PERJUANGAN PARA PENDIRI NEGARA REPUBLIK INDONESIA ASAL ACEH DI MEDAN AREA ( 1946 – 1949 )

PERJUANGAN PARA PENDIRI NEGARA REPUBLIK

INDONESIA DI MEDAN AREA

( 1946 – 1949 )

Oleh: Drs.Teuku Abdullah Sulaiman, SH alias T.A.Sakti

Abstrak

Negara Republik Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan kemerdekaan itu tidak diterima serta-merta oleh pihak Belanda yang pernah menjajah kepulauan Indonesia. Dalam usaha menjajah Indonesia kembali pihak Belanda melakukan berbagai upaya. Selain melalui siaran propaganda, pihak Belanda juga melakukan dua kali agresi bersenjata terhadap Indonesia yaitu agresi pertama tahun 1947 dan kedua tahun 1948. Akibat serangan itu dalam waktu relatif singkat hampir seluruh wilayah Indonesia dapat mereka duduki kembali.

Daerah yang belum dikuasai Belanda adalah Aceh. Beberapa kali Belanda melancarkan serangan udara terutama terhadap komando Artileri di lapangan udara Lhok Nga dan beberapa kota lainnya, tetapi dapat dibalas rakyat Indonesia di daerah Aceh dengan menggunakan meriam-meriam anti pesawat terbang. Ketidakberhasilan Belanda menguasai Aceh, memberi kesempatan bagi daerah ini untuk membantu perjuangan kemerdekaan ke daerah-daerah lain, terutama ke wilayah Sumatera Utara; khususnya ke kota Medan yang terkenal dalam sejarah Indonesia dengan “Front Medan Area”.

Kata Kunci: Perjuangan kemerdekaan, Medan area

Pendahuluan

Istilah Medan Area muncul dalam era perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Jepang kalah dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan, tentara Inggris atas nama Sekutu mendarat di kota Medan pada bulan Oktober 1945. Bersamaan dengan pendaratan Sekutu tersebut, tentara Belanda ikut pula mendarat dengan menyamar sebagai petugas Palang Merah Internasional.

Kedatangan pasukan Inggris yang dibonceng Belanda ini mendapat perlawanan dari rakyat di Medan dan rakyat Sumatera Timur umumnya. Dalam menghadapi perlawanan rakyat itu, pihak Inggeris membagi tanggung-jawab menjaga keamanan di Sumatera Timur kepada tentara Jepang dan pihak Inggris sendiri. Tentara Inggeris bertanggung-jawab di kota Medan dan sekitarnya, sedangkan pasukan Jepang menjaga ketertiban dan keamanan di luar batas wilayah itu.

Sehubungan dengan pembagian tugas itu, sejak 1 Desember 1945, Inggeris memasang patok-patok di sekeliling kota Medan yang bertuliskan: “Fixed boundaries of protected Medan Area”, yaitu wilayah yang menjadi tanggung-jawab Inggeris, sedangkan area atau wilayah di luarnya menjadi tanggungan Jepang. Tulisan di patok-patok itulah yang mempopulerkan sebutan Medan Area untuk wilayah tersebut.

Front Medan Area amat luas. Wilayahnya membujur dari utara ke selatan dan melintang dari timur ke barat dengan kota Medan sebagai pusatnya. Mengenai hal ini, Amran Zamzami menjelaskan rinciannya sebagai berikut:

“Areal lini barat menghampar dari Labuhan sampai ke bentangan Asam Kumbang Padang Bulan – Tanjung Morawa. Di lini inilah terjadi palagan, pertempuran habis-habisan yang menyita banyak korban. Di sanalah Front Medan Area tergelar.

Dari Hamparan Perak, kurang lebih dua puluh kilometer di sebelah utara kota Medan, bersinggungan dengan Labuhan Belawan, pasukan asal Aceh sudah sejak penghujung tahun 1946 mempersiapkan pos-pos pertahanannya. Pasukan ini menyebar ke selatan secara merata menempati: Buluh Cina, Klumpang, Kelambir Lima, Titi Gantung, sampai ke Stasiun Sunggal. Itulah daerah pertahanan Medan Area Barat-Utara.

Pada kawasan Barat-Selatan bentangan itu mulai dari kampung Lalang, Pasar Sunggal menembus Asam Kumbang. Antara potongan Front Barat-Utara dengan Barat-Selatan dipisahkan oleh sebujur jalan raya dan rel kereta api dari kota Medan ke Binjai. Itulah jalan raya satu-satunya yang amat vital sebagai sarana perhubungan guna pengangkutan pasukan logistiknya apabila terjadi gerakan militer dari Medan menuju Aceh.

Jalan beraspal Medan-Binjai itu bagaikan terowongan yang menghubungkan daerah-daerah penambangan antara Sumatera Timur dan Aceh. Hutan jati, padang ilalang, hutan-hutan bakau, hutan sawit dan perkebunan tembakau yang telah lama terlantar, adalah penunggu setia daerah ini.

Para pejuang dari Aceh mengalir dan membanjiri daerah garis depan di mulut pertahanan musuh, agar pasukan Belanda itu tidak melangkahkan kakinya ke Aceh, harus dipertahankan mati-matian, apapun yang terjadi, dan betapapun nyawa harus dikorbankan. Potongan jalan di lini ujung pada titik itu terletak kota Medan, harus dijaga dan dikawal ketat. Potongan itulah yang selalu menjadi ajang pertempuran memperebutkan batas wilayah, pengaruh dan pertahanan”.

Di jalan raya dari Medan menuju Binjai dan sekitarnya, bertabur para pejuang Aceh, baik dari TRI maupun barisan laskar-laskar rakyat yang terkoordinasi dengan tentara, bagaikan kebun ranjau yang siap meledakkan setiap langkah musuh bila mereka melaluinya dalam gerak maju menuju pintu masuk wilayah Aceh. Pos terdepan Belanda di alur Medan – Binjai itu terletak di Sei Sikambing pada Km 5. Sedangkan pos paling depan kita berada pada Km 7 di alur yang sama, persisnya di Kampung Lalang. Jarak antara posisi masing-masing garis pengintai dan patroli pasukan Belanda—tentara RI hanyalah dua kilometer. Pada lini sepanjang dua kilometer itulah bentrokan-bentrokan senjata merupakan peristiwa yang biasa dan menjadi mainan sehari-hari.

Resimen Laskar Rakyat Medan Area (RLRMA)

Pada awal kemerdekaan kedudukan kota Medan amat penting. Selain letaknya yang strategis dari segi politik, ekonomi dan militer, Medan juga berfungsi sebagai ibukota Provinsi Sumatera dengan Gubernur Mr. T. Moehammad Hasan. Sebagai alat pertahanan, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) telah dibentuk pada tanggal 10 Oktober 1945. Selain TKR, berbagai organisasi perjuangan juga berfungsi sebagai alat pertahanan dan pembela negara.

Dalam usaha mengimbangi taktik Belanda yang hendak menguasai jalur-jalur penting dalam kota Medan, para pejuang kemerdekaan bersepakat membentuk satu kesatuan komando tempur. Rencana itu terlaksana di kota Tebing Tinggi pada tanggal 10 Agustus 1946. Kesatuan yang bersifat militer itu diberi nama “Resimen Laskar Rakyat Medan Area” (RLRMA) yang dipimpin komandannya Kapten NIP M. Karim. Ke dalamnya termasuk TKR dan Barisan Kelaskaran Rakyat, baik yang berasal dari Sumatera Timur maupun dari Aceh. Markas Resimen Laskar Rakyat Medan Area (RLRMA) berkedudukan di “Trepes” (Two Rivers) sebuah kompleks perkebunan di dekat Deli Tua, kurang lebih 18 km dari kota Medan.

Kelakuan dan tindak-tanduk serdadu Belanda yang membonceng pada tentara Inggeris nyata-nyata melanggar kedaulatan Republik Indonesia. Opsir Belanda Kapten Raymond Turko Westerling yang berada di Medan saat itu termasuk algojo yang sangat kasar dan keras. Para pejuang Indonesia dibantainya tanpa perikemanusiaan dan kaum Republikein ditangkap dan ditakut-takuti, sehingga suasana di kota Medan dan di Sumatera Timur pada umumnya menjadi kacau dan tidak aman. Oleh karena itu, untuk membantu para pejuang Republik di Medan dan Sumatera Timur dikirimlah pasukan dan alat senjata dari Aceh.

Pada masa itu tata tertib pemerintahan belum lancar. Dalam rangka mengatasinya, pada tanggal 30 Agustus 1946 Gubernur Sumatera mengeluarkan Pedoman Pemerintah Provinsi Sumatera untuk menjadi pegangan bagi seluruh staf pegawai pemerintahan di Sumatera. Pedoman yang dikeluarkan di Pematang Siantar itu ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Mr. Teuku Moehammad Hasan.

