Begitu Indah, tapi Seram: Laporan wartawan Kompas dari Myanmar

Begitu Indah, tapi Muram
Laporan dari Myanmar ( 1 )

Pengantar redaksi
Myanmar yang dikenal sebagai lumbung beras Asia tertutup terhadap dunia luar tidak lama setelah regim sosialis merebut kekuasaan tahun 1962. Kerusuhan yang terjadi tahun 1988 mendorong pemerintah “yang percaya mistik” itu mengubah nama Birma menjadi Myanmar. Sedang ibukota Rangoon diganti jadi Yangoon. Untuk mengetahi apa yang sedang terjadi di Myanmar, wartawan Kompas, Maroli Tobing menurunkan laporan hasil liputan selama 11 hari di Myanmar. Bersama Tiziano Terzani, wartawan senior dari majalah terkemuka Jerman, Der Spiegel dan penulis buku The Fall of Saigon, Kompas mengitari daerah pedesaan di Myanmar Tengah dan mengikuti jalur sungai Irawady.

BANDARA udara internasional di pinggiran ibukota Yangoon masih tetap seperti delapan tahun silam. Bangunannya yang tidak seberapa hebat belum menunjukkan perubahan. Sedangkan suasananya tetap saja muram, dan lesu apabila dibandingkan dengan bandara-bandara di Asia Tenggara lainnya. Di ruang ketibaan, petugas imigrasi dan bea-cukai sangat teliti melayani para pendatang yang umumnya turis atau pegawai kedutaan asing.
Begitu usai melalui pemeriksaan yang agak menjengkelkan itu, segerombolan anak muda segera menyergap. “Apakah Anda bawa whiyski atau rokok?. Kami mau beli dengan harga mahal. Atau Anda barangkali mau menukarkan dollar, dengan nilai 10 kali lebih tinggi ketimbang kurs resmi.”. Itulah pertanyaan menggoda yang bertubi-tubi dilontarkan orang-orang yang berbusana sarung itu.
Tetapi di Inya Lake Hotel , tempat penginapan terbaik di (Bersambung ke hal. 5 kol. 1-5) Myanmar, citra negeri ini segera berubah dalam sekejab, menjadi suatu taman impian yang begitu indah. Bangunan abad silam yang berada di tepi danau dan dikitari padang rumput yang luas, mengingatkan suasana romantisme Abad Pertengahan. Dan ini masih ditambah lagi oleh keramahan para karyawan hotel.
Tapi Myanmar jelas bukan hanya perjalanan dari bandara ke hotel. Menuju jantung kota Yangoon saja, misalnya, suasana tegang telah menggantikan keindahan pagoda Swedagon yang sangat masyhur itu. Di sana-sini kelihatan tentera berjaga-jaga dengan wajah dingin. Sebagian gedung tinggi telah dijadikan pos pengawasan militer. Pada petang hari truk-truk militer mulai lalu-lalang dengan membawa personel bersenjata berikut kawat duri untuk barikade. Di hampir semua tempat penting dipajang tulisan yang menyebut “Tatmadau”(tentera) tidak pernah ragu menumpahkan darah dan keringat”. Pengumuman yang lebih mirip ancaman ini juga meluas hingga ke kota-kota propinsi. Suatu peristiwa aneh yang delapan tahun lalu belum terlihat. Lantas apakah sesungguhnya yang terjadi di negeri seribu pagoda ini?.
***
KALAU pertanyaan ini diajukan kepada orang awam yang ditemui di jalanan, maka jawaban mereka pastilah hanya dengan senyum. Atau kalau pun ia merasa perlu bicara, paling-paling mengatakan “Itulah Myanmar. Persis seperti Anda saksikan sekarang”. Mereka bungkam seribu bahasa, khususnya kepada orang=orang yang belum dikenal dekat, karena di sana-sini pihak penguasa menyebarkan informasi: Keliru bicaa bisa fatal akibatnya.
Semua ini adalah ekor dari peristiwa kerusuhan yang pecah pada Agustus 1988. Waktu itu rakyat dan pegawai negeri turun ke jalan untuk menentang pemerintatahn sosialis yang telah berkuasa selama 28 tahun. Tapi aksi ini diredakan junta militer yang mengambil alih kekuasaan dari “kliknya” sendiri. Diperkirakan, kerusuhan pada Agustus dan bulan sebelumnya, menelan sedikitnya 3.000 korban.
Sejak masa itu pula junta militer yang menyebut dirinya SLORC (Dewan Pemulihan ketertiban dan Hukum Negara) memberlakukan UU Darurat. Pembersihan terhadap unsur-unsur “perusuh” dilakukan dari rumah ke rumah. Ribuan penduduk Yangoon dipaksa pindah dari ibu kota. Pemindahan penduduk yang oleh pers Barat disebut-sebut sebagai mirip peristiwa Kamboja di bawah Pol Pot, tidak luput dari kecaman internasional. “Di kota tua Pagan tidak lagi kelihatan rumah-rumah penduduk. Padahal 7 tahun lalu saya masih menyaksikan penampungan yang dihuni ribuan manusia”, kata Von Miler, pegawai bank di Swiss yang berlibur ke Myanmar.
