Sekitar Draft Perjanjian antara Kerajaan Aceh Darussalam dengan Negara Amerika Serikat tahun 1289 H/1873 M

 

Sekitar Draft Perjanjian Aceh-Amerika Serikat

Bagian Pertama dari Dua Tulisan

Oleh: HM Nur El Ibrahimy

 

        Syukur Alhamdulillah buku saya “Selanyang Pandang Langkah Diplomasi Kerajaan Aceh”  telah terbit dan telah beredar di dalam masyarakat. Kepada PT Gramedia Widiasarana Indonesia dan siapa saja yang terlibat, yang memungkinkan buku ini terbit saya mengucapkan terima kasih.

          Meskipun buku ini belum memenuhi kriteria sebagai sebuah buku ilmiah, namun saya merasa gembira. Karena saya kira ia membawa kepada masyarakat Indonesia informasi-informasi baru yang cukup penting yang belum pernah terungkap, menyangkut sejarah Aceh yang merupakan bagian dari sejarah nasional.                       Bahkan tanpa ada sedikit pun niat untuk menepuk dada, saya kira ia menyingkap suatu periswa sejarah yang besar dalam sejarah Aceh, yang sejak 120 tahun silam sampai saat ini tidak diketahui oleh kalangan dunia. Bahkan, saya kira, tidak diketahui oleh masyarakat Aceh  sendiri. Beberapa dokumen yang autentik sebagai bukti tuntas atas peristiwa itu, saya persembahkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat Aceh.

               Buku ini hendak menceritakan bahwa orang Aceh tidak saja ulet berperang seperti diakui oleh banyak orang , tetapi mereka juga dapat berdiplomasi. Merupakan anggapan yang salah, bahwa orang Aceh suka bergaduh dan kalau ingin menyelesaikan sesuatu masalah selalu dengan Rencong di tangan. Mereka dengan siapa saja bisa berbaik kapan dan dimana saja mau berdialog. Berdialog adalah berdiplomasi sekurang-kurangnya mereka pernah berkecimpung dalam dunia diplomasi sejak zaman dahulu.

           Isinya antara lain tentang penerimaan data-data dari luar negeri pengiriman duta-duta.  Inggris dan perjanjian persahabatan dan perdamiaian dengan kerajaan Belanda. Fokus sentral dalam buku saya adalah Draft Perjanjian Aceh Amerika yang sejak Oktober 1873 sampai Juli 1993 merupakan a missing link, rantai sejarah yang raib dari tanah Aceh tak ketahuan rimbanya. Hatta, bagi ahli-ahli sejarah Aceh sendiri. Rupanya selama 120 tahun itu ia disimpan di State Departemen’s Archives, dan kemudian dipindahkan ke US Natonal Archives, Washington . sekarang sejak 30 Juli 1993 draft perjanjian tesebut sudah berada di tangan  saya dengan dokumen – dokumen lainnya yang terkait. Insya allah, semuanya akan saya serahkan kepada rakyat Aceh.

              Menyangkut draft perjanjian tersebut saya kecewa terhadap diri saya sendiri karena uraian saya mengenai draft perjanjian itu saya rasa kurang lengkap, tidak sesuai dengan  kedudukannya sebagai masalah yang menjadi fokus sentral. Dalam hal ini tiada siapa-siapa pun yang bersalah. Hal ini terjadi semta-mata karena dokumen dari US National Archives yang saya perkirakan bisa  tiba di Jakarta pada awal April 1993, baru datang pada akhir Juli 1993, setelah naskah selesai disunting dan masuk kebabak pracetak. Jadi dapatlah dimengerti kalau tidak banyak informasi baru dari dokumen-dokumen tersebut yang dapat ditampung dalam naskah itu.

