamat. Thayib dianugerahkan gelar Pangeran Hadiri, tulis M Nur yang mantan anggota DPR RI periode 1950-1960 tersebut.
Menurut riwayat, Teungku Thayib bertolak dari Aceh untuk memperdalam pengetahuan keagamaan. Negeri pertama yang ditujunya adalah Tiongkok. Saat berada di negara itu Kaisar Tiongkok berkenan mengakui beliau sebagai anak angkatnya dan diberi kedudukan cukup tinggi. Tapi Teungku Thayib tidak menghiraukan kedudukan yang diberikan kaisar Tiongkok karena pengembaraan yang dilakukannya bukan untuk mencari pangkat dan kedudukan. Maka ia pun meneruskan perjalanannya ke Negara lain.
Dalam pengembaraannya itu ia sampai ke Jepara. Di Jepara ia menghadap dan menyatakan sekiranya ratu berkenan memberikan kesempatan ia akan mengabdi untuk menegakkan kalimah Allah dan turut serta dalam usaha memakmurkan dan mensejahterakan rakyat daerah itu. Ratu dengan senang hati menerima permohonan Raden Thayib, tulis M Nur El-Ibrahimy yang juga pengarang buku berjudul Catur Politik Imperialis (Inggris, Perancis, Italia dan Amerika) itu.

Suami istri
Pembawaannya yang lemah lembut, budi pekertinya yang tinggi sebagai cermin sikap seorang ulama yang saleh, bijaksana dalam menghadapi segala lapisan masyarakat sebagai menifestasi dari kepemimpinan yang mengayomi, membuat wanita agung itu tertarik kepadanya, Ratu Kalinyamat berkenan meminta Raden Thayib menjadi suaminya. Tawaran itu tidak ditolak sehingga ia dianugerahkani gelar Pangeran Hadiri. Putra Aceh itu akhirnya menjadi mitra Ratu Kalinyamat dalam mengayuh bahtera Kerajaan Jepara.
Cinta kasih Ratu kepada Pangeran Hadiri benar-benar tak terpisahkan semasa hidupnya selalu bersama dan bahkan makam mereka yang berada di belakang masjid Mantingan juga letaknya berdampingan, tulis M Nur.
Menurutnya, makam tesebut dibangun sendiri oleh Pangeran Hadiri tujuh kilometer dari kota Jepara. Sekarang setiap hari Senin dan Kamis pon banyak pengunjung datang berziarah ke makam mereka itu. Kerajaan Aceh waktu itu menilai posisi Jepara cukup kuat sebagai sebuah kerajaan Islam di Jawa dan mempunyai kedudukan strategis serta armada cukup tangguh. Karena itu, kerajaan Aceh berkeinginan menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan tersebut, bahkan ingin mengajak Jepara membentuk suatu persekutuan militer (alliance) untuk menghadapi musuh bersama, yaitu Portugis di perairan Selat Malaka.
Tahun 1568, sebuah perutusan kerajaan yang terdiri dari beberapa duta besar dikirim oleh Sultan Aceh untuk menemui Ratu Jepara, tetapi ketika kapal perang Aceh berada di perairan Selat Malaka, dicegat oleh armada Portugis yang berjumlah besar. Perutusan kerajaan Aceh ditawan dan semua yang berada di atas kapal dibunuh. Sehingga misi kunjungan muhibbah pertama sebagai upaya menjalin hubungan persahabatan gagal dicapai kedua  kerajaan berpengaruh di nusantara ini.
Akhirnya, pada  1573 Aceh- Jepara berhasil membentuk suatu persekutuan militer untuk menghadapi Portugis yang ingin menguasai Selat Malaka dan seterusnya berkeinginan besar menguasai kepulauan nusantara. Sejak itulah, kedua kerajaan Islam. Aceh dan Jepara bahu membahu melawan Portugis di Selat Malaka,  kata HM. Nur El-Ibrahimy melukiskan hubungan kedua kerajaan yang bersatu menggalang kekuatan untuk mempertahankan kerajaan Islam di nusantara.

( Sumber: Serambi Indonesia, Minggu,  22 Februari 1998 halaman “Budaya” )

Mencermati Nasib Bahasa Indonesia yang dicabut akar tunjangnya!

Memurnikan Istilah bahasa Indonesia

Oleh: T.A Sakti

Bahasa Indonesia merupakan bahasa “terbesar” di kawasan AsiaTenggara. la dipakai oleh ratusan juta umat manusia. Dalam hal ini, bangsa Indonesia patut berbangga, karena kitalah yang memiliki bahasa Indonesia ini. Kebanggaan tersebut perlu kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya, antara lain ialah dengan usaha mempertahankan keutuhan bahasa Indonesia dari “serangan dan ancaman” pihak musuh-musuhnya. Hanya dengan jalan itulah bahasa Indonesia dapat terpelihara kemurniannya.

Namun disadari atau tidak, ternyata bahasa Indonesia dewasa ini berada dalam “kemelut”. Kalau tidak membenahinya sejak sekarang, besar kemungkinan “penyakit” inilah yang akan menghancurkan keutuhan bahasa Indone­sia di suatu hari nanti. Yang penulis maksudkan dengan “penyakit” itu ialah: semakin banyak usaha-usaha untuk menyingkirkan kosakata baha­sa Indonesia di masa akhir-akhir ini.

Hampir setiap hari terjadi usaha penghancuran bahasa Indonesia, terutama dalam media massa. Kosakata bahasa Indonesia yang murni yang telah disingkirkan, lantas diganti dengan kosakata yang berasal dari bahasa daerah atau asing. Kalau pemasukan bahasa daerah, terutama dipelopori oleh para wartawan dan pengarang umumnya, maka “impor” bahasa/istilah asing ke dalam bahasa Indonesia didalangi oleh para ilmuan kita.

Nampaknya, para ilmuan kita lebih memandang hebat bahasa asing daripada bahasa sendiri. Ini terbukti dari sikap mereka: yaitu tidak hanya menggantikan kosakata bahasa Indonesia yang belum  ada padanannya dalam bahasa Indo­nesia, tetapi kosakata yang telah ada padanannya juga sering mereka ganti. Ditinjau dari sudut pemakaian bahasa saja, sudah nampak “kemunafikan” para ilmuan kita. Mereka saring berselogan: “Kami akan berbakti demi rakyat?”. Padahal sikap mereka dalam penggunaan bahasa, telah menciptakan suatu tembok pemisah antara para ilmuan dengan masyarakat awam, yang pada umumnya berpendidikan rendah itu.

 

Putus Kontak

Nggak Jelas Lagi ( kertas koran tersobek air tsunami Aceh, 26 – 12 – 2004)

…………”usaha mencerdaskan bangsa” bukanlah hanya lewat pendidikan formal. Segala jenis penerangan yang berasal dari terbagai pihak asal menuju ke arah usaha itu, dapat pula digolongkan sebagai usaha mencerdaskan bangsa.

Dalam hal Ini, jasa pihak media massa sungguh besar sekali. Tetapi sayang, penyajian dari media massa tidak sepenuhnya dapat diikuti oleh segenap lapisan masyarakat. Sebagian besar sajiannya setiap hari, hanya dapat dihayati masyarakat yang memangnya telah “cerdas” ; paling kurang berpendidikan SLTA ke atas.

Sedang bagi masyarakat yang berpendididkan lebih rendah dari itu, hanya bisa mengikuti dari “pinggir-pinggir” saja. Mengapa kesenjangan demikian sampai terjadi?.  Sebabnya adalah karena berbagai bentuk penyajian dalam media massa telah dijejali dengan Istilah-istilah “asing”, yang belum memasyarakat di kalangan masyarakat lapisan bawah,

Dengan perkataan lain dapat disimpulkan, bahwa media massa kita hanya ikut “mencerdaskan” warga negara yang telah “cerdas” saja. Sedang bagi warga negara yang kurang pendidikannya kurang manfaatnya, alias jauh panggang dari api.

Jika yang dibaca oleh rakyat biasa selembar surat kabar, memang masih ada “untung” nya. Sebab dalam penulisan beritanya, para wartawan sengaja menulis dengan bahasa Indonesia yang tidak terlalu “berat”. Tujuannya, agar dipahami segenap lapisan masya­rakat. Namun ungkapan “untung” tersebut nampaknya tidak selamanya membawa untung. Artinya, masih banyak hal selain berupa berita-berita, yang juga disajikan dalam koran, tetapi tak dapat diikuti oleh para pembaca lapisan bawah.

Artikel-artikel surat kabar yang sudah mendapat “cap ilmiah” atau ilmiah populer, pasti sukar dimengerti masya­rakat umum. Hal ini terjadi, karena para kolumnis yang bertitel profesor, doktor, atau sarjana umumnya; sudah memadati karangannya dengan istilah-istilah bahasa asing.