Untuk mengambil ……( Antara 5-9 baris dari kolom 1 – 4 tulisan sederetan bagian ini terselimut debu tsunami Aceh, 26-12-2004-TA) yang tak menyukai ideologi sosialisme-religius ala Myanmar ini, junta militer membubarkan Partai Program Sosialis Burma(BSPP) yang berkuasa dan merupakan satu-satunya partai yang punya hak hidup di negeri itu. Junta yang dipimpin Jenderal Saw Maung kemudian menjanjikan demokrasi melalui pemilu yang jujur dan bersih. Untuk itu pula diberi keleluasaan kepada rakyat membentuk parpol yang dikehendaki.
Pemailu akhirnya memang dilaksanakan pada 27 Mei lalu dalam suasana semarak yang diikuti sekitar 100 parpol. Untuk membuktikan tekad bagi kehidupan demokrasi, pemerintah sempat mengundang wartawan-wartawan asing. Tapi setelah hasil perhitungan suara menunjukkan NLD(Liga Nasional bagi Demokrasi), yang menentang kekuasaan militer, menang telak ( merebut 392 dari 485 kursi yang diperebutkan), tiba-tiba saja junta mengubah pikirannya.
SLORC yang merupakan wadah juta mengeluarkan keputusan bahwa pengalihan kekuasaan ditunda sampai ada kesepakatan RUU Dasar baru. Tidak disebutkan kapan RUU ini akan dirampungkan. Tapi disyaratkan harus diadakan suatu konvensi nasional yang diahadiri 135 wakil kelompok etnik, wakil dari 90 parpol, serta semua yang memelihara dan mencintai negara. Setelah RUU ini selesai dibuat, harus diundangkan kepada rakyat.
Banyak pengamat makin yakin bahwa junta tidak akan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang pemilu. Sebab, setelah keputusan menerima atau menolak RUU Dasar itu, kemudian ditetapkan apakah akan menganut sistem presidentil atau parlementer. Sesudah itu tentu harus diadakan lagi pemilu.
Keputusan SLORC yang berkekuatan hukum ini masih menambahkan embell-embel, “pembuatan rancangan konstitusi baru dilakukan dengan sabar, sistematis, penuh  perhatian, korek, dan lengkao”. Dalam peruusan RUU Dasar tersebut, angkatan bersenjata hanya berfungsi sebagai penasihat.”Dan bila diperlukan akan memberi bantuan fasilitas, termasuk keuangan”.
SLORC juga menetapkan, anggota parlemen yang terpilih baru akan dilantik jika kasus-kasus pengaduan selama pemilu sudah diproses melalui badan peradilan. Tetapi kasus yang diperiksa pada tingkat pertama pada tanggal 20 November lalu misalnya diundur lagi ke tanggal 7 Januari 1991. Dengan kata lain, kasus-kasus seperti ini akan banyak muncul dan memakan waktu lama. Dan selama itu pula anggota parlemen yang terpilih dalam pemilu belum bisa dilantik.
Sikap junta ini mengundang kecaman dari AS, India, dan negara-negara Eropa. Dan seperti biasa, pemerintah Yangoon tidak mengindahkan pandangan dunia luar. Asas sosialisme yang ditanamkan Jenderal U Ne Win untuk bertumpu pada kemampuan sendiri, masih tetap dianut para pemimpin junta yang memang adalah “anak didik” Ne Win. Paham demikian membuat mereka tidak goyah atas ancaman kemungkinan boikot ekonomi oleh AS maupun negara-negara Eropa.
Sedang ke dalam, SLORC mengerahkan tentara untuk membentengi Yangoon dan Mandalay dari berbagai tindak kerusuhan. Sebagian besar dari sekitar 250.000 tentara di negeri berpenduduk 40 juta jiwa ini, ditugaskan di kedua kota itu. Di Mandalay, 620 km utara Yangoon, stadion sepak bola misalnya sudah berubah fungsi menjadi tangsi.
Operasi penangkapan tokoh-tokoh parpol, khususnya NLD, dilakukan. Sedang tokoh mahasiswa atau buruh sudah sejak dua tahun lalu diuber. Belakangan ini para biksu juga ikut dijaring. “sedikitnya 400 orang biksu masih ditahan di bekas istana yang dikenal sebagai Benteng Mandalay,” kata seorang pengusaha di kota kedua terbesar setelah Yangoon itu.
Kompas yang menyusup masuk ke benteng Mandalay yang dijaga ketat, memperoleh informasi dari para pekerja bangunan, sedikitnya 1000 orang masih ditahan di situ. Seorang sarjana ekonomi di Pakoku, seketar 100 km selatan Mandalay, menyebut rekannya sudah dua tahun mendekam di tahanan itu.
Di wilayah Yangoon, jumlah tahanan politik jauh lebih besar. “Mereka disiksa dan tanpa pernah diproses pengadilan,” tutur seorang warga Yangoon yang bekerja di perusahaan konstruksi Jepang di Singapura. Pada November lalu, sempat pula dihebohkan tewasnya salah seorang pimpinan NLD dalam tahanan.
Situasi demikian tentu rawan. Pemerintah Yangoon bisa saja mengabaikan opini masyarakat internasional. Tapi ke dalam negeri dia telah menciptakan jurang komunikasi dengan rakyat.

(Sumber: Kompas, Senin, 17 Desember 1990 hlm. 1/5)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s