Minta Bantuan ke Aceh

Sementara itu, pertempuran terus-menerus berkecamuk di seluruh Indonesia. Pertempuran-pertempuran antara tentara Indonesia dengan Belanda juga berlangsung di Medan. Tindakan sewenang-wenang pasukan Belanda dilawan dengan gigih oleh Tentara Republik Indonesia (TRI) bersama laskar rakyat, sehingga banyak jatuh korban. Pasukan asal Aceh yang berjuang di Medan Area semakin bertambah jumlahnya karena terus-menerus mendapat tambahan pasukan.

Kehadiran TRI dan laskar rakyat dari Aceh ke Medan Area pada mulanya atas inisiatif sendiri. Selain untuk membantu perjuangan rakyat di Sumatera Timur melawan Belanda juga bermaksud mencegah serdadu Belanda memasuki daerah Aceh. Gagasan awal meminta bantuan ke Aceh berasal dari dua orang ulama terkenal di Sumatera Timur yang mengirim surat kepada sahabatnya di Aceh.

Kedua ulama besar ini, yaitu Haji Abdul Halim dan Haji Zainal Arifin Abbas. Mereka menulis surat dan mengirim utusan khusus menjumpai Ketua Umum PUSA (Persatuan Uama Seluruh Aceh) Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh di Kutaraja. Dalam surat itu, kedua ulama tersebut menjelaskan tiga masalah penting, yakni:

1. Kehadiran Belanda/NICA di Medan Area, jelas mengancam kelangsungan hidup bangsa, negara RI yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 dan membahayakan masa depan agama Islam.

2. Sudah waktunya kaum muslimin dari Aceh ikut serta membantu saudara-saudaranya di Sumatera Timur untuk melancarkan “Perang Jihad” dan “Perang Sabil” guna mengusir penjajah Belanda dari Bumi Indonesia.

3. Sumatera Timur membutuhkan bantuan senjata berat, meriam-meriam besar bagi kesatuan artileri yang mampu memblokir dan menghancurkan pasukan artileri Belanda yang memiliki senjata moderen dan pesawat terbang.

Serdadu Inggeris yang mewakili Sekutu meninggalkan kota Medan pada 24 Oktober 1946. Semua persenjataan mereka ditinggalkan dan diserahkan kepada pasukan Belanda yang menggantikan pos-pos yang ditinggalkan Inggeris. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Indonesia di Medan Area, tanggal 20 November 1946 Belanda membentuk Brigade “Z” yang dipimpin Kolonel PJ. Scholten. Hal ini berarti pasukan Belanda telah benar-benar mempersiapkan diri untuk bertarung melawan RI di Front Medan Area.

Kesiapan pihak Belanda ini tidak dibiarkan begitu saja. Indonesia segera melawan arus Belanda itu, bahkan timbul maksud untuk mengusir mereka dari Sumatera. Sebab itulah pimpinan TRI Komandemen Sumatera meminta bala bantuan dari Aceh.

Dalam radiogram yang ditujukan kepada Komandan Divisi Gajah I TRI Aceh; Panglima Sumatera, Mayor Jenderal Suhardjo Hardjowardojo menyebutkan:

“PEMIMPIN – PEMIMPIN RAKYAT ACEH

PENGEMBALIAN KOTA MEDAN TERLETAK DITANGAN SAUDARA – SAUDARA SEGENAP PENDUDUK ACEH TTK

JANGAN SANGSI TTK

ALIRKAN TERUS KEKUATAN ACEH KE MEDAN DAN JANGAN BERHENTI SEBELUM MEDAN JATUH TTK HBS PANGLIMA SUMATERA”.

Bagaikan gayung bersambut, kekuatan Aceh yang sejak sebelumnya sudah melimpah ruah di Medan dan sekitarnya, maka dengan adanya radiogram itu pasukan asal Aceh bagaikan arus air bah membanjiri Medan Area. Bantuan pasukan meriam (artileri) dari Aceh di bawah komando Letnan Nukum Sanany telah membangkitkan semangat juang laskar rakyat di Sumatera Timur.

Resimen Istimewa Medan Area (RIMA)

Kondisi perlawanan terhadap Belanda di Medan Area pada tahap awal memang lebih menguntungkan pihak musuh. Hal ini bisa terjadi karena kelompok-kelompok laskar rakyat berjuang dalam keadaan terpecah belah. Setiap kelompok menganggap dirinyalah yang paling berjasa dan pintar dalam berjuang. Walaupun telah dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area (RLRMA), namun belum berfungsi secara efektif, karena instruksi-instruksinya tidak dijalankan oleh para anggotanya.

Guna mengatasi suasana yang merugikan perjuangan, maka pada tanggal 7 sampai 9 Januari 1947 di kota Bireuen diadakan rapat puncak para Panglima, yang dihadiri oleh:

1. Kolonel Husin Jusuf, Panglima Divisi Gajah I Aceh.

2. Kolonel H. Sitompul, Panglima Divisi Gajah II Sumatera Timur.

3. Letnan Kolonel A. Kartawirana, mewakili komandemen Sumatera.

4. Kapten NIP M. Xarim, Komandan Resimen Laskar Rakyat Medan Area (RLRMA).

5. Letnan Kolonel Tjikmat Rahmany, Kepala Staf Divisi Tengku Cik Di Tiro.

6. Letnan Kolonel Nyak Neh, Kepala Staf Divisi Rencong. (Masing-masing didampingi oleh staf).

Rapat Panglima berlangsung secara marathon selama tiga hari tiga malam dan telah diambil kesepakatan sebagai berikut:

1. Komando “Resimen Laskar Rakyat Medan Area” (RLRMA) dibubarkan, sebagai gantinya dibangun Komando “Medan Area” (KMA).

2. Sebagai Komandan dari Komando ini harus terdiri dari perwira menengah yang qualified (TRI) dan pernah berpengalaman dalam pertempuran.

3. Divisi Gajah I Aceh ditugaskan mengawasi l lokasi Medan Barat dan Utara. Sebuah Komando Resimen khusus dibentuk diberi nama Komando “Resimen Istimewa Medan Area”, disingkat RIMA. Seluruh kesatuan TRI dan Laskar Rakyat yang berasal dari Aceh dihimpun dalam RIMA.

4. Divisi Gajah II Sumatera Timur ditugaskan mengontrol lokasi Medan Selatan dan sebagian Medan Barat, menghimpun semua kesatuan TRI dan Barisan Kelaskaran, yang berada di Keresidenan Sumatera Timur.

5. Kepada Panglima Divisi Gajah I Aceh diharapkan dapat mensuplai terus menerus bahan logistik untuk keperluan pertempuran di Front Medan Area.

6. Sebagai markas Komando Medan Area ditetapkan di Tanjung Morawa, 12 km. dari kota Medan dan dilantik pada tanggal 24 Januari 1947.

Setelah selesai rapat para panglima di Bireuen itu, segera dibentuk Komando Medan Area (KMA), yang pimpinan terasnya merupakan gabungan dari Divisi Gajah I (Aceh) dan Divisi Gajah II (Sumatera Timur). Pemimpin dari Laskar Rakyat Bersenjata juga ikut serta dalam struktur dan formasi pimpinan KMA, yakni sebagai berikut:

1. Komandan: Letnan Kolonel Sutjipto

2. Kepala Markas Umum: Mayor Tengku Nurdin

3. Kepala Penyelidikan: Kapten Yacob Lubis

4. Kepala Penerangan: Letnan Satu G. Sianipar

5. Kepala Bagian Umum: Letnan Dua K. Sinaga

6. Kepala Perlengkapan: Hariandja

7. Kepala Perhubungan: Letnan II Ali Muchtar

8. Kepala Bagian Zeni: Letnan II A. Rahim

9. Kepala Angkutan : Pak Raden

10. Kepala Kesehatan : Dr. G. L. Tobing.

Pasukan bantuan dari Aceh ke Medan Area seluruhnya dipimpin oleh Kapten Alamsyah. Kedatangan pasukan Aceh dari hari ke sehari semakin bertambah, karena itulah rapat para Panglima di Bireun memutuskan segera membentuk satu kesatuan komando untuk memudahkan koordinasi pasukan Aceh yang banyak itu.

Kesatuan itu diberi nama Resimen Istimewa Medan Area (RIMA) yang pertama kali dipimpin Mayor Cut Rahman, dan kemudian diganti Mayor Hasan Ahmad. Kekuatan pasukan RIMA tersusun sebagai berikut:

 Yon I Pimpinan Kapten Hanafiah berkedudukan di Kampung Lalang.

 Yon II Pimpinan Kapten Nyak Adam Kamil di Kelambir Lima.