 

 

 

Nggaak Jelas Lagi ( sda )

………..jarang sekali rakyat lapisan ‘bawah’ yang mau membaca artikel-artikel dari para kolumnis di negara kita. Padahal golongan yang rendah pendididikan inilah mayoritas rakyat di negara kita.

Mana mungkin seorang pedagang sayur misalnya, mau membaca koran (biar surat kabar pinjaman, umpamanya) bila terpaksa harus membeli kamus untuk dapat memahaminya. Akibatnya, semakin lama perbedaan pengetahuan antara lapisan masyarakat semakin jauh berbeda. Yang elit terus melejit, yang rendah semakin terjepit

Keterbukaan

Masalah lainnya yang sema­kin besar pula “bahaya”nya adalah kesukaan memasukkan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Yang sangat mengherankan, bukan hanya untuk istilah-istilah yang tidak ada padanannya yang diganti dengan bahasa daerah. Kosakata bahasa Indonesia yang sudah lazim pun masih dengan “paksaan” diganti secara semena-mena dengan bahasa daerah.

Perbuatan menggantikan kata demi kata bahasa Indone­sia dengan bahasa daerah, tanpa alasan yang cocok atau pantas, adalah termasuk suatu pemerkosaan bahasa Indone­sia, yang telah kita akui sebagai Bahasa Nasional itu.

Bila keadaan sebagai sekarang terus berlangsung, alangkah kacaunya tata bahasa Indonesia di masa-masa mendatang. Betapa tidak, bukankah Jumlah bahasa daerah di Indo­nesia banyak sekali? Yang berarti akan mewujudkan jenis bahasa Indonesia ratusan ragam pula. Pemecahan masalah-masalah tersebut di atas sudah sepantasnya diperhatikan para ahli bahasa, didiskusikan, diseminarkan atau dijadikan topik pembahasan dalam Kongres-kongres Bahasa Indonesia yang mungkin diadakan di masa-masa akan datang. Sebab gejala “mendewakan” istilah asing dan bahasa daerah yang dipaksakan masuk ke dalam Bahasa Indonesia sudah sangat kentara. Kerelaan dan keterbukaan kita ………………..

 

( Sumber:  Serambi Indonesia, Jum’at, 30 Oktober 1992)

 

Mendambakan Gubernur Aceh yang Meliburkan Sekolah di Bulan Puasa

  Mendambakan Gubernur Aceh  yang Meliburkan Sekolah di Bulan Puasa

                                  Oleh: T.A. Sakti

      Surat Keputusan ( SK )  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( P & K )    Dr. Daoed Joesoef  no. 0211/U/1978 yang tidak meliburkan sekolah selama bulan puasa  tetap masih berlaku hingga sekarang.  Penetrapan peraturan ini sempat menimbulkan polemik  panjang saat itu; bahkan hingga hari ini.   Sebab   sebelumnya, selama  bulan puasa semua sekolah diliburkan sebulan penuh. Alasan dikeluarkannya  peraturan baru itu adalah untuk mengejar ketertinggalan dan mempertinggi  mutu pendidikan di Indonesia dalam rangka  menyongsong era abad ke 21. Sayangnya, apa yang diinginkan Dr. Daoed Joesoef itu sampai hari ini masih sebatas “ mimpi”. Yakni mutu pendidikan di negara kita Indonesia,  masih pada urutan ke seratus lebih dari duaratus lebih negara di dunia.

     Dalam  penjelasan Dr. Daoed Joesoef  saat   mengunjungi  Sumatera Barat  kala  itu   mengatakan: “Sekolah akan diliburkan 10 hari selama bulan puasa, yaitu 3 hari pada permulaan puasa “untuk memungkinkan yang masih hidup menabur bunga sambil berziarah ke makam sanak keluarga” dan 7 hari di sekitar  hari raya Idulfitri untuk memungkinkan merayakan lebaran di lingkungan keluarga yang selama ini terpisah karena aktifitas perantauan” (Tempo, 2 Juni 1979).

     Peraturan Menteri(Permen) itulah yang berlaku di seluruh Indonesia hingga sekarang, termasuk di Aceh.

Dalam bulan  puasa kali  ini, kita dapat menyaksikan sekolah-sekolah di Banda Aceh ada yang mulai aktif pada hari Kamis, 4 Agustus 2011 setelah melewati tiga hari awal puasa  seperti yang ‘diliburkan’ dalam  SK Menteri Daoed Joesoef itu.

       Padahal dalam instruksi bersama antara Kepala Kanwil Kementerian Agama( Kakanwil Kemenag) Aceh dengan  Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh tanggal  22 Juli 2011 keputusannya bukanlah demikian.

      Dalam instruksi bersama itu disebutkan:” Sekolah umum dan sekolah agama di Aceh hanya libur pada minggu pertama bulan Ramadhan ( 1 – 7 Agustus 2011 ). Sedangkan pada tanggal 8 – 20 Agustus, sekolah aktif kembali seperti biasa, namun jam belajarnya dipersingkat, hanya sekitar empat jam/hari (Baca: Serambi Indonesia, “8 – 20 Agustus Sekolah Tak Libur”, Kamis, 28 Juli 2011, halaman 1).

     Ternyata dalam pelaksanaannya tidak mulus . Yakni  sekolah umum sudah mulai aktif pada hari ke empat puasa. Boleh jadi hanya sekolah agama yang melaksanakan instruksi bersama itu, yaitu sekolah mulai aktif pada tanggal 8 Agustus.  Dalam hal ini nampaklah ketidak seragaman, yakni sekolah umum lebih memilih melaksanakan Peraturan Menteri (Permen) yang berasal dari Menteri P & K Dr. Daoed Yoesoef itu. Mengenai kepatuhan terhadap  “peraturan” yang dua macam itu, pihak sekolah tentu memilih yang paling  besar  resikonya.

     Dalam hal ini, sebagai seorang warganegara yang menjunjung tinggi   demokrasi, antara lain    hak berpendapat, saya mengusulkan agar “sekolah libur penuh  di bulan puasa” diwujudkan kembali; khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam.  Dengan berpijak kepada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), rasanya mustahil gagasan itu tak bisa dilaksanakan, asal warga Aceh kompak memperjuangkannya. Saluran  kekompakan paling ampuh yang ‘mudah dan menentukan” yang dapat ditunjukkan warga Aceh adalah dalam Pemilukada.

    Karena itu, ke depan   Aceh   membutuhkan hadirnya seorang pemimpin yang mampu mengemban berbagai hak istimewa yang dikandung UUPA. Pemimpin dimaksud adalah seorang Gubernur Aceh yang  terpilih dalam Pemilukada nanti. Salah satu yang harus diwujudkan oleh sang Gubernur adalah sekolah libur penuh selama bulan puasa. Karena itu sejak dalam kampanye  calon Gubernur Aceh itu diharapkan telah berjanji kepada calon pemilihnya, bahwa ia akan – berusaha – meliburkan sekolah di bulan Ramadhan jika ia terpilih nanti.

        Memang benar, kalau dipikir secara matang, buat apa sekolah aktif di bulan puasa, kalau murid dan guru mereka beraktifitas setengah hati. Saya yakin, kalau satu “jajak  pendapat” diadakan terhadap para murid dan guru di Aceh,  pendapat yang menginginkan sekolah diliburkan penuh di bulan puasa;  pasti suaranya lebih dominan.

          Dulu di Aceh ada burung  Got-got, yang menurut legenda masyarakat  punya perilaku aneh. Kelakuannya dicibir anak-anak dengan lagu sindiran. “Got-got panyang iku/Geulungku panyang mata/Nyang tabri han jipajoh/Nyang tatroh dijak mita. Maksudnya, burung itu sungguh aneh, yaitu membiarkan apa yang sudah dapat, dan sibuk mencari yang lain lagi.

         Menurut saya, beginilah masyarakat kita sekarang.   Sebenarnya, rakyat Aceh harus bersyukur, bahwa apa yang pernah diharapkan dulu telah ada hasilnya. Yaitu apa yang terkandung dalam UUPA.  Namun, ternyata  segala rahmat itu diterlantarkan hingga hari  ini.

Dalam pemikiran saya yang awam, semua keteledoran  itu terjadi karena Aceh belum memiliki pemimpin yang benar-benar  mempersembahkan  darma baktinya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh.  Libur penuh di bulan puasa juga suatu kebutuhan terpenting bagi masyarakat Aceh..