          Berhubungan dengan  itu izinkan saya memberikan uraian yang lebih lengkap berdasarkan dokumen yang autentikdari dari US National Archives yang belum pernah terungkapkan  itu akhir 1972 seperti kata Van’t Veer tatkala tersebar desas-desus bahwa Belanda akan meyerang Aceh. Sultan mengirimkan dua orang utusan keluar negeri untuk mencari dukungan dan bantuan yang Mangkubumi Sayid Abdurrahman Azzahir ke Turki dan Panglima Tibang Muhammad ke Singapura. Utusan ke Istambul gagal total karena Turki pada waktu itu merupakan the Sickman of Europe.

           Sedangkan Panglima Tibang di Singapura setelah dialognya dengan  Konsul Italia tidak berhasil karena Italia tidak mau terlibat dalam masalah Aceh mengadakan approach dengan Konsul Amerika Studer. Dia ini tidak menolak. Hanya menganjurkan agar Sultan Aceh  sendiri yang membuat draft perjanjian. Setelah ditandatangani,  dia yang akan mentransfernya ke Washington nanti. Sebab dia tidak berwenang membuat sesuatu perjanjian dengan sesuatu negara.

                Pada  bulan Desember 1872,  sultan Aceh secara mendadak memerintahkan Panglima Tibang Muhammad berangkat ke Riau untuk bertemu dengan Schiff Residen Riau yang selalu atas nama Gubernur Jenderal berdialog dengan pemerintah Aceh. Pada waktu hendak berangkat pulang,  Panglima Tibang menyatakan kepada Schiff, bahwa ia ingin singgah di Singapura untuk membeli sebuah kapal api. Panglima Tibang diantarkan oleh kapal perang Marnix ke Singapura pada Januari 1873 beliau  sudah berada di  Singapura.

             Di Singapura Panglima Tibang mengambil kesempatan untuk menemui Studer. Tatkala ditanya oleh Studer apakah Panglima Tibang ada membawa draft perjanjian Aceh Amerika ia menjawab terus terang, tidak. Katanya ia berangkat mendadak sekali untuk menemui Residen Riau Schiff,  lagi pula naskah perjanjian belum sampai dibuat oleh sultan.  Panglima tibang membujuk Studer untuk membuat bersama-sama draft perjanjian itu tanpa menunggu yang dibuat oleh sultan, untuk megejar waktu yang sangat  mendesak. Studer mengatakan bahwa ia sebagai Konsul tidak dapat bertindak melampaui wewenangnya.

              Studer mendesak Panglima Tibang segera pulang ke Aceh untuk membuat draft perjanjian. Waktu Panglima Tibang tiba di Aceh suasana sudah begitu tegang karena santernya desas-desus bahwa Belanda segera menyerang Aceh. Seluruh rakyat sedang bersiap-siap untuk berperang.

           Tindakan penting pertama yang diambil oleh Sultan Alaiddin Mahmud Syah untuk menghadapi ancaman Belanda adalah usaha mengikat perjanjian persahabatan dan aliansi dengan Amerika Serikat sebagai suatu upaya untuk menghindari/menghadapi perang dengan Belanda.

             Untuk maksud ini pada 6 Muharram 1290 H beliau mengadakan suatu musyawarah besar yang dihadiri oleh kepala – Kepala Sagi, orang-orang besar kerajaan yang mendukung takhta baginda, pejabat–pejabat pemerintah panglima angkatan laut, hulubalang – hulubalang (Panglima-panglima perang), kadi dan mufti kerajaan, alim ulama dan kaum cerdik pandai lainnya. Dalam musyawarah tersebut dirundingkan kehendak sultan  untuk mengikat perjanjian persahabatan dan aliansi dengan Amerika Serikat. Pada akhirnya musyawarah dengan suara bulat mengambil keputusan menyetujui dan mendukung kehendak sultan itu.

             Untuk melaksanakan keputusan musyawarah itu, Sultan memberi  kuasa kepada waris beliau Tuanku Ibrahim Raja Fakih Ali Pidie, yang beberapa waktu lalu bertempat tinggal  di Pulo Pinang untuk mengurusi hal-hal yang menyankut ke pentingan Aceh, sebagai wakil mutlak beliau untuk membuat Draft Penjanjian Aceh Amerika itu, setelah dimusyawarahkan dengan orang–orang besar Aceh yang bermukim di Pulo Pinang, dan dengan memperhatikan hal-hal yang telah dikemukakan kedua belah pihak dalam surat-menyurat mereka sebelumnya.