 Yon III Pimpinan Alamsyah yang berturut-turut digantikan oleh Kapten Ali Hasan dan Kapten Hasan Saleh berkedudukan di Klumpang.

 Yon IV Pimpinan Kapten Burhanuddin berkedudukan di Binjai.

 Batalion Kapten Wiji Alfisah berkedudukan di Sunggal.

 Laskar Divisi Chik Ditiro Pimpinan Tengku Talib di Sunggal.

 Pasukan Aceh Tengah Pimpinan Tengku Ilyas Leube di Pancur Batu.

 Batalion Pesindo (Divisi Rencong) Pimpinan Nyak Neh berkedudukan di Kampung Lalang.

Sementara itu, sepanjang waktu pasukan Aceh terus mengalir ke Medan Area. Dalam hal ini, A. K. Yakobi dalam bukunya menggambarkan jalur-jalur yang ditempuh pasukan Aceh begini:

“Mulai dari jurusan Aceh Raya sepanjang jalan raya Aceh Besar, Aceh Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur terus ke Binjai lebih 600 km. Kemudian jurusan pesisir pantai mulai dari Aceh Barat dan Aceh Selatan sejauh 500 km sampai ke Sidikalang. Dan jurusan dataran tinggi Gayo Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Karo sampai ke Pancurbatu dan Tuntungan sejauh tidak kurang dari 550 km.

Posisi Serdadu Belanda di Medan Area

Dalam menghadapi perlawanan rakyat Indonesia di Medan Area, pihak Belanda pun telah mempersiapkan diri dengan pasukan dan persenjataan yang lengkap serta terhitung canggih bagi masa itu. Brigade “Z” yang bertugas di Medan Area adalah bagian dari Divisi 7 Desember yang terkenal itu. Brigade “Z” dipimpin Kolonel PJ. Scholten yang membawahi empat batalyon, yaitu sebagai berikut:

1. Batalyon I/Infantri/(KL) yang telah dipersiapkan sejak lama dan sudah mengenal lapangan Medan Area dan sekitarnya. Batalyon ini dikirim dari Holland, sampai di Medan permulaan bulan November 1946.

2. Batalyon III/Infantri KL yang juga langsung didatangkan dari Negeri Belanda, tiba di Indonesia Oktober 1946.

3. Batalyon VI/Infantri KNIL, dinamakan juga sebagai “Medan Batalyon”. Anggota pasukan ini berasal dari orang-orang KNIL, bekas tawanan Jepang, Romusya dan pasukan Cina Poh An Tui.

4. Batalyon IV/Infanteri KNIL dan KL sebagai suatu kombinasi yang telah ditata dan dipersiapkan sejak bulan Oktober 1946.

Selain kekuatan teras empat batalyon itu, pasukan Belanda juga masih dilengkapi dengan berbagai fasilitas lainnya, seperti dua batalyon senjata berat, yaitu batalyon Arteleri dan batalyon Kavaleri, squadron angkatan udara dan angkatan laut. Diperkirakan, batalyon Kavaleri memiliki kekuatan ratusan panser, tank-tank carier, scout-car dan tank ringan lainnya. Sementara kekuatan batalyon Arteleri memiliki beberapa howitzer dengan jarak tembak 16 km, demikian pula mereka mempunyai beragam jenis mortir dengan berbagai ukuran seperti kaliber 2 dan 8 dan SMB yang terkait pada tank carier.

Menjelang agresi pertama 21 Juli 1947, pimpinan Brigade “Z” Kolonel PJ. Scholten telah menyebarkan pasukannya ke setiap sudut Medan Area yang posisinya sebagai berikut:

 Batalyon I/Infantri (KL), berkedudukan di Medan Utara dengan markasnya sekitar Polonia. Batalyon ini bertugas mengamankan 2 km sisi kiri dan kanan Corridor dan keamanan jalan raya Medan sampai Belawan. Mereka membangun kubu-kubu pertahanan di sekitar Helvetia, Glugur, Pulau Brayan, Kota Bangun, Pata Pasir, Paya Mabar dan Labuan.

 Batalyon III/Infantri berkedudukan di Medan Timur, markasnya di Deli Maatschappij. Kubu-kubu pertahanan dibangun sekitar Pasar Bengkok, Stasion Kereta Api Kebun Pisang, antara Sukaramai-Denan dan Bangkaran Batu di Medan Timur ini juga terletak Markas Brigade “Z” yaitu di Kompleks Deli Maatschappij, yaitu tempat tinggal Komandan Brigade “Z” Kolonel PJ. Scholten dan Kompleks Sena Iean tempat tinggal para perwira staf. Di Glugur Hong terletak asrama militer Belanda.

 Batalyon IV/Infantri KNIL, terletak di Medan Barat. Kubu-kubu pertahanan dibuat mulai sekitar Perkuburan Cina, Lapangan Lembu, Simpang Padang Bulan, Titi Sungai Babura, Lapangan Golf, Kampung Anggrung, di km 6 arah Pancur Batu dan di km 5 Sungai Sikambing-Sunggal. Belanda sering melakukan serangan mendadak lewat jalan Sungai Sikambing-Sunggal terhadap truk-truk dari Aceh Timur, yang membawa senjata, mesiu, bahan bakar minyak dan bahan makanan. Banyak Laskar Sabilillah, Mujahidin, dan anggota Divisi Rencong yang terkorban di jalur ini akibat serangan Belanda. Penguasaan Padang Bulan oleh Belanda juga memiliki posisi strategis, karena militer Belanda dapat memantau pasukan Republik yang datang dari Gayo Aceh Tengah dan Tanah Karo lewat Simpang Pancur Batu-Tuntungan.

 Batalyon VI/Infantri dari KNIL (Koninklijk Nederlands Indische Leger), markasnya di Gedung Avros, Kampung Baru, Medan Selatan. Kubu pertahanan dibuat di sekitar Gudang Hitam, Titi Besi/Maridal, Timbangan Kampung Baru dan Titi Kuning-Gedung Johor.

Penguasaan wilayah ini untuk menjaga keamanan lapangan terbang Polonia serta mencegah penyusupan pasukan RI ke kota Medan. Pengawasan wilayah Marindal-Kedai Durian sebagai pintu masuk ke Deli Tua, dapat menjangkau ke Tanjung Morawa dari dua jurusan. Pengendalian terhadap Titi Kuning-Gedung Johor akan bisa memantau lokasi gerak-gerik pasukan Indonesia di daerah Two Rivers dan Bekala.

Medan Area Masa Agresi Pertama

Hampir dua tahun setelah menginjak kaki kembali di Indonesia, pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan agresi pertama terhadap Republik Indonesia. Tanpa sepengetahuan pihak Republik, secara serentak Belanda melancarkan serangan mendadak di seluruh Indonesia. Tindakan ini telah melanggar gencatan senjata antara kedua pihak yang mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 1947.

Serangan serupa juga berlangsung di Medan Area. Brigade “Z” dibawah pimpinan PJ. Scholten melakukan serangan secara besar-besaran, baik lewat darat maupun udara. Kedudukan pasukan Republik di Sektor Utara Medan Area digempur habis-habisan dan Belanda dapat menduduki Binjai. Akibat gencarnya serangan, pasukan Republik di sektor Medan Barat harus ditarik mundur.

Serangan balasan RI yang dilancarkan oleh dua kompi pasukan yang dipimpin Kapten Nyak Adam Kamil dapat dipatahkan musuh yang menggunakan senjata berat dan ringan serta dilindungi pesawat tempur Mustang, Bomber, dan Capung

Pertempuran terus berlangsung. Serdadu Belanda menyerang kedudukan pasukan Indonesia di garis demarkasi Medan Utara dimulai pukul 7 pagi. Sasaran serangan Belanda paling gencar ditujukan terhadap front Maryland Pasar I, II, III, IV dan V. Perlawanan gigih pasukan Republik hanya mampu bertahan selama dua jam. Kemudian Belanda berhasil menerobos front Pasar II yang dikawal pasukan Kesatria Pesindo.

Selanjutnya, pasukan Belanda menyerang Simpang Tiga. Tempat ini dipertahankan Batalyon III Divisi X yang memiliki senjata meriam pompong. Pasukan kita mundur ke Titi Payung, sehingga hubungan antara Hamparan Perak dan Buluh Cina terputus. Musuh mendesak terus. Pada pukul 01.30 Belanda menduduki pekan Titi Payung, di seberang sungai, sedangkan di seberang sebelah barat bertahan Komandan Batalyon III, Kapten Hasan Saleh dengan satu brigade pasukannya.