       Sebagai seorang  yang pernah mengalami  dua periode waktu, yakni ketika sekolah  libur penuh selama bulan puasa dan sebaliknya, tentu alakadarnya saya memahami untung-ruginya dari kedua jenis  peraturan pemerintah itu. Orang tua di Aceh tempo dulu, paling kurang punya dua program menjelang puasa terhadap anaknya. Pertama, akan mengantar putra-putrinya ke tempat pengajian yang lebih formal. Kedua, akan melaksanakan sunat rasul  atau “khitan” buat anak laki-lakinya. Rencana orangtua  dibuat demikian, karena selama bulan puasa semua sekolah diliburkan penuh.

       Saya sendiri mengalami kedua hal itu dalam tahun 60-an. Atas kesepakatan beberapa orangtua, kami   enam orang  anak setingkat kelas 3 – 5  SD/SRI diantar ke tempat beuet( pengajian) yang jaraknya lebih 4 km dari kampung sendiri. Setelah diantar (geujak intat beuet) pada hari pertama, kami pun sudah menjadi aneukmiet beuet (murid pengajian) di Meunasah itu.  Begitulah, dengan melingkar kain sarung di leher kami berenam dari Bucue   setiap pagi pergi melintasi persawahan Blang Beutong  serta gampong Beutong Pocut dan Leupeuem ( di Kecamatan Sakti, Pidie) menuju tempat pengajian di Meunasah Me, gampong Jeumpa. Di tempat pengajian itu juga hadir anak-anak dari berbagai kampung di sekitar kampong Jeumpa.

 Begitu pula dengan khitan ( bahasa aceh: geupeusunat)  atau sunat rasul.  Jauh sebelum datang bulan puasa, persiapan untuk acara khitan sudah dimulai. Bagi keluarga mampu, biasanya melangsungkan kenduri khitanan  anak ( khanduripeusunat aneuk). Setelah itu dibuat pula acara tepung tawar (peusijuek/peusunteng). Kemudian,  para orangtua yang punya hajat mengkhitankan anaknya berembug dulu menentukan ‘hari baik’dan rumah tempat acara khitan. Rumah  yang dipilih biasanya  rumah dari keluarga berada atau tokoh masyarakat.  Bila hari H tiba, datanglah Teungku Mudem(tukang sunat)  untuk mengkhitankan anak-anak dari beberapa keluarga itu, yang kadangkala datang dari kampong yang berbeda.

     Begitulah, dengan diterapkannya tidak libur sekolah di bulan puasa; paling kurang dua adat atau  tradisi Aceh telah digilas oleh peraturan itu. Sekarang, para orangtua tidak biasa lagi mengantarkan anaknya ke pengajian pada bulan puasa, karena sekolah anaknya tak libur penuh lagi. Begitu pula, tradisi khitan pun sudah jarang diadakan pada awal puasa dalam masyarakat Aceh.

  Bila dirujuk kepada Undang-Undang  No.4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, penetrapan Peraturan Menteri (Permen) Daoed Joesoef itu sebenarnya telah melanggar UU no. 4 Tahun 1950, karena saat itu UU tersebut belum dicabut. Dalam aturan kenegaraan kita, Undang-undang lebih tinggi statusnya dibandingkan Peraturan Menteri(Permen).

         Mengenai ‘libur sekolah, dalam  UU no. 4 Tahun 1950 disebutkan:  libur sekolah bagi sekolah-sekolah negeri ditetapkan “mengingat kepentingan pendidikan,  faktor musim, kepentingan agama dan hari-hari raya kebangsaan”. Dalam hal  pemberlakuan  SK no. 0211/U/1978 Menteri P & K  Dr. Daoed Joesoef itu, paling kurang telah melanggar dua kepentingan, yakni kepentingan pendidikan dan kepentingan agama. Dalam hal ini berarti Permen itu batal demi hukum. Namun, karena negara Indonesia saat itu  berada dalam kekuasaan totaliter, maka aturan hukum resmi pun digilasnya!.

                                                                                                                 T.A. Sakti

                                                                                                             Banda Aceh

*Penulis,  pengamat budaya Aceh, tinggal di Banda Aceh.

** Saya tidak   keberatan, apakah tulisan ini dijadikan artikel atau rubrik “Droe Keudroe”!.

Misteri Hikayat Raja Pasai – Kenang-Kenangan dari Mengikuti International Seminar Malikussaleh di Lhokseumawe, 11 s/d 12 Juli 2011.

Sun, Jul 24th 2011, 08:04

Apresiasi

Misteri Hikayat Raja Pasai

International Seminar Malikussaleh: present, past   and Future berlangsung di Gedung ACC Universitas Malikussaleh (Unimal), Lhokseumawe, 11   s/d   12 Juli 2011. Suasana seminar meriah dan gegap gempita.    Namun,  di balik kemeriahan seminar itu, ada satu butir  sejarah “Malikussaleh” yang terlupakan. Yakni, mengenai naskah Hikayat Raja Pasai (lengkapnya: Hikayat Raja-Raja Pasai, selanjutnya disingkat HRRP)  yang tidak dibahas secara khusus dalam sebuah makalah. Pengkajian  yang rinci  ini cukup penting, karena  dalam  naskah HRRP   masih banyak “misteri” yang belum terjelaskan; di antaranya yaitu:Pertama, HRRP ditulis dalam bahasa Melayu. Padahal ratusan naskah yang  berjudul hikayat – bahkan menurut UU.Hamidy sampai seribuan  judul —  yang pernah ditulis di Aceh nyaris semuanya disusun dalam bahasa Aceh. Pertanyaan yang  muncul; kenapa HRRP tertulis dalam bahasa Melayu? Inilah pertanyaan yang belum mendapat jawaban yang memuaskan sampai hari ini.

Ada yang berpendapat, bahwa masyarakat di   Kerajaan Samudra Pasai memang berbahasa Melayu, sehingga HRRP  pun ditulis dalam bahasa Melayu. Prof. Dr. Ibrahim Alfian dalam bukunya “Kronika Pasai” di halaman 8 mendukung pendapat ini bahwa rakyat Kesultanan Samudra Pasai memakai bahasa Melayu. Sewaktu Samudra Pasai digabungkan dengan Kerajaan Aceh Darussalam,  masuklah bahasa Aceh ke wilayah itu.

Ada pula alasan yang lain, bahwa bahasa resmi Kerajaan Samudra-Pasai adalah bahasa Melayu,  dengan nama bahasa Melayu Pasai.  Saya sendiri lebih memilih alasan ini, bahwa bahasa nasional Kerajaan Samudra-Pasai adalah bahasa Melayu Pasai, sedangkan bahasa sehari-hari masyarakatnya yaitu bahasa Aceh.

Setelah Kesultanan Samudra-Pasai runtuh, bahasa Melayu Pasai diambil alih oleh Kerajaan  Malaka. Kemudian, ketika Kerajaan Malaka ditaklukkan Portugis tahun 1511 M, bahasa Melayu Pasai  berkembang  pula  di Kerajaan Aceh Darussalam  sekaligus menjadi  bahasa nasional kerajaan itu. Kita belum tahu yang mana di antara kedua  pendapat  itu yang lebih mengandung kebenaran.

Kedua, naskah HRRP  dijumpai di Pulau Jawa.  Hikayat Raja-raja Pasai yang merupakan bukti satu-satunya tentang kerajaan Samudera Pasai dalam bentuk tulisan dalam bahasa Melayu, naskahnya  bukan ditemukan  di Aceh melainkan di wilayah Bogor, Jawa Barat. Pemiliknya Kiai Suradimenggala mantan Bupati Demak.  Atas inisiatif Thomas  Stamford Raffles Wakil Gubernur Jenderal Inggris di  Jawa  saat itu mengongkoskan  orang untuk menyalinnya. Setelah  Raffles  meninggal, istrinya menyerahkan naskah itu ke perpustakaan Royal Asiatic Society di London tahun 1830. Tidak lama kemudian, sarjana Perancis E. Delaurier membuat kajian terhadap naskah tersebut, yang seterusnya  diterbitkan di Paris tahun 1848. Buku  itulah yang sampai ke Aceh, hingga kita dapat membaca sejarah kerajaan Samudera-Pasai dalam bentuk tulisan, baik Latin maupun dalam huruf Arab Melayu/Jawi atau Jawoe. Sebenarnya, terkait sejarah Samudra Pasai,  ada satu naskah lain dalam bahasa Aceh, yaitu Hikayat Raja Bakoy, namun kita tak pernah mendengar lagi mengenai posisi keberadaannya.