            Waktu yang diberikan oleh sultan kepada Tuanku Ibrahim yang bertempat tinggal di Pulo Pinang untuk membuat draft perjanjian tersebut selambat-lambatnya lima bulan Di sini barangkali orang akan bertanya. Mengapa sultan memberi  tempo sampai begitu lama,  sedangkan keadaan mendesak agar perjanjian itu dapat dilaksanakan secepat-cepatnya. Hal yang demikian itu disebabkan karena seluruh perairan Aceh diblokade oleh Belanda.  Kalau dalam waktu damai Pulo Pinang bisa dicapai dari Ulee Lheu dalam waktu yang tidak sampai seminggu; sekarang berbulan-bulan belum tentu dapat dijangkau.

            Lalu lintas pelayaran di Selat Malaka dijaga ketat oleh kapal-kapal perang Belanda. Untuk menembusi blokade Belanda, pelaut-pelaut Aceh dengan alat-alat transportasi yang sederhana, yaitu tongkang atau bergas (semacam kapal api yang berukuran kecil) harus berkucing – kucingan dengan kapal perang Belanda kalau – kalau ada celah yang dapat dimasuki sebagai akibat longgarnya  penjagaan atau lengahnya patroli. . Oleh sebab itu, orang tidak usah heran kalau pada naskah perjanjian ditulis tersurat pada 22 hari bulan Jumadil akhir 1290 H (16 Agustus 1873) lebih kurang 5 bulan setelah perintah dikeluarkan oleh sultan.

 ( Sumber: Serambi Indonesia, Jum’at, 28 Januari 1994 halaman 4/Opini )

Sekitar Draft Perjanjian Aceh – Amerika Serikat

                                          ( Bagian Terakhir dari Dua Tulisan)

                                                Oleh: HM Nur El Ibrahimy

 

Pilihan sultan yang jatuh kepada Tuanku Ibrahim Raja Pakeh Ali Pidie. untuk membuat naskah perjanjian dengan Amerika Serikat tepat sekali. Sebab beliau adalah seorang tokoh muda Aceh yang mempunyai bakat sebagai diplomat. Beliau mempunyai hubungan antarbangsa.

Berikut cuplikan beberapa gambaran tentang pribadi Tuanku Ibrahim yang dilukiskan oleh Studer, Konsul Amerika di Singapura dalam sebuah laporannya yang dikirim ke State Department di Washington DC “This officer, tuanku Ibrahim etc a young man about 25 years of agemwould make an excellent impression anywhere, his manners and bearing are polished and dignified, his man ner of speech cool, sagacious and well chosen, and all natural, and I candidly and truly say that he would grace the best of society anywhere, and when considering, that there are many more such man among his nation , it seems to be quite natural that they should feel perpectly able of taking care of themselves”

Secara bebas maksudnya kira-kira “pejabat ini, tuanku Ibrahim dan seterusnya seorang muda yang berusia sekitar 25 tahun akan menimbulkan impresi yang terbaik dari masyarakat di mana saja dia berada. Gaya dan kelakuannya cemerlang (dengan kata lain dalam bahasa Inggris dapat disebut weel-eduvated), dan mendorong orang akan selalu hormat kepadanya, cara berbicaranya sejuk mengesankan bahwa ia mempunyai pertimbangan yang matang tutur katanya tersusun rapi dari kata-kata pilihan dan semua itu natural (tidak dibuat-buat), dan saya secara terus terang dan secara benar mengatakan bahwa ia, karena konsennya dengan masyarakat, selalu tidak akan segan-segan menghormati atau menghargai mereka yang terbaik dari masyarakat di mana pun jua, dan mengingat bahwa masih banyak orang seperti dia di antara bangsanya agaknya cukup wajar, bahwa seharusnya mereka merasa sepenuhnya mampu mengurus diri mereka sendiri.

