Hasil Kongres Bahasa Aceh: Ejaan Bahasa Aceh, Perlu Segera Diseragamkan!

Dari Kongres Bahasa Aceh
Mendesak. Pembakuan Sistem Eja
Banda Aceh – Pemerintah Aceh diminta membakukan sistem eja bahasa-bahasa daerah di Aceh. Sehingga tercipta keseragaman pola tulis dan kemampuan dalam menulis bahasa daerah secara baik dan benar pada generasi muda Aceh yang akan datang. Rumusan itu merupakan salah satu dari tujuh butir rekomendasi Tim Perumus Kongres Bahasa Aceh Tahun 2007 yang beranggotakan 12 orang, terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, budayawan, dan widyaiswara/instruktur bahasa.
“Dalam kongres ini kita belum membicarakan secara khusus tentang pembakuan sistem eja. Masih pada tahap pemetaan persoalan-persoalan bahasa. Namun ternyata, sis (– hlm 1 bersambung ke halaman 11 –) tem eja adalah sesuatu yang sangat mendesak untuk kita diskusikan. Karena sampai hari ini belum ada semacam panduan yang bisa dipakai oleh semua orang”, ujar seorang tim perumus, Drs.Mukhlis A. Hamid, kepada Serambi, Kamis, ( 8/11 ) kemarin di Wisma Daka, Lampriek, Banda Aceh.
Mukhlis juga menyebutkan, saat ini terdapat sistem eja yang bervariasi. Ada yang menggunakan sistem eja yang ditawarkan Prof. Budiman Sulaiman, Dr. Abdul Gani Asyik, Parlaungan, Snouck Hurgronje,, ataupun Husein Djayadiningrat. Menurut Mukhlis, sampai sekarang belum ada kesepakatan tentang sistem eja yang digunakan dalam bahasa-bahasa daerah di Aceh. Sehingga, peserta kongres bersepakat agar ada perhatian khusus dari berbagai pihak tentang hal ini.
Kata dia, pihak Komite Peralihan Aceh (KPA) – tempat berhimpunnya eks kombatan dan sipil GAM – juga punya konsep eja sendiri. “Saya harap dari rekomendasi kami tersebut dapat mempertemukan kembali para akademisi, KPA, masyarakat, atau siapa saja yang selama ini bergerak di bidang tulis menulis bahasa daerah untuk berbagai pendapat dalam memutuskan tentang keseragaman sistem eja bahasa-bahasa daerah di Aceh, “ ujar Mukhlis yang juga dosen pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unsyiah.
Mukhlis juga memaparkan, jika di Indonesia ada sistem ejaan umum yang disempurnakan, maka sudah selayaknya di Aceh juga harus ada pedoman ejaan umum bahasa Aceh. Dikatakannya, selama ini di kampus, ia menggunakan sistem eja yang diajarkan Prof. Budiman Sulaiman, demikian juga dengan teman-teman dosen sebelumnya. Namun, kata Mukhlis, kalau di luar Kampus Unsyiah justru digunakan sistem eja yang lain lagi. Oleh karenanya, kata Mukhlis, sudah saatnya perbedaan eja bahasa Aceh diakhiri, apalagi di era perkembangan teknologi sekarang yang punya banyak pilihan. “Hal ini harus segera dipikirkan agar ada pedoman tertulis yang praktis untuk digunakan oleh semua orang.” timpalnya.
Mukhlis juga menyatakan, sampai saat ini pemerintah belum menetapkan rujukan resmi sistem eja bahasa Aceh yang dapat disepakati bersama. Saat ini, kebanyakan sistem eja yang digunakan hanyalah sistem eja yang diajarkan Abdul Gani Asyik, Budiman Sulaiman, ataupun sistem eja ala Husein Djayadiningrat. Mukhlis juga mengakui bahwa tahun 1979 sudah pernah ada usaha awal untuk menyepakati sistem eja bahasa Aceh. Namun, menutut dia, para pakar di Aceh merasa enggan menggunakannya. Hal itu konon disebabkan adanya gengsi dikalangan akademisi.” Mereka masih cenderung menggunakan sistem eja menurut keinginan mereka masing-masing dan kelihatannya sangat sulit untuk mencapai kompromi,” ulas Mukhlis. Ia juga mengharapkan Pemerintah Aceh memfasilitasi pertemuan lanjutan tentang kebahasaan khusus untuk membahas sistem eja yang disepakati bersama.
Kongres yang dibuka Gebernur Irwandi, Selasa (6/11) itu menghasilkan tujuh butir rekomendasi kepada Pemerintah Aceh sebagai bahan pertimbangan dalam rangka revitalisasi bahasa-bahasa di Aceh. Rekomendasi tersebut disusun oleh 12 orang yang merupakan tim perumus, setelah melalui fase diskusi dengan seluruh perwakilan kabupaten/ kota di Aceh tentang pokok-pokok pemikiran yang berkembang dalam kongres itu.
Sementara itu, Kasubdin Bahasa Dinas Kebudayaan, Drs.Radius menyatakan sistem eja yang ramai dibicarakan itu akan dipercayakan penanganannya kepada tim dari Pusat Bahasa Unsyiah yang mempunyai pakar-pakar bahasa serta laboratorium bahasa. “ Secara teknis, para pakar lebih memahami tentang persoalan itu,” timpalnya.
Kepala Dinas Kebudayaan Aceh Drs.Adnan A.Madjid dalam pidato penutupan kemarin mengatakan, bahasa merupakan salah satu dari bagian kebudayaan yang harus terus ditumbuhkembangkan dan dijaga kelestariannya. Adnan juga memperjelas dari hasil kongres tersebut akan dibentuk secara khusus sebuah Lembaga Bahasa Aceh.” Lembaga ini akan dibuat setingkat dengan meseum atau balai bahasa yang bertanggung jawab melestarikan dan melindungi bahasa-bahasa di Aceh. Khususnya untuk meneliti dan mengkaji segala sesuatu tentang bahasa Aceh” papar Adnan. Ia yakin, dengan adanya lembaga ini maka akan ada garansi (jaminan) dari pihak pemerintah untuk lebih serius menjaga kelestarian bahasa Aceh. Sebagai upaya untuk melestarikan bahasa Aceh menurut Adnan pihaknya juga akan menerbitkan buletin berbahasa Aceh pada awal 2008. Buletin dimaksud dikemas dalam tampilan yang menarik, sehingga layak untuk dibaca semua kalangan dan tidak membosankan.

“Kami atas nama Pemerintah Aceh juga mengharapkan kepada para peserta kongres untuk menyosialisasikan hasil akhir dari rekomendasi itu, sehingga makna dari kongres ini dapat dirasakan publik di Aceh sebagai buah karya para peserta,” pungkas Adnan. (ys)

*Sumber: Serambi Indonesia,Jum’at, 9 November 2007 M/28 Syawal 1428 H halaman 1- 11.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s