Pasukan musuh terlalu kuat, sehingga di semua front di Medan Area pasukan RI terpaksa mundur teratur. Markas Resimen Istimewa Medan Area (RIMA) dibombardir musuh, sedangkan peralatan arteleri (pasukan meriam) juga dapat direbut serdadu Belanda. Pertempuran berlangsung tidak berimbang, persenjataan pasukan Indonesia sangat sederhana berhadapan dengan serdadu Belanda yang memilik peralatan perang canggih. Menghadapi hal demikian, pihak Republik memindahkan pertahanan di sekitar Medan Area ke Tandam Hilir, terus ke Stabat dan Tanjung Pura, kemudian bertahan di Gebang, 15 km dari Pangkalan Berandan.

Agresi pertama Belanda ini mendapat reaksi luas dari masyarakat dunia. India dan Australia mengajukan usulan resmi ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar membicarakan masalah Indonesia. Tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak, yang mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 1947. Dewan Keamanan juga membentuk komisi untuk mengawasi penghentian permusuhan ini, yakni Komisi Tiga Negara (KTN), yang anggotanya Australia, Belgia, dan Amerika Serikat.

Berbagai pengalaman pahit getir dan menyayat kalbu dialami oleh anggota pasukan dari Aceh yang mara ke Medan Area. Mereka banyak yang gugur sebelum terjun di kancah pertempuran. Hal ini tidak lain karena truk-truk yang mengangkut mereka yang bergerak di jalan raya kawasan Langkat diserang habis-habisan oleh pesawat Mustang Belanda.

Begitupun pasukan mengalir dari ke front Medan Area telah mengambil posisi-posisi di Front Barat, dan bersiap-siap untuk melakukan serangan serentak untuk merebut kota Medan. Penyerbuan itu direncanakan tanggal 20 Juli 1947. Perintah merebut kota Medan dilakukan berdasarkan Radiogram dari Panglima Komandemen Sumatera Suhardjo Hardjowardoya, “Kota Medan harus direbut dalam tempo 5 hari!”

Setelah perintah itu diterima, komandan-komandan pasukan di Medan Area mengadakan pertemuan membicarakan rencana menggempur kota Medan secara serentak di seluruh front. Ditetapkan penyerbuan dilakukan tanggal 20 Juli 1947. Pada tanggal tersebut seluruh kekuatan bersenjata telah berada dalam keadaan siaga dan cuti dicabut. Pasukan terus bergerak menempati posisinya di semua front. Dengan tidak banyak bicara dan muka yang sangat serius, Perwira Staf Komandan Medan Area Kapten Zein Hamid menelaah peta Medan Area yang luasnya 227 km persegi.

Mata dan pikirannya tertuju ke Sektor Barat (Front Barat Medan Area) karena di sana tertumpu pasukan dari Aceh yang persenjataannya cukup lengkap. Di samping itu juga ditelaah situasi di Sektor Selatan. Selain dipelajari jalan menggempur melalui serangan serentak dari semua sektor juga dipelajari garis perhubungan dan garis mundur pasukan apakah telah terjamin.

Untuk merebut kota Medan, jalur suplai makanan dan pasukan dari Belawan ke Medan harus diputuskan. Untuk itu, sasaran pokok Batalyon Alamsyah merebut Titi Papan yang telah diduduki Belanda, sekaligus memotong hubungan Medan-Belawan. Sedangkan Kompi Bantuan dari Batalion Alamsyah, yaitu Kompi Amir Yahya bertugas untuk merebut Kota Bangun (Labuhan). Kompi ini dibantu oleh satu Kompi Mujahidin.

Di dalam Kompi Amir Yahya terdapat anggota-anggota bekas KNIL yang sudah ahli dalam pertempuran. Mereka adalah Maito Makmun, Letnan Yunus Ali, Sersan Mayor Kuntoro, dan Sersan Sendu.

Front Langkat Area dan Tanah Karo

Belanda segera melakukan pelanggaran gencatan senjata. Tanggal 5 Agustus 1947 mereka melancarkan serangan ke daerah Langkat. Wilayah Gebang yang merupakan daerah status quo yang telah disahkan oleh KTN, dan dijaga kepolisian dari kedua belah pihak; mereka lintasi tanpa henti. Menghadapi kecenderungan serbuan Belanda yang mengarah ke Pangkalan Berandan, para pemimpin perjuangan terus berusaha menyusun kembali kekuatan angkatan perang.

Dalam rapat tanggal 6 Agustus 1947 bertempat di Rumah Pendidikan Jiwa (penjara) Pangkalan Berandan, para pemimpin militer memutuskan membentuk suatu komando, yang diberi nama Komando Sektor Barat Oetara (KSBO). Secara vertikal, KSBO merupakan bagian dari Divisi X/TRI Komandemen Sumatera. Pembentukan Komando Sektor Barat Oetara (KSBO) diharapkan bisa menebus kekalahan pasukan Republik di Medan Area. Pimpinan dan staf dalam KSBO adalah:

Komandan KSBO : Letkol Hasballah Haji

Wakil Komandan : Letkol M. Nazir

Kepala Markas Umum : Lettu Z. Aksyah

Staf Operasi : Kapten Sudirman

Perlengkapan : Lettu Syahban

Perhubungan : Letda A. Azim

Administrasi : Letda Uhum Pane.

Tanggal 10 Agustus 1947 pihak petugas penyelidik memberitahukan Markas KSBO, bahwa Belanda di Tanjung Pura sedang mempersiapkan diri untuk Pangkalan Berandan sebagai sumber logistik perang. Setelah mempertimbangkan laporan itu, pada malam harinya pimpinan KSBO mengadakan rapat kilat dan mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Segera melakukan pembumihangusan Pangkalan Berandan dan Pangkalan Susu untuk mencegah Belanda menduduki dua tambang minyak itu. Pembumihangusan itu dimulai pada tanggal 13 Agustus, sedang waktunya belum ditentukan, akan diberitahukan kemudian.

2. Penanggung jawab pelaksanaan lapangan dalam operasi pembumihangusan Pangkalan Berandan dan Pangkalan Susu adalah Mayor Nazaruddin Nasution, Komandan PMC (Platselijk Militaire Commandant) dan Komandan Tentara Pengawal Kereta Api (TPKA) Sumatera Timur. Tugas pembumihangusan itu diserahkan kepada mereka karena tenaga-tenaga yang lain harus melayani Belanda dalam pertempuran di garis depan.

3. Selaku pelaksana masing-masing adalah:

Satu Kompi TRI dari Batalyon Wiji Alfisah di bawah pimpinan Letnan Achyar. Mereka ditugasi khusus untuk membumihanguskan kilang-kilang minyak Pangkalan Berandan dan Pangkalan Susu.

Dua Peleton TRI khusus membumihanguskan Pelabuhan Pangkalan Berandan.

Satu Kompi Laskar Rakyat Divisi Rencong ditugasi membumihanguskan kota Pangkalan Berandan.

Sementara itu, pertempuran terus berlangsung. Peluru-peluru meriam Belanda dari darat dan laut menghantam pertahanan Republik di Gebang dan sekitarnya. Menghadapi situasi yang sulit itu, pimpinan pertahanan Republik memutuskan tindakan bijaksana, yaitu mundur teratur dari Gebang dan memindahkan pusat perlawanan ke arah yang lebih mendekati perbatasan Aceh.

Tanggal 12 Agustus 1947, pukul tiga sore, jembatan Securai diledakkan oleh pasukan Genie Komando Sektor Barat Oetara (KSBO). Jembatan ini menghubungkan Tanjung Pura dan Pangkalan Berandan. Penghancurannya dimaksudkan untuk menghambat serbuan Belanda ke Pangkalan Berandan. Belanda amat bernafsu untuk menguasai Pangkalan Berandan, karena bila sudah diduduki akan bisa menggunakan bahan bakar minyak sebagai modal peperangan melawan Republik Indonesia.

Serdadu Belanda terus bergerak di segala arah di Medan Area. Di Pangkalan Berandan, penduduk diperintahkan agar segera meninggalkan kota itu, karena musuh sudah berada 13 km dari Pangkalan Berandan. Perintah yang dilakukan para pejuang Republik ini dipatuhi penduduk kota tersebut. Sejak pagi hari sudah berduyun-duyun penduduk meninggalkan kota, baik yang menggunakan kereta api maupun berjalan kaki. Sebagian besar mereka mengungsi ke Aceh Timur.

Situasi semakin bertambah buruk. Musuh berhasil terus maju ke jurusan Aceh dan Pangkalan Berandan. Dalam keadaan demikian, diputuskan untuk meledakkan jembatan Pelawi, yang menghubungkan front terdepan pasukan Belanda dengan garis pertahanan pasukan Republik. Tanggal 13 Agustus 1947, pukul 04.00 subuh, ketika serdadu Belanda melakukan penyerbuan terus-menerus, kota Pangkalan Berandan termasuk tambang minyak dibumihanguskan oleh pasukan Indonesia. Terdengar 15 kali ledakan menggoncangkan kota dan sekitarnya dan dalam waktu sekejap menjadi lautan api.

