Makna Penyerahan Diri Ketua “Partai” Keumala

 

Makna Penyerahan Diri Ketua “Partai” Keumala

Oleh: Otto Syamsuddin Ishak

 

           Januari, kiranya merupakan bulan yang bersejarah bagi masyarakat Aceh, bila dikaitkan dengan tahum 1903.  Pada 20 Januari, menurut Van Koningsveld, adalah saat Sultan Aceh yang terakhir “menyerahkan” diri kepada pihak kolonial. Namun, sebenarnya secara de facto pada 6  Januari Sultan telah meniatkan untuk berserah diri. Baru pada 15 Januari, sebagai­mana yang ditulis oleh Muham­mad Said, Sultan secara dejure menyerahkan diri dengan menanda-tangani perjanjian.

              Banyak penulis sejarah, seperti diungkapkan Mohammad Said, memandang peristiwa itu tidak begitu penting. Artinya, tidak mempengaruhi dinamika pergerakan di Aceh pada umumnya. Karena, Sultan tidak memiliki kekuasaan absolut serta sebelum penyerahan diri itu kekuasaan diambil alih para ulama dan pejuang.

Akan tetapi, bagaimanapun juga, penyerahan diri itu ada­lah sangat berarti penting bagi semua pihak, baik dari sudut kepentingan perang maupun dari sudut struktur sosial dan budaya keacehan di masa kini.

          Bagi kepentingan perang, peta konflik antara penguasa kolonial dan pihak Aceh menja­di berubah. Karena  masyara­kat Aceh bukanlah masyarakat yang padu. Pihak Aceh terdiri atas tiga “partai” pergerakan, yakni Partai Keumala (partai Sultan); Partai Uleebalang (par­tai orang kuat-lokal/sultan kecil) dan partai ulama yang populis (kerakyatan). Jadi, kolusi antara pihak Kolonial dengan Pakeh Dalam, dan kemudian menyerahnya partai Keu­mala yang termasuk di dalamnya uleebalang Keumangan, berarti Belanda dapat memusatkan kekuatannya untuk menggempur partai Tiro. Hal ini bagi Aceh sendiri, merupakan perjuangan yang sepenuhnya atas dasar etika keagamaan fisabilillah. Dan, ternyata Partai Tiro hanya salah satu dari sejumlah partai ulama dan partai uleebalang, seperti Cut Nyak Dhien yang dipertalikan dengan etika keagamaan.

           Pertanyaan yang penting dalam konteks ini adalah, bagaimanakah Partai Keumala itu terbentuk? Mengapa Sultan tidak menyingkir ke balik Geurutee, melainkan ke balik Seulawah? Lalu, mengapa Sultan membangun basis di Keumala, bukannya di Tiro?

Awal ekspansi kesultanan Aceh sering dikatakan sebagai upaya pengislaman Barat adalah ke balik Geureutee. Ali Mughayat Syah, Sultan “kedua” yang naik tahta setelah mengkudeta ayahnya  Munawar Syah, pernah menikahi adik raja Daya yang ditaklukkannya. Meskipun ia mangkat karena diracun oleh istrinya itu, Siti Hawa, toh kesultanan telah menjalin “silaturrahmi” dengan keluarga raja di balik Geurutee.      Namun, sanad silsilah kesultanan Aceh, sebenar­nya terputus-putus dan tidak konsisten menurut sistem patriarkhat, baik karena suksesi internal dalam keluarga kesultanan maupun suksesi yang dilakukan oleh para elite.

Itulah mengapa sejarah ke­sultanan itu cenderung ditarik ke balik Seulawah. Iskandar Muda misalnya,  Proses naik tahtanya tak dapat dilepaskan dari peran raja di balik Seula­wah.  Jauhar Alam (1819-1824)  yang naik tahta dengan mengkudeta Syaiful itu mendapat bantuan dari Raja Pedir, Tuanku Pakeh. Juga berkolusi de­ngan Tuanku            Bintara Keuma­ngan yang mendukung Partai Keumala setelah ia berseteru dengan Pakeh Dalam.

            Ayahnya Tuanku Muhammad Dawod Syah, Tuanku Mahmud yang meninggal karena kolera Belanda, naik tahta dari hasil permufakatan elite karena Tuanku Ibrahim tak memiliki ahli waris. Pada masa ini, apa dan siapa yang menjadi sultan memang sangat ditentukan oleh faksi Habib Abdurrahman (Mangkabumi), faksi Panglima Tibang (Syhibandar) dan faksi Panglima Ba’et yang berkolusi dengan Panglima Sagi XXII Mukim.

