Sempena Menyambut Reuni Alumni Jurusan Sejarah FIB UGM di Yogyakarta Hari Ini, Sabtu, 18 Maret 2017: Terjadi Eksploitasi Pengetahuan Tradisional

Terjadi Eksploitasi
Pengetahuan Tradisional
JAKARTA¬¬¬¬¬¬——’’Apa yang dicari oleh orang rambut merah dan badan besar tinggi, datang kepada kami. Bertanya ini itu lalu mengambil contoh-contoh banyak tanaman dari kebun dan hutan kami. Mau dibawa kemana semua itu?”
Pertanyaan di atas dilontarkan oleh seorang ibu yang berasal dari Suku Dayak Pasir kepada Koesnadi Wirasa Poetra, aktivis lingkungan hidup dan juga sukarelawan pada Yayasan Padi Indonesia di Kalimantan Timur. Pertanyaan yang sama sangat mungkin juga terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Koesnadi yang aktif melakukan riset parsisipatoris, monitoring dan uji coba sumber daya genetika tanaman lokal bersama petani Kaltim ini, sering kali menemui kasus-kasus yang membuat masyarakat adat bertanya-tanya. Begitu banyak orang asing – dari dalam dan luar negeri – yang datang ke tanah adat mereka, menginventarisir, meneliti, dan membawa sampel-sampel tanaman adat mereka.
Lalu apa yang didapatkan masyarakat adat setelah tanah mereka didatangi dan tanaman mereka diambil? Setelah ’’orang asing” itu membawa ilmu – ilmu mereka yang telah turun – temurun sejak ribuan bahkan ratusan tahun lalu? Pernahkah mereka mendapatkan hak mereka terhadap akses sumber daya dari pengetahuan yang secara sah diakui? Bagaimana dengan hak intelektual mereka sebagai masyarakat adat?
Masalah tersebut menjadi salah satu topik menarik yang dibicarakan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 yang diselenggarakan 15-22 Maret di Jakarta. Kongres yang pertama kali diadakan ini tidak hanya menggunakan hak intelektual masyarakat adat, tapi juga membicarakan berbagai masalah yang berkaitan dengan masyarakat adat.
Masalah itu dapat dilihat dari satu kasus perjalanan Muller (ahli medis asal Belanda tahun 1894 dari Kalbar ke Kaltim) yang dikenang melalui konverensi Borneo Research Council (BRC). ’’Dimana reuni para peneliti dalam dan luar negeri yang pernah meneliti di Borneo, berkumpul dan mempresentasikan hasil-hasil penelitiannnya kepada anggota partisipan lalu rekomendasi dikeluarkan,” ungkap Koesnadi.
Tapi lagi-lagi nasib masyarakat asli tidak memiliki akses sumber daya dan pengetahuan yang secara sah diakui. Demikian juga saat tim industry obat Prancis melakukan ekplorasi obat di Suku Dayak Benuaq pedalaman Sungai Mahakam tahun 1994 setelah di BRC di Pontianak. Suku Dayak Benuaq dikenal dengan ramuan obat kanker yang dikenal turun – temurun.
Menurut Koesnadi sekitar tahun 1992 sampai 1997 banyak penelitian dilakukan di Kaltim. ’’Tapi tidak banyak yang mengembalikan sumber daya informasi hasil – hasil penelitian tersebut kepada masyarakat asli sebagai pemilik pengetahuan oleh lembaga penelitian atau oleh perguruan tinggi,” jelasnya.
Menanggapi hal itu Dr Latifah Kadarusman Lektor Kepala pada Jurusan Kimia FMIPA – IPB dan Biofarma IPB, menyatakan masalah tersebut dilihat secara global. ‘’ Kalau dilihat dari segi ilmiah tentu dibangun dengan aturan-aturan ilmiah,’’ katanya.

Namun di sisi lain, lanjutnya, ada perasaan nasionalisme dalam arti memiliki. ‘’ Tapi mereka yang akan bergerak dalam bioprospeksi harus mengerti ini. Ini yang mungkin belum ada pada peneliti yang bukan dari Indonesia. Karena bagi mereka yang dilihat adalah aturan yang ada,’’ jelasnya.
Kelemahan kita memang dari segi UU dan peraturan yang sampai saat ini belum bisa melindungi hak-hak masyarakat adat atas pengetahuan mereka. ‘’ Contoh kecil, jika kita ingin mendapatkan hak paten untuk produksi pelancar ASI dari daun katuk kita akan susah mendapatkannya. Karena apa yang ada di masyarakat adat seperti daun katuk ini dianggap sebagai pengetahuan umum,’’ tandasnya.
Masalah lainnya belum ada sinkronisasi antara pengetahun tradisional dan pengetahuan lanjutan dalam bioprospektif. ‘’ kita belum punya linkage, bagaimana penemuan tradisional ini kita hubungkan dengan pengetahuan berikutnya. Seolah-olah, ada yang datang lalu pengetahuan masyarakat adat ini diberikan begitu saja,’’ katanya.
Peneliti, lanjutnya, memang sering disalahkan atas penelitian biosprepektif ini. ’’ peneliti sendiri dibangun ada aturan. Sampai saat ini kita belum tahu, belum jelas aturannya. Jika kita ingin mensinkronkan, kita harus bicarakan bersama misalnya bagaimana aturan di negara lain. Lalu jika kita ingin melindungi masyarakat, dalam bentuk apa?’’ tanyanya.
Menurut Latifah, Filipina bisa dijadikan contoh, di Filipina sudah dibuat semacam Keppres yang betul-betul terpadu antara peneliti, LSM dan masyarakat adat. Yang menjadi pendorong lahirnya Keppres itu justru peneliti alam,’’ tandasnya.
Karena itu, tegasnya, jika kita belum siap dengan aturan yang benar-benar jelas maka akan sulit melindungi hak intelektual masyarakat adat. *mag
(Sumber: Republika, Sabtu, 16-3-1999. Hal 5).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s