Sejak terjadi agresi pertama itu, kedudukan Aceh semakin penting dalam dua hal. Pertama, Aceh merupakan daerah satu-satunya (kecuali Sabang) di Indonesia yang tidak pernah diduduki Belanda kembali sejak Jepang mengusir mereka pada tahun 1942. Bila Aceh dapat dikuasai Belanda, berarti habislah wilayah Indonesia sebagai modal perjuangan diplomasi bagi Republik Indonesia. Kedua, Aceh selama ini menjadi sumber modal untuk mempertahankan Medan Area, yaitu berupa bantuan tentara dan laskar-laskar rakyat serta kiriman logistik lainnya.

Menghadapi kegentingan yang demikian, pemerintah RI memandang perlu untuk memperkuat instansi militer bagi Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Dalam hal ini Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta, selaku Wakil Panglima Tertinggi Tentara Republik Indonesia mengambil tindakan segera. Berdasarkan Keputusan No. 3/BPKU/47, Bukit Tinggi 26 Agustus 1947, daerah Keresidenan Aceh, Kabupaten Langkat dan Tanah Karo, ditetapkan sebagai suatu Daerah Militer.

Selanjutnya, dengan Surat Keputusan No. 4/WKP/SUM/47 tanggal 26 Agustus 1947, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh ditetapkan sebagai Gubernur Militer dengan pangkat Jenderal Mayor. Peresmian Daerah Militer, yaitu daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo berlangsung di Kutaraja tanggal 30 Agustus 1947. Rapat itu dihadiri para anggota Dewan Pertahanan, Badan Pekerja Dewan Pertahanan Aceh, Gubernur Militer beserta staf, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dapat ditambahkan, daerah Langkat dan Tanah Karo sebelumnya termasuk wilayah Keresidenan Sumatera Timur.

Dalam rangka memperkuat angkatan perang Republik Indonesia menghadapi Belanda, pemerintah RI memandang perlu membentuk kesatuan tentara nasional yang tunggal. Tanggal 15 Mei 1947, Presiden RI memang telah mengeluarkan keputusan mempersatukan TRI dengan laskar-laskar perjuangan menjadi satu tentara resmi yang dinamai “Tentara Nasional Indonesia” (TNI).

Terkait program itu, Wakil Presiden Mohammad Hatta selaku Wakil Panglima Tertinggi mengeluarkan keputusan Wakil Presiden bertanggal Bukit Tinggi 23 September 1947 No. 12/JKP/Sum/47. Keputusan itu menetapkan, bahwa untuk kepentingan pertahanan Negara, Tentara Nasional Indonesia di Sumatera; perlu segera dilaksanakan atas dasar “Satu Tentara, Satu Komando”. Kepada Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo dan kepada Gubernur Militer di Tapanuli ditugaskan melaksanakan pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut.

Menyambut keputusan Wakil Presiden itu sekaligus mengingat kondisi perlawanan terhadap Belanda semakin sengit, maka Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo mengeluarkan ketetapan No. GM/59/S-Pen. Tanggal 13 Juni 1948 yang berlaku surut menetapkan, bahwa di Daerah Aceh, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tanah Karo dengan resmi dibentuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Divisi X Sumatera, yaitu gabungan dari Tentara Republik Indonesia (TRI), Divisi Tgk. Chik Di Tiro, Divisi Rencong, Divisi Tgk. Chik Paya Bakong dan lain-lain barisan bersenjata. Sejak penetapan itu, semua barisan kelaskaran perjuangan rakyat dan TRI di wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo secara berangsur-angsur telah meleburkan diri ke dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Walaupun gencatan senjata sudah diberlakukan sejak 4 Agustus 1947, namun pihak Belanda terus melanggarnya dengan melakukan berkali-kali penyerangan. Setiap serangan musuh tetap dilawan pasukan Republik dengan kekuatan senjata. Untuk memperkuat bidang peralatan perang, pada tahun 1948 mulai dibangun kilang-kilang senjata di Aceh. Sebagian mesin-mesinnya merupakan sisa-sisa dari tambang minyak Pangkalan Berandan. Begitu pula para ahli teknisinya juga karyawan tambang minyak itu, yang sudah dipindahkan bersama keluarga mereka ke Lhoknga.

Pada awal tahun 1948, selesai dibangun sebuah kilang tempat memperbaiki senjata-senjata yang rusak. Pada pertengahan tahun 1948 selesai pula dibangun kilang senjata yang besar. Selain senjata ringan, pabrik itu juga mampu membuat alat-alat senjata berat, seperti mortir 2 inch, mortir 3 inch (meriam tomong), meriam kodok 65 mm, meriam gunung 75 mm, dan sebagainya. Senjata-senjata itu bukan hanya digunakan di Aceh, tetapi juga dikirim ke Sumatera Timur, Tanah Karo dan Sumatera Barat untuk memperkuat persenjataan pasukan Republik Indonesia. Selain di Lhoknga (Aceh Besar), kilang senjata serupa ini juga terdapat di Lammeulo (Pidie) dan Ronga-Ronga (Aceh Tengah).

Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, tanggal 5 November 1948 mengeluarkan Peraturan Komandan Daerah Militer Istimewa No. 1-1948 tentang pembentukan Badan Persediaan Bahan Makanan dalam Daerah Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Badan yang memiliki cabang dan ranting di seluruh wilayah Gubernur Militer ini bertugas mengatur dan mengurus peredaran bahan makanan, pengumpulan bahan makanan, pembagian bahan makanan, pengangkutan bahan makanan, dan lain-lain yang berkenaan makanan. Tujuan pengaturan bahan makanan ini adalah untuk mencukupi bahan makanan bagi rakyat dan pasukan militer, baik yang berjuang di Aceh, Langkat dan Tanah Karo maupun daerah-daerah lainnya.

Konsolidasi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat juga terus ditingkatkan. Berbagai upaya ditempuh untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan sejahtera, yang pada akhirnya diharapkan dapat memperkokoh pertahanan negara. Di antara jalan yang ditempuh adalah dikeluarkannya peraturan yang mempersempit gerak para pelaku kejahatan. Dalam hal ini, Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, tanggal 29 November 1948 mengeluarkan Penetapan No. GM/25 yang mengatur bahwa orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman dalam perkara-perkara judi, pencurian dan zina, segera dipindahkan terus ke tempat pengasingan di Blang Pandak, Tangse (Pidie).

Dalam penjelasan keputusan itu diingatkan bahwa kondisi Tanah Air Indonesia semakin bertambah genting, maka perjudian, pencurian, dan perzinaan akan melemahkan semangat pertahanan Tanah Air. Ketetapan itu juga mendesak kepada polisi, jaksa dan pengadilan agar mempercepat proses orang-orang yang diadili, dan segera dilapor kepada Gubernur Militer dengan perantara Kepala Kepolisian Keresidenan.

Langkat Area Masa Agresi Kedua

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan aksi militer kedua. Sebelum ditawan Belanda, Presiden dan Wakil Presiden mengirim kawat kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, yaitu Menteri Kemakmuran RI yang sedang berada di Sumatera agar membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera. Sementara Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggalkan ibukota negera Yogyakarta untuk memimpin perang gerilya.

Sehubungan dengan Agresi Belanda Kedua, Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo mengeluarkan Penetapan/Perintah, No. GM/126//S. Per. B. Tanggal 19 Desember 1948, bahwa Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) dan Tentara Pelajar Islam (TPI) dimobilisasi ke dalam Divisi X Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menyambut perintah Gubernur Militer itu, maka anggota-anggota TPI dan TRIP segera dimobilisasi menjadi satu kesatuan dengan Divisi X TNI. Sebanyak 280 orang anggota TPI bertugas dalam angkatan darat, 60 orang angkatan laut, dan beberapa orang pada kepolisian, Palang Merah, dan RRI Kutaraja.

Ketika Agresi Belanda Kedua, suasana perang betul-betul meliputi segenap penjuru Aceh. Di kampung-kampung setiap hari dilakukan latihan perang untuk mempersiapkan diri menghadapi musuh. Rapat-rapat umum diadakan bergiliran dari kampung ke kampung, yang bertujuan untuk menggelorakan semangat juang melawan Belanda. Hikayat Prang Sabi (Hikayat Perang di Jalan Allah) dibacakan secara bersambung di meunasah-meunasah yang dihadiri penduduk setempat setelah shalat ‘isya.

Masih dalam rangka meningkatkan semangat perjuangan rakyat, Gubernur Militer Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh juga mengutus beberapa ulama ke seluruh Aceh. Tahap pertama meliputi wilayah Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tengah. Tahap kedua menjangkau Aceh Besar, Aceh Barat dan Aceh Selatan. Di antara ulama yang diutus tersebut ialah: Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri, Tgk. Di Lam U, Haji Abdurrahman Syihab, Bachtiar Yunus, Yunus Harahap, A.R. Hasyim, Mawardi Noor, dan Ismail Muhammad. Para ulama ini berkeliling dari kampung ke kampung untuk memberi penerangan kepada rakyat, yang antara lain menanamkan semangat jihad untuk membela kemerdekaan negara Indonesia.