Kembali ke pokok bahasan.  Kenapa HRRP berada di Jawa dan bukan di Aceh utara  sebagai tempat yang jadi materi  isi hikayat itu? Prof. Dr. Ibrahim Alfian menyebutkan, HRRP ditulis  oleh pujangga kalangan istana Samudra-Pasai sendiri dalam rangka mengangkat citra para sultan di hadapan rakyatnya. Karena itu, dalam hal asal-usul HRRP,  ia menyatakan ada kemungkinan HRRP dibawa ke Jawa oleh salah seorang tawanan  Pasai yang dibawa ke Jawa oleh pasukan Majapahit(Lihat “Kronika Pasai” hlm. 7).

Saya sendiri sedikit berbeda dengan pendapat Guru Besar saya di Fakultas Sastra UGM itu. Panduan yang saya pakai juga sama, yaitu HRRP walaupun kesimpulannya sedikit berlainan. Pada halaman 97 naskah berhuruf Arab Melayu atau Jawi/Jawoe  dalam “Hikayat Raja- Raja  Pasai”; pada kisah yang membicarakan serangan kerajaan Majapahit terhadap Kerajaan Samudra – Pasai.  Hikayat  yang berhuruf Arab Melayu/Jawi itu menceritakan, ketika pasukan Majapahit tiba kembali di negerinya setelah menaklukkan Kerajaan Samudra – Pasai, maka Sang Nata (Raja) Majapahit bertitah:  “Akan segala tawanan orang Pasai  itu suruhlah ia  duduk di Tanah Jawa ini mana kesukaan hatinya. Itulah sebabnya, maka banyak keramat di Tanah Jawa itu, tatkala zaman alah Pasai oleh Majapahit”.  Berdasarkan kisah di atas, saya berkesimpulan bahwa HRRP ditulis di Jawa setelah ( keterunan ) para tawanan Pasai menetap di sana. Kalau bukan dikarang di Jawa, maka  kalimat “maka banyak keramat di Tanah Jawa itu, tatkala zaman alah Pasai oleh Majapahit”  tentu tidak dimuat dalam HRRP karena peristiwa itu belum terjadi atau si pengarang tidak mengetahui hal itu.

Boleh jadi dalam perkembangan berikutnya, para tawanan asal Pasai itulah yang berperan menyiarkan agama Islam di Jawa dan merekalah yang membentuk “Dewan Dakwah Sembilan  Wali” yang kemudian terkenal dengan Walisongo.  Dalam hal ini  saya  berpendapat, HRRP  ditulis oleh salah seorang  ( keturunan ) tawanan Pasai yang sudah menetap di Kerajaan Majapahit.

Ketiga, karena kemakmurannya, maka mata uang Kerajaan Samudra Pasai  ditempa dari emas dengan sebutan   dirham emas yang merupakan mata uang emas tertua di Asia.  Sampai hari ini, jika hujan lebat turun beberapa kali, masyarakat di sekitar pemakaman raja-raja Samudra Pasai, masih menjumpai dirham-dirham emas yang tersembul dari tanah. Sewaktu saya berziarah ke Kompleks Makam Ratu Nahrisyah tanggal 12 Juli 2011 lalu, beberapa meter di selatan makam ada orang yang memamerkan batu cincin yang berwarna-warni. Menurut saya, batu cincin memang “bersaudara” dengan bongkahan emas yang dikandung Bumi Samudra Pasai.

Dalam HRRP ada dua tempat yang mengisyaratkan bahwa Bumi Kerajaan Samudra Pasai banyak mengandung emas. Sewaktu Meurah Silu belum menjadi raja, ia punya kebiasaan menangkap ikan dengan menahan bubu (theun bubee) di sungai. Suatu pagi ia mengangkat bubunya, ternyata yang masuk puluhan ekor cacing, lalu dibuangnya. Besok pun demikian sampai tiga kali. Pada kali ketiga, cacing-cacing itu ia bawa pulang ke rumah dan merebusnya. Selesai direbus,  ternyata cacing-cacing itu berubah menjadi emas, berbentuk gelang emas. Sejak itu, Meurah Silu menjadi kaya-raya, dan emas-emas itulah yang membawanya menjadi raja.

Pada halaman 30 HRRP yang berhuruf Arab Melayu/Jawoe  mengisahkan  isu yang sedang hangat di Kerajaan Samudra Pasai. Kabar itu  menyebutkan, Bumi Samudra Pasai kaya emas. Bahkan ada tujuh tempat yang mengeluarkan asap emas. Kabar itu berasal dari orang Keling (asal India) yang ahli “melihat asap emas”. Suatu kali kapal dari negeri Keling merapat ke pelabuhan Pasai.

Pakar ‘tambang emas’  dipanggil ke istana. Berkat petunjuk  “ahli melihat asap emas”  yang berasal dari negeri  Keling itu, Sultan Malikussaleh menjadi amat kaya karena memiliki batangan emas yang melimpah. Dulu, negeri Sultan Malikussaleh itu banyak menyimpan “Harta Karun”. Ternyata Bumi Samudra Pasai, bukan hanya mengandung gas LNG tetapi banyak berisi emas pula. Biar terkesan cerita dongeng, tapi ‘jika tak ada api, tentu tak akan ada asapnya’. Ketika gas LNG sudah menyusut seperti sekarang, kisah dalam HRRP yang ‘misterius’ itu tentu perlu dicermati pula. Putra-putri Samudra Pasai pasti sudah lebih cerdas sekarang dan tak perlu bantuan “orang Keling” lagi!

Memang, misteri  HRRP khususnya  dan sejarah Kerajaan Samudra Pasai umumnya; masih  banyak yang belum tergali. Buku-buku sejarah Aceh yang sudah terbit hanya sekilas membahasnya atau paling banyak hanya satu bab. Dosen dan guru-guru sejarah juga kurang memberi perhatian.

Jalur mengangkat kembali sejarah Samudra Pasai memang banyak.  Namun keberhasilannya  amat tergantung keseriusan berbagai pihak.  Salah satu pihak yang paling menentukan adalah kepedulian pemerintah. Untuk mempertegas kepedulian itu, saya menyarankan diwujudkan sebuah qanun tentang “Penggalian Peradaban Samudra Pasai”;  seperti halnya Pemerintah Provinsi Riau yang kini sedang menggarap Peraturan Daerah (Perda) mengenai “Kepahlawanan Riau”.

Salah satu muatan penting  dari qanun itu adalah  perlu  dibangunnya  Fakultas Ilmu Budaya (FIB) atau semacamnya seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Aceh Utara. Bila  FIB atau FKIP sudah wujud di Aceh Utara, maka terbukalah kesempatan “Membangkitkan Peradaban Samudra Pasai’ secara luas, berencana, dan kontinyu/berkelanjutan.

* Penulis adalah  dosen dan peminat sejarah, tinggal di Banda Aceh.

( Sumber: Harian Serambi Indonesia, Minggu, 24 Juli 2011 pada rubrik Budaya).
* ( keturunan ), saya tambah kemudian. Bale Tambeh, 10 November 2011, pkl 7.07 Wib., T.A. Sakti.

Bahasa Melayu Pasai, Akar Tunjang Bahasa Nasional Indonesia!

           Bahasa Melayu Pasai, Akar Tunjang  Bahasa Nasional Indonesia!

                                Oleh: T.A. Sakti

Bahasa Melayu    merupakan akar utama dari bahasa Indonesia.   Sepanjang sejarah perkembangannya, bahasa Melayu terus-menerus diperkaya sehingga ia semakin mantap berperan di seluruh wilayah Nusantara. Bahasa Melayu masih dapat dilacak jejaknya mulai abad ke-7, masa Kerajaan Sriwijaya, yaitu berupa prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Melayu Kuno, seperti prasasti Kedukan Bukit             (Tahun 683 M), Talang Tuo (Tahun 684), dan lain-lain.[1]

Seiring dengan timbul-tenggelamnya kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara dan datangnya penjajahan asing, bahasa Melayu pun mendapat predikat yang berbeda-beda dalam perkembangannya; seperti bahasa Melayu Pasai, bahasa Melayu Melaka, bahasa Melayu Johor, bahasa Melayu Riau, bahasa Melayu Balai Pustaka, dan bahasa nasional Indonesia.[2]

Berkaitan dengan hal ini, dalam bukunya yang berjudul Kesusasteraan Melayu Klasik Sepanjang Abad, Dr. Teuku Iskandar menjelaskan sebagai berikut:

“Jika sebuah pusat kerajaan menjadi penting dari sudut politik dan ekonomi, kaum cerdik pandai dan pujangga-pujangga, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, akan bertumpu ke tempat itu. Dengan jalan demikian lahirlah sebuah pusat kebudayaan dan pusat kesusasteraan. Munculnya pusat politik dan pusat ekonomi baru akan melemahkan pusat kekuasaan lama dan pusat kebudayaan berpindah dari sini ke pusat yang baru. Tiap pusat kebudayaan yang baru itu akan memberi nafas baru pada kesusasteraan Melayu yang telah ada dan dengan jalan demikian mencetuskan genre atau genre-genre baru dalam kesusasteraan Melayu. Sesuatu genre kesusasteraan yang lahir di sebuah pusat kebudayaan akan tersebar ke sekitarnya dan dilanjutkan di sana, kadang-kadang pula genre baru ini dilanjutkan terus di tempat-tempat yang terpencil, walaupun di pusat kebudayaan lain telah lahir genre kesusasteraan yang lebih baru lagi”.[3]

Bahasa Melayu Pasai berkembang pada masa Kerajaan Samudera Pasai (1250—1524 M). Kerajaan ini amat berperan dalam penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, seperti ke Melaka dan Jawa. Bersamaan berkembangnya agama Islam itu tersebar pula bahasa Melayu Pasai di wilayah tersebut melalui kitab-kitab pelajaran agama Islam yang menggunakan bahasa Melayu Pasai sebagai pengantarnya.