Di Pulo Pinang, disebabkan oleh pengangkatan Tuanku Ibrahim Raja Fakih Ali Pidie sebagai wakil mutlak sultan untuk membuat naskah perjajian Aceh- Amerika, atas prakarsa tokoh-tokoh pejuang Aceh yang bermukim di sana, telah dibentuk suatu dewan yang terdiri atas 7 orang untuk mendampingi dan membantu Tuanku Ibrahim dalam melaksanakan tugas berat itu.

Dewan ini dalam sejarah terkenal dengan Dewan Tujuh (council of seven). Mereka adalah (1) Teuku Muhammad Hanifah Nyak Piah (kepala daerah Tanjong Seumantok), (2) Raja Bendahara Syekh Ahmad bin Haji Kasim Annajjari (salah seorang menteri sultan) (3) Syekh Ahmad bin Abdullah Basaud (pengusaha dan seorang kepercayaan sultan), (4)Haji Yusuf (panglima tentera sultan untuk air labu), (5) Teuku Nyak Abu Karruf (pengusaha), (6) Syekh Kasim bin Said Amudi (pengusah), dan (7) Gulamudin Sah Maricar (sekretaris pada kantor lorrain & hill)

Menyangkut naskah perjanjian Aceh-Amerika, Dewan Tujuh ini tiga kali mengadakan sidangnya untuk membahas naskah tersebut, keputusannya adalah menyetujui dengan suara bulat dan mendukung dengan sepenuh hati naskah itu. Kemudian, pada surat yang dikirim oleh Tuanku Ibrahim kepada Jenderal  Grant. Presiden Amerika Serikat, sebagai surat pengantar naskah tersebut, mereka membubuhi cap dan tandatangannya.

Penting diketahui bahwa dalam  rangka menghadapi keadaan gawat yang ditimbulkan oleh Belanda, Sultan Alaiddin Mahmud Syah, di samping melakukan tindakan ke luar yaitu mengusahakan perjanjian persahabatan dengan  Amerika Serikat, beliaupun mengadakan konsolidasi ke dalam,  yaitu memperkuat posisi pemerintah. Sebab, posisi pemerintah yang kuat mempunyai pengaruh besar, baik dalam usaha menghadapi musuh, yaitu Belanda maupun dalam usaha menarik Amerika  untuk menjadi sahabat yang baik dan sekutu yang setia.

Beliau telah membentuk suatu dewan yang terdiri dari tiga orang, yaitu Teuku Muda Nyak Malim, Teuku Maharaja Mangkubumi dan Tuanku Ibrahim Raja Fakih Ali Pidie. yang menetap di Pulo Pinang. Kepada ketiga tokoh Aceh ini sultan Alaiddin Mahmud Syah memberi  kuasa untuk beritndak, baik secara bersama-sama maupun secara maisng-masing, untuk sultan atau atas namanya, menyelenggarakan hal-hal yang dapat menjamin tetap terlaksananya Syariat Allah dan Rasulnya di seluruh wilayah kerajaan Aceh, menjalankan segala perintahnya sebagaimana yang diarahkannya dan melaksanakan segala sesuatu yang dipandang penting untuk keselamatan bangsa dan negara.

Segala hal yang termasuk dalam “Urusan luar negeri” dikelola oleh Tuanku Ibrahim Raja Fakih Ali Pidie yang menetap di Pulo Pinang.

Dewan ini sangat penting artinya bagi kelancaran pemerintahan, apalagi karena Mangkabumi (Perdana Menteri)  Sayid Abdurrahman Azzahir tidak berada di tempat, beliau seperti diketahui sudah beberapa waktu lalu, berangkat ke Istambul, mencari bantuan kepada pemerintah Turki. Tidak berlebihan kalau dewan ini disebut sebagai “Kabinet perang”.