Menghadapi agresi kedua, pasukan TNI di Langkat Area dan Tanah Karo juga segera dipersiapkan untuk menghadapi serbuan Belanda. Mereka terdiri beberapa peleton, yaitu:

 Peleton A dipimpin Sersan Mayor Hasan Cumbok, bertugas mempertahankan Pangkalan Berandan.

 Peleton B dipimpin Pelda Cut Usman bertahan di front terdepan KSBO, Palumanis.

 Peleton C dipimpin Peltu Johanes, bertugas di pantai Pangkalan Susu dan sekitarnya, bersekutu dengan Batalyon Kapten Habi Wahidy dan Batalyon Wiji Alfisah.

 Peleton D dipimpin Pelda Usman Maun, berkedudukan di Titi Pelawi, dengan tugas memperkuat front terdepan KSBO.

Keempat peleton itu juga diperkuat dengan pasukan Beterai II Artileri (pasukan meriam) yang dipimpin Kapten Nukum Sanany. Kehadiran pasukan meriam ke Langkat Area yang semula berkedudukan di Kuala Simpang ini berdasarkan perintah Gubernur Militer tanggal 4 Mei 1949; mengingat kondisi perang yang semakin genting. Tentara Pelajar Resimen II Aceh Divisi Sumatera juga turut membantu pasukan meriam ini.

Sementara itu, pasukan Belanda yang melakukan agresi di Langkat Area terdiri dari dua Batalyon pasukan tempur, yaitu Batalyon 5-11 RI dan Batalyon 4-2 RI, tersusun dalam lima kompi, yakni:

 Kompi 1.5-1 RI di Binjai, termasuk Tanjung Keliling dan sekitarnya.

 Kompi 2.5-11 RI di Tanjung Pura.

 Kompi 3.5-11 RI juga di Tanjung Pura, Gebang, Bukit Tua, Jembatan Serapuh, Kuala Gebang dan sekitarnya.

 Kompi 4.5-11 RI di Batang Serangan Sawit Seberang, Namunggas, dan pos-pos Tanjung Selamat.

 Kompi Oost (Bantuan khusus) di Tanjung Pura, Namunggas, Gebang, dan Bukit Serangan.

Bagi wilayah Karo Belanda membagi pasukannya pada 22 Desember 1948 kepada empat Steenbok (Kambing bandot tua), yang merupakan pasukan Batalyon 5-10 RI. Pembagian Steenbok sebagai berikut:

• Steenbok-I dipimpin Mayor W.A. Hoevenaars, berkendaraan 100 buah, untuk tugas tempur. Daerah yang harus mereka duduki adalah Sidikalang. Setelah berhasil, sebagian pasukan harus bergerak ke Tiga Lingga mengganti Steenbok-III.

• Steenbok-II, dipimpin Kapten A.L. de Kort bertugas menutup jalan Lau Renun untuk menghadang pasukan RI yang melintas melalui jalan tersebut.

• Steenbok-III, dipimpin Kapten F. Slootman bergerak dari Lau Balang ke Tiga Lingga, untuk merebut kota ini. Setelah dikuasai, selanjutnya diserahkan kepada Steenbok-I yang akan menggantikannya.

• Steenbok-IV, dipimpin Letnan J.H. Gerritse mendapat tugas untuk memotong pasukan bantuan RI yang datang dari daerah Aceh dan kalau perlu memukul mundur kembali ke Aceh.

Menghadapi agresi kedua, pasukan TNI di Tanah Karo juga diperkuat. Sebelum era Gubernur Militer, pasukan kelaskaran di wilayah ini masih terpencar-pencar. Di antara kesatuan mereka adalah Napindo, Halilintar, Harimau Liar dan lain-lain. Setelah keluar Surat Perintah Gubernur Militer tentang penggabungan laskar ke dalam TNI, maka tanggal 31 Januari 1949 dibentuklah sebuah resimen gabungan TNI di Tanah Karo, yang disusun sebagai berikut:

• Komandan: Letkol Jamin Ginting (TNI); Wakil Komandan: Mayor Selamat Ginting (Napindo); Kepala Operasi: Mayor Payung Bangun (Harimau Liar); Kepala Organisasi: Mayor Sihar Hutauruk (TNI); Penasehat-penasehat: Kolonel Mohammad Din, Mayor (Tit) Tama Ginting, Mayor (Tit) Muda Sedang; Mahkamah Tentara: Mayor (Tit) Jaga Bukit.

Upaya penggabungan ini tidak berjalan mulus. Hampir semua kelompok kelaskaran masih berjuang sendiri-sendiri. Hanya Pesindo yang masih tetap bergabung dengan TNI. Karena itu, dibentuklah Batalyon XVIII Divisi X/TNI Komandemen Sumatera. Batalyon baru ini menampung penggabungan dari Pesindo Kaban Jahe, Deli Hulu, Asahan, dan Tanah Karo ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada awal agresi kedua, pihak Belanda berhasil menduduki beberapa tempat posisi pasukan Republik di Langkat dan Tanah Karo. Pasukan Batalyon II Resimen I pimpinan Maat yang bertugas di Tanah Karo, terpaksa mengundurkan diri ke Tanah Alas (Aceh), yakni tempat induk pasukannya. Pasukan pimpinan Jamin Ginting dari induk Resimen I juga mundur ke Tanah Alas.

Selain itu, sebagian besar penduduk Tanah Karo ikut mengungsi pula ke Tanah Alas. Menurut catatan resmi Pemerintah Daerah di Kutacane sekitar tanggal 31 Desember 1948, jumlah pengungsi di Tanah Alas berjumlah lebih kurang 30.000 orang. Semenjak itu Tanah Alas dijadikan basis perlawanan terhadap Belanda yang sudah menguasai Tanah Karo di Sumatera Timur. Lawe Kesumat adalah daerah perbatasan, tempat mengatur segala kebutuhan perlawanan terhadap musuh. Lawe Kesumat berada di bawah pimpinan Letnan I Syahadat.

Enam bulan setelah agresi kedua yang dimulai 19 Desember 1948, kemampuan tentara Indonesia menghadapi tentara Belanda mulai nampak. Serangan Belanda yang dilancarkan pada 30 Juni 1949 terpaksa “gigit jari” setelah dihadang TNI. Saat itu pesawat tempur musuh jenis Mustang melakukan serangan udara ke daerah pertahanan di Medan Area, yaitu Gebang, Pelawi, Securai, Palumanis, dan Pangkalan Berandan. Serta-merta serangan musuh itu mendapat gempuran balasan dari pihak Republik dengan tembakan-tembakan meriam. Akibat tembakan itu pesawat Mustang Belanda segera putar haluan menyelamatkan diri. Pada hari berikutnya, pihak Belanda juga melanjutkan serangan udara yang ditujukan ke Markas KSBO (Komando Sektor Barat Oetara), namun serangan ini segera dihalau pasukan kita dengan dentuman meriam yang menyebabkan pesawat musuh menjauhkan diri.

Pertempuran perbatasan Tanah Alas dan sekitar Tanah Karo terjadi terus-menerus setiap hari, terutama setelah Aceh menolak Negara Federasi. Ketika itu Belanda hendak menembus ke Aceh lewat Tanah Karo. Namun, pasukan RI yang berkubu di wilayah kewedanaan Tanah Alas dengan gigih menghalang gerakan tentara Belanda.

Suatu pertempuran dahsyat terjadi tanggal 30 Juli 1949. Ketika itu pasukan Bagura (Barisan Gerilya Rakyat) siap tempur untuk menghadang serdadu Belanda yang akan menyerang Tanah Alas. Pasukan Belanda yang didukung mobil lapis baja berusaha menghancurkan pertahanan. Pasukan Bagura melancarkan serbuan serentak, sehingga pertempuran sengit berlangsung selama lima jam lebih. Menjelang tengah hari, bala bantuan Belanda datang, sehingga gerilyawan Bagura segera mengundurkan diri.

Dalam pertempuran ini banyak serdadu Belanda menjadi korban. Mayat-mayat mereka bergelimpangan di mana-mana di setiap sudut area pertempuran. Tanpa diketahui Belanda, di antara orang-orang *Belanda* yang tewas itu terdapat tiga orang Pang (para pemimpin perang) dari pihak Republik yang menyamar diri seolah-olah telah tewas. Ketika pasukan Belanda bekerja memungut mayat-mayat temannya untuk dikebumikan, secara tiba-tiba ketiga Pang tadi dengan serentak bangkit menghunus pedang mencincang Belanda. Namun, akibat tembakan-tembakan serdadu Belanda, Pang Ali dan Pang Edem syahid, sedangkan Pang Aman Dimot selamat, karena tak mempan peluru. Setelah ditangkap, ia diikat lalu oleh Belanda dimasukkan granat ke dalam mulutnya. Ketika granat meledak, syahidlah Aman Dimot.