Kerajaan Samudera Pasai berhubungan akrab dengan Kerajaan Melaka. Perkawinan antara Sultan Melaka Iskandar Syah dengan puteri Sultan Zainal Abidin dari Samudera Pasai semakin mempererat hubungan kedua negara itu. Sultan Samudera juga telah mengutus dua orang ulama ke pulau Jawa untuk mengembangkan agama Islam. Berkat dakwah Islam yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak, agama Islam berkembang di Gresik, dan seterusnya menyebar ke seluruh pulau Jawa. Karena berperan sebagai pendakwah pertama itulah sehingga Maulana Ishak bergelar Syekh Awwalul Islam.[4]

                Peranan Bahasa  Melayu   Pasai di Nusantara

Sebutan istilah “bahasa Melayu” merupakan kebiasaan baru di abad ke-18. Pada abad keenam belas dan tujuh belas penyebutan bahasa Melayu adalah dengan menggunakan istilah “bahasa Jawi”. Hal ini karena bahasa itu ditulis dalam huruf Jawi, yakni huruf Arab yang telah disesuaikan dengan ucapan lidah masyarakat Nusantara. Sementara “jawi” ialah sebutan orang-orang Arab di masa itu untuk negeri-negeri di wilayah Nusantara/Asia Tenggara.

Sehubungan dengan uraian di atas, Syed Muhammad Naguib al-Attas menyebutkan:

“Kita dapati bahwa dalam tulisan-tulisan Melayu pada abad-abad keenambelas dan ketujuh belas terdapat istilah-istilah seperti “orang Melayu” dan “negeri Melayu”, tetapi tidak terdapat istilah “bahasa Melayu”. Bilamana bahasa Melayu dimaksudkan dalam tulisan-tulisan itu, maka terdapat di situ istilah “bahasa Jawi”. Kita tahu bahwa istilah Jawi itu adalah sebutan untuk orang Arab terhadap seluruh bangsa-bangsa penduduk Kepulauan ini, tetapi bagaimana pun orang Melayu sendiri menamakan bahasanya, bahasa Jawi.[5]

Dalam sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara, kedudukan Pasai merupakan pusat penyiaran agama Islam selama beberapa abad. Sultan Melaka misalnya, selalu mengirim perutusan ke Pasai untuk mencari jawaban dari masalah-masalah agama yang belum diketahui secara pasti. Suatu kisah yang amat terkait dengan perkembangan bahasa Melayu Pasai adalah riwayat penterjemahan kitab Durrul Manzum. Dalam hal ini Dr. Muhammad Gade Ismail menerangkan:

“Sulalatussalatin atau Sejarah Melayu (edisi Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi) menceritakan bahwa di Tanah Arab ada seorang alim bernama Maulana Abu Ishak yang sangat paham akan ilmu tasawuf. Ia mengarang kitab Durrul-manzum dan mengajarkan isi kitab ini kepada muridnya Abu Bakar. Kemudian muridnya itu dikirimkannya ke Malaka untuk mengajarkan isi kitabnya itu. Sultan Malaka Mansur Syah sangat memuliakan Maulana Abu Bakar dan baginda berguru kepada Maulana itu. Kemudian Sultan Mansur Syah mengirim kitab itu ke Pasai dan oleh Sultan Pasai disuruh artikan kepada Makdum Petakan, salah seorang alim di Kerajaan Pasai. Setelah selesai, hasilnya diantarkan kembali ke Malaka, dan Sultan Mansyur Syah terlalu suka-cita melihat kitab itu sudah bermakna. Baginda menunjukkan kitab Durrul-manzum yang dikirim dari Pasai itu kepada Maulana Abu Bakar, dan Maulana Abu Bakar itu berkenan di hati serta dipujinya ulama Pasai itu.”[6]  

Hikayat Raja-raja Pasai yang ditulis dengan bahasa Jawi atau bahasa Melayu Pasai merupakan bukti amat kuat untuk mengenal bentuk asli bahasa Jawi Pasai itu. Namun, naskah satu-satunya dari Hikayat Raja-raja Pasai yang terwariskan kepada kita hari ini bukanlah dijumpai di Aceh, melainkan di pulau Jawa. Naskah ini kepunyaan Kiai Suradimenggala, Bupati Sepuh di Demak, daerah Bogor yang selesai disalin tahun 1235 H atau 1819 M.[7]   

Keberadaan naskah satu-satunya Hikayat Raja-raja Pasai di pulau Jawa merupakan salah satu bukti pula, bahwa masyarakat Jawa masa itu telah mengenal bahasa Melayu Pasai dengan baik, sehingga mereka dapat menikmati kisah-kisah dalam Hikayat Raja-raja Pasai itu.

Mengenai besarnya pengaruh Hikayat Raja-raja Pasai terhadap teks-teks karya sastra yang lain di Nusantara, Prof. Dr. Teuku Ibrahim Alfian dalam tulisannya yang lain mengemukakan sebagai berikut.

“Hikayat raja-raja Pasai yang tertulis dalam Bahasa Melayu Klasik atau disebut juga bahasa Jawi Pasai, menurut Dr. A. H. Hill dikarang sekitar tahun 1360, dan hikayat itu jelas menghasilkan gaya sastra Melayu yang pertama yang ekspresi sepenuhnya satu abad kemudian ditemukan dalam Kitab Sejarah Melayu. Jelas tampak, tulis Hill, pengaruh Hikayat Raja-raja Pasai kepada Sejarah Melayu, dan kepada teks-teks Melayu yang lain seperti Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Marong Mahawangsa (Sejarah Kedah).[8]

Menurut Dr. Muhammad Gade Ismail, adanya hubungan antara Kerajaan Samudera-Pasai dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara seperti pulau Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Lombok dan Sumbawa dapat ditelusuri dengan adanya kesamaan batu nisan yang terdapat di Pasai dengan daerah-daerah tersebut di atas.[9] Melalui perhubungan antara berbagai wilayah itulah bahasa Melayu Pasai secara perlahan-lahan berkembang menjadi “bahasa lingua franca” atau bahasa ilmu dan perdagangan.

Tentang besarnya pengaruh Samudera-Pasai dalam pembinaan bahasa Melayu, Syed Muhammad Naguib al-Attas menjelaskan sebagai berikut.

“Menurut hemat saya penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar Islam serta bahasa sastera rasional dan intelektual telah memecahkan aliran sejarah bahasa itu kepada dua jurusan: yang satunya menimbulkan satu perkembangan aliran baru yang berasal dari Barus dan kemudian Pasai, kemudian Aceh sebagai pusatnya; sedangkan yang satu lagi mulai terbelakang, mulai mengalami proses penghapusan. Memang sewajarnyalah demikian sebab Pasai itulah pusat pengajian Islam yang tertua di kepulauan ini, dan dari situlah segala sinaran surya pengaruhnya menyorot ke seluruh pelosok kepulauan Melayu-Indonesia. Aliran baru ini mempunyai sifat dan bawaan yang singkat serta kemas gayanya; menggunakan perbendaharaan kata serta istilah-istilah Islam; menyatakan dirinya sebagai bahasa bertata-logika, bahasa pemikiran akliah yang mengutamakan analisa dan saintifik, bahasa yang banyak mengandung kesan pengaruh para penulis penggunanya —ahli-ahli tasawuf, ulama dan golongan ilmiah lainnya dan para penterjemah dan pensyarah— yang kesemuanya membayangkan pengaruh Al-Qur’an dalam menyanjung nilai penjelasan dan sifat akliah dalam pembicaraan, pertuturan, dan penulisan. Maka dari aliran baru inilah bahasa Melayu moden, bahasa Melayu-Indonesia dewasa ini, berkembang justru karena aliran inilah yang mengandung unsur-unsur pembaharuan yang saintifik, yang menyebarkan Islam di daerah kepulauan.[10]

                    Pengaruh Bahasa Jawi Semakin Meluas

Bahasa Jawi atau bahasa Melayu Pasai juga menjadi salah satu bahasa resmi Kerajaan Aceh Darussalam. Hal ini antara lain dapat dibuktikan dari kata pengantar Kitab Miraatut Thullab karya Syeikh Abdurrauf Syiah Kuala. Tentang hal itu Syeikh Abdurrauf berkata:

“Maka bahwasanya adalah Hadlarat yang Mahamulia (Paduka Sri Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah) itu telah bersabda kepadaku daripada sangat lebai akan agama Rasulullah, bahwa kukarang baginya sebuah kitab dengan bahasa Jawi yang dibangsakan kepada bahasa Pasai yang muhtaj (diperlukan kepadanya orang yang menjabat jabatan qadli pada pekerjaan hukum daripada segala hukum syarak Allah yang muktamad pada segala ulama yang dibangsakan kepada Imam Syafi’i radliyallahu ‘anhu”.