           Jadi, kesultanan Aceh memi­liki “jalinan” yang lebih erat dengan Pedir daripada dengan Daya. Apalagi, Keumangan ternyata memiliki hubungan yang lebih khusus lagi, sehingga Sultan terakhir itu cende­rung menyingkir ke Pidie dan membangun basis di Keumala. Di sana terhimpun sejumlah sisa kekuatan kesultanan yang terdiri dari Tuanku Hasyim dan Tuanku Raja Keumala. Pangli­ma Polem, dan Teuku Raja Kuala, Teuku Paya dan Teuku Asan, Imam Leungbata dan Teuku Usen, Teuku Bintara Cumbok, Habib Husen dan uleebalang sagi lainnya. Sementara faksi elite lainnya yang mengangkat Tuanku Mahmud, yakni faksi Habib pergi ke luar negeri dan menjalin hubungan dengan pihak Belanda, khususnya dengan Snouck Hurgronje sedangkan Panglima Ti­bang berkolusi dengan pihak kolonial di Aceh.

            Apa yang disebut sebagai “partai” Keumala, adalah kumpulan para elite, baik yang berasal dari Aceh. maupun yang memang bermukim di Pidie, dan Sultan sebagai ketuanya dengan anggota teras para elite yang berpisah dari kedua “partai” lainnya. Keterpisahan dengan partai raja lokal karena surut, serta raja-raja kecil selalu menyimpan hasrat untuk menjadi mandiri.

             Hal yang terakhir inilah yang mendorong konflik antar raja kecil, seperti antara raja Keumangan dan Pidie yang berkolusi dengan pihak kolonial. Sedang­kan keterpisahan dengan partai Tiro adalah, karena perbedaan dalam hal etika yang melandasi spirit juang. Fondasi partai Tiro, sebagaimana gerakan ulama independen lainnya, adalah etika fi sabilillah. Sementara, etika yang melandasi perjuangan Partai Keumala adalah etika kekuasaan.

            Kuatnya dominasi etika kekuasan dalam diri Partai Keumala berakar jauh ke seja­rah kesultanan Aceh. Realitas yang merefleksikan etika kekuatan adalah, pertama, konflik internal para elite yang terus berkelanjutan sejak awal berdirinya hingga berakhirnya kesultanan. Bila kita sarikan lebih lanjut adalah konflik dalam keluarga inti kesultanan, dan dalam perkembangan selanjutnya melibatkan elite sekitarnya, seperti elite agama,  istana, dan kepala Sagi.

            Kedua, sepanjang sejarah umat. manusia hampir dapat dikatakan muskil bahwa etika kekuasaan dapat memotivasi individu untuk menjadi martir. Hanya etika keagamaan yang mampu melahirkan spirit martir. Karena itu, sepanjang seja­rah kesultanan muskil terdapat sultan yang mangkat sebagai syuhada. Sultan Muhammad Dawod Syah menyerah kepada kolonial. Rasionalisasinya sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Said  adalah karena disanderanya kedua istri Sultan, yakni Pocut Putroe dan Pocut Murong.

           Kemudian Panglima Polem pun secara de facto menyerah kepada pihak kolonial pada 21 September 1903, berikut elite partai Keumala lainnya. Atas dasar realitas sejarah demikianlah, maka para ulama selalu mengimbau agar para raja dan uleebalang melakukan tindakan fi sabilillah terhadap kolonial.

Masa kolonial telah menjadi penguji sejauhmana daya tahan etika kekuasaan dan etika keagamaan yang tercermin pada tindakan masing-masing penganutnya, seperti Panglima Polem; dan syahidnya sebagaian besar ulama-ulama Aceh yang terbaik, uleebalang yang saleh dan rakyat yang fanatik. Penyerahan diri itu, pertama, menunjukkan berakhirnya daya tahan etika kekuasaan, yang sekaligus berakhirnya

sistem   kesultanan   di   Aceh. Dan,   tidak  padamnya  protes sosial   hingga  masa Republik  menunjukkan daya talian dari etika keagamaan. Apalagi dalam perspektif etika keagamaan, spirit kejuangan tidak per­nah berakhir karena mengikuti garis kontinum dari jihad besar ke yang lebih besar lagi.

              Ketiga, tentunya, kita pun tidak dapat menyimpulkan bahwa perjuangan partai ulama merupakan  bagian atau kelanjutan dari perjuangan Partai Keumala karena landasan etikanya yang berbeda. Hanya waktu dan ruangnya yang sama, yakni Aceh dan masa kolonial. Masing-masing etika memiliki garis kontinumnya sendiri.

              Akhirnya, penyerahan diri Sultan itu merupakan akhir dari struktur sosial feodal-represif yang menimpakan kendala bagi perkembangan masyara­kat Aceh yang egalitarian agamis. Jad, kesimpulan para ilmuwan sosial, seperti Clive Kessler, bahwa revolusi sosial Cumbok, kiranya lebih tepat disebut sebagai penegasan kembali sistem sosial egalitari­an agamis keacehan yang muncul dan semakin mandiri sejak 40-an tahun sebelumnya, yakni bertepatan dengan berakhirnya tatanan sosial yang berdasarkan pada etika kekuasaan  dalam bulan Januari Bukankah, partai bagian dari garis elika kekuasaan dan, . sebagai partai dari gannum etika keagamaan

(Sumber: Harian Serambi Indonesia, 25 Januari 1994 hlm. 4/Opin).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s