Dalam agresi kedua itu, Belanda terus-menerus menggempur pusat-pusat pertahanan RI di seluruh tanah air. Daerah Aceh diserang habis-habisan, tetapi karena pertahanan Aceh amat kuat pada masa itu, maka maksud Belanda untuk menduduki kembali daerah Aceh dalam agresi kedua juga gagal seperti agresi pertama sebelumnya. Kegagalan ini diakui sendiri oleh Van de Velde, Penasihat Politik Pemerintah Belanda untuk Sumatera, seorang yang amat mengenal watak orang Aceh karena selama 7 tahun pernah bertugas di berbagai tempat di Aceh. Apalagi ia adalah murid Snouck Hurgronje yang terkenal ahli tentang Aceh.

Dalam buku “Surat-Surat dari Sumatera” yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Dr. J.J. van de Velde menulis: “Karena kita telah menduduki seluruh Sumatera, kecuali Aceh pada waktu aksi polisionil kedua, maka pasukan kita terpaksa disebar meliputi daerah-daerah luas; …”. Pada halaman 242, dengan nada mengkritik pejabat-pejabat militer Belanda, Van de Velde memberi kesan tentang kuatnya pertahanan Aceh begini: “Adalah fakta bahwa di kalangan pimpinan angkatan perang masih selalu berpikiran bahwa pendudukan Aceh, dalam periode yang berjarak lebih jauh, tidak bisa dihindari, kecuali kalau Aceh, dengan cara lain, bisa ditempatkan di atas rel NIS. Pikiran semacam ini adalah suatu kebodohan yang tak masuk akal. Perang di Aceh, pada masa ini, akan berarti bunuh diri bagi Belanda serta puncak segala bencana”.

Menuju Pengakuan Kedaulatan

Serangan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia dengan agresi kedua, juga mendapat perhatian masyarakat internasional. Dewan keamanan PBB segera bersidang tanggal 28 Januari 1949 serta mengeluarkan resolusi, yaitu:

1. Hentikan permusuhan.

2. Bebaskan presiden serta pemimpin-pemimpin RI yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948.

3. memerintahkan kepada KTN (Komite Tiga Negara) agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember 1948.

Resolusi Dewan Keamanan PBB itu tidak serta-merta menghentikan permusuhan antara Belanda dengan Indonesia. Pertempuran terus berkecamuk di mana-mana. Panglima Besar Jenderal Sudirman masih tetap memimpin para gerilyawan di pedalaman Jawa. Sementara kolonel T. B. Simatupang terus memimpin pasukannya di pelosok desa-desa Gunung Kidul, Yogyakarta. Hal serupa juga berlaku di Aceh, Langkat dan Tanah Karo, sebagaimana telah dijelaskan di bagian terdahulu.

Setelah melewati beberapa perundingan lainnya, atas desakan komisi PBB barulah dicapai persetujuan antara pihak Belanda dan Indonesia. Kesepakatan yang dicapai tanggal 7 Mei 1949 ini dinamakan persetujuan Roem-Royen, yang isinya antara lain: kedua pihak akan bersedia hadir pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, dan pihak Belanda akan membebaskan tanpa syarat pada pemimpin Indonesia yang ditawan sejak 19 Desember 1948.

Konferensi Meja Bundar (KMB) diadakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus 1949. Selama KMB masih berlangsung, suasana cemas meliputi rakyat Indonesia yang merasa khawatir KMB mengalami kegagalan. Saat itu, Mr. Sjafruddin Prawiranegara selaku wakil Perdana Menteri berkantor di Kutaraja. Kalau KMB gagal dan perang pacah lagi, Mr. Sjafruddin Prawiranegara akan segera membentuk Kabinet Perang di Aceh.

Setelah berlangsung perundingan yang berlarut-larut, pada tanggal 2 November 1949 KMB berakhir. Hasil utamanya antara lain Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir bulan Desember 1949. Mengenai Irian Barat akan ditunda penyelesaiannya selama satu tahun.

Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk pada 15 Desember 1949 dengan Presiden Ir. Soekarno. Kabinet RIS dengan Perdana Menteri Drs. Muhammad Hatta dilantik oleh Presiden pada tanggal 20 Desember 1949. Delegasi RIS yang dipimpin Drs. Muhammad Hatta segera berangkat ke Nederlands (Belanda) untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Maka pada tanggal 27 Desember 1949, baik di Indonesia (Jakarta) maupun di Belanda diadakan upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan, yang menandakan Indonesia sudah berkedaulatan penuh sebagai suatu negara dan bangsa Merdeka.

Bertepatan dengan hari pengakuan kedaulatan itu, di Sabang, Pulau Weh; sebagai satu-satunya wilayah Aceh yang dapat dikuasai Belanda selama perang kemerdekaan (1945-1949), juga berlangsung upacara pengakuan kedaulatan Indonesia atas Pulau Weh/Sabang. Rombongan dari daratan Aceh yang berangkat ke Sabang antara lain Zaini Bakri (Bupati Aceh Besar), Inspektur Polisi Amin Ismail (Waka Polisi Aceh), Mayor Husinsyah (Kastaf TNI Teritorium Aceh ), Kapten Sihar Hutahuruk, Letda M.D. Gani dan Peltu P. Siambaton (Komandan Seksi Polisi Militer).

Serah terima kedaulatan atas Sabang (Pulau Weh) berlangsung pada 27 Desember 1949, yang dilakukan oleh Wakil pemerintah kerajaan Belanda kepada wakil pemerintah Indonesia. Di pihak Belanda diwakili Residen Sabang, Moolenaar sedangkan pihak Indonesia diwakili Bupati Aceh Besar Zaini Bakri. Sejak itu berakhirlah Aceh sebagai daerah modal bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seterusnya Aceh menjadi daerah modal bagi pembangunan Indonesia hingga sekarang, karena bumi Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah sebagai karunia Allah swt.

.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Ali. (1985). Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949. Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

.

Abdullah Puar, Yusuf. (1978). Muhammad Natsir 70 Tahun. Jakarta: Pustaka Antara.

A.K. Jacobi. (1998). Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945–1949 dan Peranan Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Amran Zamzami. (1990). Jihad Akbar di Medan Area. Jakarta: Bulan Bintang.

J.J. Vande Velde. (1987). Surat-surat dari Sumatera 1928-1949. Jakarta: Pustaka Azet.

Kodam I Iskandar Muda. (1972). Dua Windu Kodam I Iskandar Muda. Kuta Raja: Sejarah Militer Kodam- I/ Iskandar Muda.

.

M. C. Ricklef. (1991). Sejarah Indonesia Moderen, (terjemahan). Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press.

M. Djanan Zamzami. (1985). Tentara Pelajar Resimen II Aceh Divisi Sumatera 1945-1950. Jakarta: Pengurus Perasatuan Exs Tentara Pelajar Resimen II Aceh Divisi Sumatera.

.

Muhammad Natsir. (1978). Muhammad Natsir 70 Tahun. Jakarta: Penerbit Pustaka.

Muhammad Roem. (1972). Bunga Rampai dari Sejarah, Jilid I. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

Sartono Kartodirdjo., dkk. (1975). Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

T. Alibasyah Talsya. (1990). Batu Karang Ditengah Lautan (Perjuangan Kemerdekaan di Aceh) 1945-1946. Banda Aceh: Lembaga Sejarah Aceh.

T. Alibasyah Talsya. (1990). Modal Perjuangan Kemerdekaan (Perjuangan Kemerdekaan di Aceh), 1947-1948, Buku II. Banda Aceh: Lembaga Sejarah Aceh.

T. Alibasyah Talsya. (1990). Sekali Republikein Tetap republikein (Perjuangan Kemerdekaan Di Aceh), Buku III. Banda Aceh: Lembaga Sejarah Aceh.

Teuku Bardant. (1992). Kisah Perjuangan Mempertahankan Daerah Modal Republik Indonesia dari Serangan Belanda. Jakarta: Penerbit Beuna Perwakilan Banda Aceh.

T. B. Simatupang. (1980). Laporan dari Banaran. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Teuku Ibrahim Alfian. (1982). Revolusi Kemerdekaan di Aceh (1945–1949). Banda Aceh: Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh.

Iklan

Mengganti Nama Unsyiah, Perlukah?