Setelah Kerajaan Pasai ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh pada tahun 1524 M, maka berdirilah negara kesatuan Kerajaan Aceh Darussalam (1524-1900). Dalam periode itu Kerajaan Aceh Darussalam menjadi pusat penulisan ilmu pengetahuan, baik masalah keagamaan maupun mengenai sastra. Saat itu, bahasa Melayu Jawi memainkan peranan penting sebagai bahasa komunikasi intelektual berdampingan dengan bahasa Arab.

Dalam masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam, wilayah ini banyak melahirkan ulama dan pengarang yang sebagian karya mereka masih ditemui hingga hari ini. Namun, ada empat ulama-pujangga yang paling terkenal, yaitu Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurauf As-Singkili. Di antara karangan Hamzah Fansuri ialah Syair Burung Pingai, Syair Burung Pungguk, Syair Perahu, dan Syair Dagang.

Sementara bentuk prosa antara lain Asrarul ‘Arifin fi Bayanil Ilmus Suluk wat Tauhid (Penjelasan tentang ilmu Suluk dan Tauhid) dan Syarbal ‘Asyikin (Minuman orang-orang yang Mencintai Tuhan). Sultan Iskandar Muda telah berjasa menyebarkan karya-karya Hamzah Fansuri ke berbagai tempat, antara lain ke Malaka, Kedah, Sumatera Barat, Kalimantan, Banten, Gresik, Kudus, Makassar dan Ternate.11

Karangan Hamzah Fansuri sebagiannya ditulis dalam Bahasa Melayu Jawi. Mengenai hal ini dapat kita baca pada kata pengantar kitab Zinatul Muwahhidin (Perhiasan orang-orang yang Mengesakan Allah), yang berbunyi sebagai berikut: “Ketahuilah bahwa fakir yang dhaif Hamzah Fansuri, hendak menyatakan jalan kepada Allah Taala, dan makrifat Allah dengan bahasa Jawi di dalam kitab ini Insya Allah Taala supaya segala hamba Allah yang tiada tahu akan bahasa Arab dan bahasa Persi dapat membicarakan dia. Adapun kitab ini hamba namai Zinatul Muwahhidin“.12

Terhadap kebesaran Hamzah Fansuri, Syed Muhammad Naguib Al-Attas menyatakan:

“Bahwa bahasa Melayu Modern, termasuk bahasa Melayu-Indonesia lebih dekat gaya dan bawaannya dengan bahasa Melayu yang sejak ratusan tahun dahulu berpunca dari Barus dan Pasai, telah diperguna dan disebarkan oleh Islam: bahasa aliran baru yang saya sebutkan tadi, yang penulis-penulis serta penggunaannya terdiri dari kalangan para ahli pikir, ulama-ulama Melayu-Islam yang berkembang di Acheh pada abad-abad keenambelas dan ketujuh belas. Saya majukan Hamzah Fansuri, yang menulis pada abad keenam belas, sebagai pelopor aliran baru ini. Beliaulah manusia yang pertama menggunakan bahasa Melayu dengan secara rasional dan sistematis; yang dengan inteleknya merangkum keindahan fikiran murni yang dikandungkannya dalam bahasa yang telah diperolehkan sehingga sanggup berdaya menyusul lintasan alam fikiran, yang berani menempuh saujana lautan falsafah. Sayogialah Hamzah Fansuridi diberi tempat utama dalam pemikiran persejarahan bahasa dan kesusteraan Melayu Modern. Aliran baru yang membawa kesan pengaruh Hamzah itu mulai timbul ternyata pada abad-abad keenam belas dan ketujuh belas. Semua penulis, ulama dan ahli fikir Melayu yang terkemuka selepasnya telah meniru dan menganut gaya dan tauladannya terhadap penggunaannya bahasa Melayu. Dari Samsul-Din Pasai hingga ‘Abdul-Rauf Singkel pada abad ketujuh belas, dan dari ‘Abdul Rauf ke kemas Fakhrul-Din pada abad kedelapan belas, dan seterusnya abad kedua puluh ini, sebagaimana terbayang dalam fikiran dan tulisan Amir Hamzah. Kesimpulan bahwa tulisan Amir Hamzah itulah juga yang mencapai suatu keistimewaan peri kehalusan serta keindahan seni bahasa Melayu itu pun mengandung arti yang berkesan dalam merenungkan proses pertalian penggunaan bahasa itu dari aliran yang berasal dari Hamzah Fansuri. Pada zaman inilah juga zaman pengaruh Hamzah harus kita tempatkan penulisan moden dalam bidang sejarah orang Melayu, yang jelas sifatnya dalam tulisan-tulisan Nuru’l-Din al-Raniri pada abad ketujuh belas”.13

Dalam uraian di atas, Syed Muhammad Naguib al-Attas antara lain mengatakan bahwa pengaruh jejak kepenyairan Hamzah Fansuri terus berlanjut hingga abad ke-20. Kesimpulan itu diakui oleh seorang ahli tentang Hamzah Fansuri (Hamzah Fansurilog), yakni Abdul Hadi W.M. Ia berpendapat, pengaruh Hamzah Fansuri terlihat pada beberapa karya penyair “Pujangga Baru” seperti Sanusi Pane dan Amir Hamzah. Bagi Sanusi Pane, pengaruh itu tampak pada sajaknya “Dibawa Gelombang”, sedangkan untuk Amir Hamzah terlihat dalam sajak yang berjudul “Sebab Dikau”.14

Selain Sanusi Pane dan Amir Hamzah, masih banyak pula para penyair “Angkatan Pujangga Baru” yang terpengaruh dengan sastra sufi yang bersumber dari aliran Tasawuf Hamzah Fansuri. Di antara mereka adalah Hamka, Ali Hasjmy, Asmara Hadi, OR Mandank, Yoesoef Sou’yb, dan Sutan Takdir Alisjahbana.15 Dalam kajian Abdul Hadi W.M lainnya pada periode 1970-an juga didapati bahwa aliran tasawuf Hamzah Fansuri terus berpengaruh kepada beberapa penyair masa itu, bahkan hingga masa kini, seperti Sutardji Calzoum Bachri, Danarto, Acep Zamzam Noor, dan Ahmadun Yosi Herfanda.16

Pada abad ke-19, karya-karya para ulama-sastrawan Aceh banyak mempengaruhi para pengarang di Riau. Hal ini diakui oleh Abu Hasan Sham dalam tulisannya sebagai berikut:

“Suatu hal yang dapat kita perhatikan ialah pengaruh negeri-negeri Melayu yang berjiran terhadap pengarang-pengarang Melayu Riau. Aceh umpamanya sedikit sebanyak telah mempengaruhi karangan-karangan di Riau. Karya-karya Aceh yang termasyur umpamanya Mirat al-Tullab telah menjadi bahan bacaan bagi mereka yang menuntut ilmu agama di Riau. Begitu juga dengan kitab Bustan al-Salatin karangan Syeikh Nuruddin al-Raniri. Umpamanya, sebuah karya yang bernama Siaru’l-Salatin kepunyaan
Encik Mukmin Ibn Haji Sulaiman, Imam Pulau penyengat yang tertarikh Sanat 1281 mempunyai pengaruh secara langsung dari karya Nuruddin itu. Begita juga dengan syair Bustanul’I-Salatin. Yang tentu sekali sumber pengambilan utamanya ialah Bustanul-Salatin. Syair yang tebalnya 33 halaman ini menceritakan sifat-sifat perempuan terutama sifat-sifat yang tercela kepada perempuan yang telah bersuami, umpamanya sifat seperti babi, kera, serigala, ular, anjing, kala, tikus, kambing, baghal, dan sebagainya”.

Perkara demikian dibahaskan dengan panjang lebar oleh Syeikh Nuruddin dalam bukunya Bustanul-Salatin dalam buku ke-7 pasal 4.

Syair Ma’rifat, salah satu karya Syeikh Abdul Rauf Al-Singkel juga mendapat pengaruh di Riau. Jika kita perhatikan Syair Sifat Dua puluh  mempunyai banyak persamaan dengan karya Syeikh Abdul Rauf tersebut.

Syair Ma’rifat                                      Syair Sifat Dua Puluh

Baik-baik kita tuan menerima,            Baik-baik kita menerima

Kepada pohon ialah seumpama,         Kepada pohonnya ialah seumpama

Daun dan buah tiada sama,                 Daun dan buah tiadalah sama,

Masing-masing berlain-lain nama,       Masing-masing dengannya nama,

Jikalau diibaratkan sebiji kelapa,         Jikalau diibaratkan sebiji kelapa,

Kulit dan isi tiada serupa,                   Kulit dan isi tiada serupa,

Janganlah kita bersalah tapa,               Janganlah kita tersalah tempa,

Tetapi beza tiadalah berapa,                Tetapi bezanya tiada berapa,

Sebiji kelapa ibarat sama,                    Sebiji kelapa ibarat di sana

Lafaznya empat suatu makna,                        Lafat yang empat suatu makna,

Disitulah banyak orang terkena,         Disitulah banyak yang terkena,

Sebab pendapat kurang sempurna,     Sebab pendapat kurang sempurna,

Kulitnya itu ibarat syariat,                  Sabutnya itu ibarat syariat,

Tempurungnya itu ibarat tariqat,         Tempurungnya itu ibarat Tariqat,

Isinya itu ibarat hakikat,                     Isinya itu ibarat hakikat,

Minyaknya itu ibarat makrifat.           Minyaknya itu ibarat makrifat.

Syair Sifat Dua Puluh ini sungguhpun sebahagian besar kandungannya membicarakan sifat-sifat Tuhan tetapi ada juga bahagiannya yang membicarakan tasawuf dan di bahagiannya ini pengarang mengambil ibaratnya secara langsung dari karya Abdul Rauf al-Singkel tersebut.17

Begitu pandangan dari Abu Hassan Sham dari Universiti Malaya dalam Sub-judul tulisannya: ”Sumber-sumber Rujukan Pengarang-Pengarang Agama Riau”,  yang kalimat awal berbunyai: ”Pengarang-Pengarang agama Riau tidaklah semasyhur seperti apa yang pernah dilahirkan oleh Aceh pada abad ke-17, tetapi keistimewaannya ialah pengarang-pengarang tersebut terdiri dari pada kalangan keluarga diraja.18

Meski hanya menetap selama tujuh tahun (1047 H/1637 M–1054 H/1644 M), peranan Syeikh Nuruddin Ar-Raniry di Aceh cukup besar. Ia menulis 29 kitab dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Karya-karyanya antara lain Bustanus Salatin, Sirathal Mustaqim, Hidayatul Habib, Kaifiyatul Salat, Babul Nikah. Yang terakhir ini, bersama kitab Sirathal Mustaqim dikirimkan sendiri oleh Ar-Raniry ke Kedah (sekarang di Malaysia) pada sekitar tahun 1050 H/1640 M.19 Di antara murid Nuruddin Ar-Raniry yang kemudian paling menonjol di Nusantara adalah Syekh Yusuf Al-Maqassari, seorang ulama besar Sulawesi Selatan, yang juga berperan di Banten (Jawa) dan Afrika Selatan.20

Tentang peranan Nuruddin Ar-Raniri dalam mengembangkan bahasa Melayu, Dr. Azyumardi Azra menulis sebagai berikut.

“Tidak kalah penting adalah peranan Ar-Raniri dalam mendorong lebih jauh perkembangan bahasa Melayu sebagai lingua franca di wilayah Melayu Indonesia. Dia bahkan diklaim sebagai salah seorang pujangga Melayu pertama. Meski bahasa ibu Al-Raniri bukanlah Melayu, penguasaannya atas bahasa ini tak perlu diperdebatkan lagi. Seorang ahli bahasa Melayu-Indonesia menyatakan, bahasa Melayu Klasik Ar-Raniri tidak menunjukkan kekakuan yang sering terlihat dalam bahasa Melayu praklasik. Dengan demikian, karya-karya Ar-Raniri dalam bahasa Melayu juga dianggap sebagai karya-karya sastra dan, sebab itu, memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pengetahuan.21

         Bahasa Melayu Pasai Menuju Bahasa Nasional Indonesia

Perkembangan bahasa Melayu Jawi sejak Kerajaan Samudera Pasai sampai saat berdirinya Republik Indonesia tentu telah melewati waktu yang berabad-abad lamanya. Prof. Dr. Teuku Iskandar mengatakan bahwa “Kesusasteraan Melayu yang dimulai di Kerajaan Pasai dan dilanjutkan di Kerajaan Aceh berkembang selama lebih dari enam ratus lima puluh tahun’.22

Berdasarkan semua uraian yang telah dikemukakan kiranya sepatutnya definisi bahasa Indonesia yang diketengahkan oleh sejarawan, ilmuan, dan budayawan Prof. Dr. Teuku Ibrahim Alfian, M.A dari Universitas Gadjah Mada diberikan sedikit catatan tambahan demi meluruskan fakta sejarah Indonesia.

Dalam makalah yang berjudul “Proses Perkembangan Bahasa Jawi di Samudera Pasai (Aceh Utara) Menjadi Bahasa Nasional Indonesia”, setelah melakukan redefinisi bahasa Indonesia Sutan Takdir Alisyahbana, Teuku Ibrahim Alfian memberi definisi bahasa Indonesia sebagai berikut.

“Bahasa Indonesia adalah bahasa perhubungan yang berabad-abad tumbuh perlahan-lahan diantara penduduk Asia Tenggara, yang terjelma menjadi bahasa Jawi/Melayu dan telah diangkat oleh agama Islam sebagai bahasa ilmu dan kebudayaan. Serta setelah bangkitnya pergerakan rakyat Indonesia, pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan insyaf diangkat dan dijunjung sebagai bahasa persatuan.23

Fakta sejarah yang ingin penulis selipkan adalah sumbangan jasa; bahkan pelimpahan, pemberian secara menyeluruh dari para ulama-pujangga-sastrawan Aceh—Sejak Kerajaan Samudera Pasai Sampai Kerajaan Aceh Darussalam— dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu Jawi atau Melayu Pasai, sehingga bahasa Indonesia dapat berkembang seperti sekarang. Berkaitan dengan maksud itu, maka definisi bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

Bahasa Indonesia adalah bahasa perhubungan yang berabad-abad tumbuh perlahan-lahan di antara penduduk Asia Tenggara, yang terjelma menjadi bahasa Jawi/Melayu dan telah diangkat oleh agama Islam sebagai bahasa ilmu dan kebudayaan. Dengan sumbangan-sumbangan perlimpahan jasa para ulama-sastrawan Aceh, serta setelah bangkitnya pergerakan rakyat Indonesia, pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan insaf diangkat dan dijunjung sebagai bahasa persatuan  Indonesia. Memang, jasa Aceh amat sahih!

(Catatan: Tulisan ini pernah dimuat dalam buku”ACEH DAERAH MODAL”, Dinas Kebudayaan dan Parawisata Aceh   Tahun 2009. Saya terlibat dalam Tim penulisan buku ini, dan tulisan di atas adalah cuplikan bagian tulisan saya. Bale Tambeh Darussalam, 8 Juli 2011, poh 3.43 seupot, T.A. Sakti ).

 

 



[1] Syamsuddin Udin, dalam Tradisi Johor-Riau, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987, hlm. 19.

[2] Khaidir Anwar, “Sumbangan Bahasa Melayu Riau terhadap Bahasa Indonesia”, dalam Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanya, Pekanbaru, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, 1986, hlm. 28-29

[3] Teuku Iskandar, Kesusasteraan Melayu Klasik Sepanjang Abad, Jakarta, Libra, 1996, hlm. xxii.

[4] H. M. Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara, Medan, Pustaka Iskandar Muda, 1961, hlm. 121.

[5] Sayed Muhammad Naguib al-Attas, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, Bandung,  Penerbit Mizan, 1990, hlm. 64.

[6] Muhammad Gade Ismail, Pasai dalam Perjalanan Sejarah: Abad ke-13 Sampai Awal   ke-16, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, hlm. 27.