Opini Harian Serambi Indonesia:

Mengganti Nama Unsyiah, Perlukah?
Senin, 7 Juli 2014 11:43 WIB

Oleh T.A. Sakti
BEBERAPA hari terakhir, ‘debat’ pergantian nama Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) deras mengalir dalam masyarakat Aceh. Hal ini menunjukkan Unsyiah amat dicintai rakyat Aceh. Pendapat masyarakat berbeda-beda, sebagian pro dan lainnya kontra terhadap pergantian itu. Sebagai seorang alumnus Unsyiah, saya pun memiliki pandangan sendiri tentang poblema serius ini.
Dalam kehidupan saya yang kini hampir berumur 60-an tahun, sebutan Syiah sudah menyelimuti saya sejak kecil. Di kalangan masyarakat awam sering terdengar kisah-kisah misterius tentang Syiah, atau yang mereka gelari Teungku Syiah. Syiah adalah ulama yang amat tinggi ilmunya dan setaraf dengan Aulia atau Wali kalau di Jawa. Bagi masyarakat awam di Aceh, mereka juga punya kisah versi sendiri tentang sejumlah syiah seperti Syiah Abdokade (Syekh Abdul Kadir Jailany), Syiah Hudam, Syiah Kuala dan Syiah Plak Plieng.
Syiah Abdokade adalah pengguna pertama alat seni Rapa-I dan beliau sering menabuhnya di pinto guha (pintu gua) pada malam Jumat. Syiah Hudam adalah suami Putroe Neng asal Cina. Berkat keampuhan ilmu Syiah Hudam, semua penyakit bisa di tubuh Putri Neng sembuh total, sedangkan Syiah Kuala dianggap orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Aceh. Sementara Syiah Plak Plieng merupakan ulama yang tidak sepaham dengan Syiah Kuala dalam hal cara menyebarkan Islam di Aceh.
Bagi mereka yang pernah belajar Nadham dan Tambeh di Bale Teungku, tentu mengenal pula beberapa sosok Syiah lainnya, seperti Syiah Bal’am dan Syiah Barshisha. Kedua beliau adalah ulama yang sudah masuk taraf Aulia atau Wali karena ilmu yang dimiliki keduanya amat tinggi. Syekh Abdurrauf yang bergelar Syiah Kuala –dan sejak lebih setengah abad lalu menjadi label nama bagi Universitas Syiah Kuala– adalah ulama besar Aceh abad ke 17 yang juga menguasai ilmu yang amat dalam.
Berkat martabat ilmunya, yang disodorkan melalui fatwa; maka empat perempuan dapat menjadi Ratu (raja perempuan) di Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke 17. Padahal sampai kini pun, para ulama masih memperdebatkan boleh-tidaknya satu negeri Islam dipimpin seorang wanita. Orang lain masih terus berdebat, sedangkan di Aceh sudah terlaksana dengan manis hampir empat abad yang lalu.
Tidak keliru
Dalam bahasa Arab, kata syayikh berasal dari kata syeikh, yang berarti mahaguru. Bila dibawa ke tradisi ilmiah sekarang, maka berarti guru besar alias profesor. Dalam lidah orang Aceh, kata syekh atau syayikh dalam huruf Arab dan Jawoe diucapkan syiah. Kesimpulan yang dapat dipetik dari uraian di atas, bahwa sejak awal tidak ada yang keliru atau salah dalam pemberian nama bagi Univeritas Syiah Kuala. Soal masyarakat luar Aceh yang sering keliru mengucap kata syiah menjadi syah atau syi’ah, itu masalah lain.
Gelar atau sebutan tokoh yang berjasa dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara berbeda-beda menurut masing-masing wilayah. Gelar-gelar tersebut antara lain; makhdum, wali, sunan, maulana, imam, fakih, khatib, syekh dan syiah. Maulana, sunan dan wali terkenal di pulau Jawa, makhdum dan khatib di Filipina dan Kalimantan. Sementara di Aceh sebutan syiah (Teungku Syiah) sebagai “ulama besar” dikenal masyarakat luas.
Begitulah suatu masyarakat terwariskan ‘memory’ yang berbeda tentang tokoh ulama “keramat” di wilayah mereka. Karena itu tidaklah sulit memahami, bila masyarakat luar Aceh sering salah saat mengucapkan nama Univeritas Syiah Kuala. Akibat memori otak mereka tidak menyimpan kata “syiah”, maka melengkunglah lidah mereka kepada momori lain yang berdekatan bunyinya dengan ucapan syiah itu. Akibatnya, meluncurlah dari mulut mereka nama universitas syah kuala atau universitas syi’ah kuala. Kata syah cukup popular dibandingkan syiah. Para sultan di dunia Melayu hampir selalu namanya diakhiri dengan sebutan syah, seperti Sultan Muhammad Daud Syah sebagai sultan terakhir dari Kerajaan Aceh Darussalam atau Sultan Iskandar Muhammad Syah yang ditabalkan menjadi sultan pertama Kerajaan Malaka.
Akar kekeliruan terhadap nama Unsyiah sudah terjadi sejak universitas ini belum lahir ke alam nyata. Surat Keputusan (SK) pendiriannya yang ditandatangani Presiden Soekarno mengalami kesalahan dari awal lagi. Saya yakin, bahwa bahan-bahan dasar buat isi SK yang disodorkan Panitia Pembangunan Unsyiah telah tertulis dengan benar. Namun, menjadi salah ketika diketik ulang oleh Staf Istana Presiden yang menyusun isi pernyataan/konsideran SK tersebut. Hal ini tentu tidak disengaja karena sang pengetik SK itu tidak memiliki memori terhadap gelar syiah di benaknya.
Tidak tahu-menahu
Lantaran itu, warga luar yang tidak tahu-menahu mengenai SK Unsyiah yang salah dari semula, sebagian besar mereka juga menyebut universitas syah kuala kepada Unsyiah. Sikap panitia pengusul SK yang tidak mempersoalkan kekeliruan itu, mereka tentu lebih memahami situasi. Kita yang hidup di era reformasi dan demokrasi sekarang, perlu menelaah kembali sejarah Bung Karno di era awal 1960-an itu. Saya percaya pihak panitia yang dimotori Gubernur Aceh Ali Hasjmy pasti berpikir: “Dari pada tidak mendapat apa-apa bila diprotes nanti, lebih baik diam saja asal tujuan utama tercapai.”
Sandungan lain yang mencegat Unsyiah bebas melangkah juga terkait namanya yang salah diucapkan orang, umumnya orang luar Aceh. Yaitu Universitas Syiah Kuala, namun sewaktu keluar dari mulut orang luar; lantas berubah bunyinya menjadi Universitas Syi’ah Kuala. Hal ini termasuk persoalan lebih baru. Sewaktu cara penulisan kata syi’ah masih menggunakan huruf ‘ain dengan tanda (‘) saat menulis syi’ah, maka kesalahan itu jarang terjadi. Akan tetapi ketika cara penulisan syi’ah sudah sama dengan cara menulis syiah, yaitu syiah pula, mengakibatkan kekeliruan mengucapkan Universitas Syiah Kuala menjadi Universitas Sy’ah Kuala, justru semakin sering terjadi.
Kita yang tak punya wewenang apa-apa dalam hal bahasa, tentu tak dapat membalik jarum sejarah, agar cara penulisan kata aliran Syiah dikembalikan seperti cara lama, yaitu Syi’ah. Oleh karena itu cara lebih mudah mengatasi kesalahan orang menyebut nama Universitas Syiah Kuala adalah dengan menambah huruf (y) pada tulisan Syiah, sehingga tertulislah Universitas Syiyah Kuala. Sekiranya kesilapan pada SK pendiriannya benar-benar diralat, maka ketika itulah penambahan huruf y menjadi saat yang tepat.
Promosi, kini tersedia berbagai jalur canggih untuk memperkenalkan diri. Salah satunya adalah melalui iklan tampil di televisi. Keunggulan media ini terutama dalam hal mampu menampilkan fisik dan vokal suara secara terang-benderang. Khusus buat membetulkan sebutan atau panggilan terhadap sesuatu yang salah, maka media televisilah sarana yang paling ampuh. Usaha membetulkan salah ucap lewat tulisan di media massa tak mungkin berhasil. Sebab, melihat tulisan amat berbeda kesannya dengan mendengar pengucapan yang betul dari tulisan itu.
Saluran paling jitu untuk tujuan itu hanyalah lewat media televisi. Pengucapan terhadap nama Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dapat terdengar jelas dan fasih melalui media elektronik ini. Saya amat yakin, melalui acara-acara di TV Jakarta itulah sebagai solusi paling ampuh untuk mengikis salah-silap dalam menyebut nama Unsyiah yang ‘sudah berkarat’ berpuluh tahun. Semoga!

* T.A. Sakti, Peminat Manuskrip-Sastra Aceh, Dosen Unsyiah, dan Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Email: t.abdullahsakti@gmail.com
Berita Terkait: Opini