[7] Teuku Ibrahim Alfian, Kronika Pasai, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1973, hlm. 6.

[8] Teuku Ibrahim Alfian, “Proses Perkembangan Bahasa Jawi di Samudera Pasai Aceh Utara) menjadi Bahasa Nasional Indonesia”, dalam Warisan Budaya Melayu Aceh, Banda Aceh, Pusat Studi Melayu – Aceh (PUSMA), 2003, hlm. 141.

[9] Muhammad Gade Ismail, op. cit., hlm. 29.

[10] Sayed Muhammad Naguib al-Attas, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, Kuala Lumpur, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1972, hlm. 45.

11 Hasan Muarif Ambari, Hamzah Fansuri-Ulama Besar dan Kualitas Intelektualnya, Makalah yang disampaikan pada Seminar Internasional Menelusuri Jejak Syekh Hamzah Al-Fansuri: Intelektual, Sufi dan Sastrawan.

12M.Yusuf Usa, Karya Hamzah Fansuri: Zinatul Muwahhidin, Banda Aceh, Dinas Kebudayaan Prov. NAD, 2005, hlm. 23.

13 Sayed Muhammad Naguib al-Attas, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, Kuala Lumpur, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1972, hlm. 46-47.

14 Abdul Hadi W.M., “Jejak Sang Sufi: Hamzah Fansuri dan Syair-syair Tasawufnya” dalam makalah seminar Internasional Menelusuri Jejak Syekh Hamzah Al-Fansuri, Singkil, 14-17 Januari 2002, hlm. 16

15 Abdul Rozak Zaidah, “Pengaruh Tasawuf  Dalam Sastra Melayu Nusantara : Studi Kasus Sastra Indonesia Dasawarsa 1930-an”, Makalah Seminar Internasional Tapak Sufi Hamzah al-Fansuri di  Kota Sibolga, Sumut, 18-21 Desember 2002. Dalam Buku Jejak Sufi Hamzah Fansuri, Medan, Balai Bahasa Medan, 2003, hlm. 19.

16 Ibid

17 Abu Hassan Sham, “Karya-Karya yang Berlatar Belakangkan Islam dari Pengarang Melayu Riau-Johor sehingga Awal Abad Kedua Puluh” dalam  tradisi Johor-Riau-Kertas Kerja Hari Hari Sastra 1983, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987, hlm. 267-269.

18 Ibid., hl. 266.

19 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Bandung, Penerbit Mizan, 1994, hlm. 186.

20 Ibid., hlm. 184

21 ibid., hlm. 188.

22 Teuku Iskandar, Op Cit. hlm. 182.

23 Teuku Ibrahim Alfian, Dalam Warisan Budaya Melayu Aceh, Banda Aceh, Pusat Studi Melayu-Aceh (PUSMA), 2003, hlm. 148-148.

Menyambut “International Seminar Malikussaleh” : Seandainya Sejarah Walisongo Diseminarkan di Aceh!

            Menyongsong International  Seminar

            Malikussaleh:  Past, Present and Future

            di Lhokseumawe, Aceh – Indonesia

                     11 – 12 Juli  2011         

 Seandainya Sejarah Walisongo Diseminarkan di Aceh!

                                        Oleh: T.A. Sakti

        Anda tak perlu  heran membaca judul di atas. Sebagai bangsa Indonesia ( di Aceh ) kita memang dituntut untuk memahami  sejarah Tanah Air; termasuk di dalamnya sejarah Walisongo. Jadi Walisongo tidak mutlak milik masyarakat Jawa. Apalagi dalam penelusuran sejarah asal-usul Walisongo, ternyata asal mula sebagian mereka berasal dari Aceh, yakni Kerajaan Samudra-Pasai.

         Demikianlah yang tersurat dan tersirat dalam berbagai bentuk “ literature”, baik  dalam babad, serat,  carita, lagenda,ketoprak, tembang-tembang, nyanyian dolanan anak,buku-buku,majalah,filem dan sebagainya. Kesemua sumber itu sepakat, bahwa sebagian Walisongo itu betul-betul berasal dari Aceh.

          Namun, sekitar akhir  tahun 60-an pendapat yang berbeda mulai muncul. Sejauh yang saya amati, pendapat yang berlainan itu  ditulis  dalam beberapa buku yang kemudian dikutip dalam majalah dan suratkabar. Dalam ‘versi baru’, sejarah Walisongo sama sekali tidak ada hubungannya dengan Kerajaan Samudra-Pasai di Aceh.

         Pada umumnya, para penulis sejarah Walisongo versi baru ini bukanlah membantah  keterkaitan kehidupan Walisongo dengan Aceh, melainkan tidak menyinggung samasekali, bahwa asal-usul mereka dari kerajaan Samudra-Pasai.

         Salah satu contoh versi baru yang yang paling kontroversial  mengenai hal itu terdapat dalam buku yang ditulis Prof.Ir. Slamet Mulyana yang menyebutkan bahwa delapan orang dari Walisembilan berasal dari Cina. Serta raja Islam pertama di Jawa adalah juga asal Cina, yakni Raden Patah atau yang bernama asli Jin Bun atau Cek Ko Po.

 Berdasarkan perkembangan itulah, saya berpendapat sudah tiba saatnya diadakan sebuah seminar sekala besar; bertaraf intersional di Aceh dengan pokok bahasan Sejarah Walisongo.

         Dalam seminar itu nanti, semua penulis yang ‘berminat’ pada sejarah Walisongo  perlu  dilibatkan, baik asal Aceh maupun dari luar Aceh. Mengundang pihak pro-kontra  mengenai asal-usul Walisongo  amatlah  penting ,dalam upaya mewujudkan  sejarah Walisongo yang lebih berbobot;  tidak asal-asalan alias beujitheele kafe(agar diakui  dunia).

          Hanya saja, para  penulis sejarah generasi lama  asal Aceh  yang berminat pada sejarah Walisongo   hampir semuanya telah berpulang ke rahmatullah. Mereka itu adalah

Dada Meuraxa, H.M.Zainuddin, Tgk. M.Junus Jamil, Prof.A.Hasjmy, dan Tuwanku Abdul Jalil, sayangnya mereka

tidak menampilkan regenerasi pengganti. Buku dan tulisan  karya merekalah yang masih kita wariskan. Peminat sejarah Aceh  generasi baru  pada umumnya tidaklah mampu  seperti generasi lama. Tidak sebuah buku pun dapat dihasilkan kelompok ini secara pribadi. Buku-buku yang mereka tulis lebih merupakan kegiatan kelompok dan umumnya termasuk proyek pemerintah. Mereka lebih berperan sebagai ‘juru bicara’ yang mengulangi dan menyebarkan kembali isi buku dari para penulis lama. Maka dari Aceh, kelompok inilah yang dapat diundang ke seminar besar Walisongo itu.

            Pilihan undangan terbanyak tentu dari luar Aceh, terutama dari Jawa. Memang ada  seorang  sejarawan lain  dari luar  Jawa yang amat ‘mencintai’ sejarah Walisongo , yakni Prof.Dr. Hamka, namun beliau pun telah meninggal dunia. Banyaknya penulis sejarah Walisongo asal  Jawa adalah wajar. Sebab, kesemua makam para wali itu adalah di Jawa, tersebar mulai Jawa Timur sampai ke Jawa Barat.

           Selain itu, tradisi penulisan sejarah wali juga cukup kuat di Jawa, berlangsung terus-menerus dari abad keabad. Diantara manuskrip terkenal tentang Walisongo adalah Babad Tanah Jawi, Serat Kanda, Serat Walisongo karya Ronggo Warsito, Kitab Walisongo karya Sunan Dalem alias Sunan Giri II,dan  Naskah dari Klenteng Sam Po Kong. Kecuali naskah terakhir; kesemua manuskrip di atas mengakui sebagian Walisongo asal Aceh dan kerajaan Campa adalah kerajaan Jeumpa di Aceh pula, dan sama sekali bukan negeri Campa di Negara Kamboja.

Bila para penulis mengenai Walisongo tempo dulu yang menulis dalam bahasa Jawa cukup banyak, begitu pula dengan penulis kisah Walisongo di era Republik Indonesia sekarang juga tidak sedikit. Kini mereka menulis dalam bahasa Indonesia. Buku-buku karya mereka beredar di seluruh Tanah  Airku  Indonesia  dan bahkan ke manca Negara.

        Oleh karena itu; sekiranya  Seminar Internasional tentang    WALISONGO  benar-benar dilaksanakan di Aceh, maka para penulis buku Walisongo dari Jawa perlu lebih banyak diundang ke seminar itu!.  Semoga!!!.