Kita kembali kepada naskah persetujuan Aceh-Amerika setelah selesai dibuat dan mendapat persetujuan dari Dewan Tujuh, diantar oleh Tuanku Ibrahim Raja Fakih Ali Pidie yang ditemani oleh seorang pejabat bawahannya kepada Studer, Konsul Amerika di Singapura. Dalam suatu pertemuan di kediaman Konsul Amerika naskah tersebut diserahkan oleh Tuanku Ibrahim Raja Fakih Ali Pidie kepada Konsul Amerika, Studer yang ditemani oleh  Cyrus Wakefirld.

Disamping naskah perjanjian. Tuanku Ibrahim juga menyerahkan sebuah surat kepada Jenderal Grant. Presiden Amerika Serikat dan beberapa buah surat kepercayaan. Tuanku Ibrahim dalam sambutannya meyampaikan harapan, mudah-mudahan pemerintah Amerika tidak meninggalkan rakyat Aceh sendirian dilanda perang yang tidak adil. Pemerintah Amerika diharapkan mempergunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng, sehingga rakyat Aceh tetap hidup dalam keadaan bebas dan merdeka, tidak menjadi warga negara Belanda.

Dalam percakapan dengan  Studer, Tuanku Ibrahim juga menyatakan, bahwa Belanda dengan jalan apa saja telah menyebarkan laporan-laporan yang menjelek-jelekkan Aceh dalam berbagai aspek. Padahal apa yang dikatakan  itu palsu.

Kami tahu benar, dalam soal kemajuan, kami tidak sama tingkatnya dengan tetangga –tetangga kami yang telah maju. Namun demikian, rakyat kami rajin, tekun dan bekerja keras melipat gandakan produksi pertanian mereka, sehingga sebagian dari produk – produk kami itu dapat kami kirimkan untuk mereka   kepasar –pasar negeri Belanda.

Di samping itu sejak 15 tahun lalu, banyak rakyat Aceh yang telah menjadi kaya. Mereka dengan  kekayaan yang melimpah telah menginvestasikan modalnya dalam bisnis real estate di Pulo Pinang. Sekiranya mereka dibiarkan, tidak diganggu dan tetap hidup  dalam keadaan damai peradaban sudah menyebar ke seluruh pelosok tanah Aceh.

Tuanku Ibrahim juga menegaskan kepada Studer apabila kelebihan-kelebihan (superiorities) yang dimiliki rakyat Aceh, walaupun masih  bisa dihitung dengan  jari dikombinasikan dengan tekad penentuan nasib untuk tidak mau jatuh kebawah kekuasaan Belanda,  mereka akan mampu bertahan sampai adanya renungan keinsafan yang serius dari pihak Belanda sendiri. Atau, melalui suatu intervesi asing mereka akan terpaksa meninggalkan  rakyat Aceh hidup dalam kedamaian.

Di pihak lain Konsul Studer menjawab, bahwa semua dokumen yang telah diserahkan kepadanya akan disampaikan kepada pemerintah Amerika, dengan  segala harapan dan keinginan dari Tuanku Ibrahim, katanya, sekarang ini pemerintah Amerika telah mengambil suatu pendirian yang teguh untuk berada di dalam posisi netral yang ketat,  baik dengan Belanda maupun dengan Aceh. Dalam waktu dekat bila saya telah menjadi  Konsul Amerika untuk Sumatera, saya akan berusaha sekeras-kerasnya untuk mempertahankan sikap netral yang ketat itu (strict neutrality). Mengenai kesukaran-kesukaran yang sekarang dihadapi oleh rakyat Aceh, itu semua berada di dalam pertimbangan pemerintah Amerika”

Sebulan kemudian, 4 oktober 1873 naskah perjanjian Aceh – Amerika (Achehnese American Treaty Proposal) ditransfer oleh Konsul Amerika, Studer kepada Jcb davius, assistant Secretary of State di Washington. DC. Mungkin karena mengingat perang antara Aceh dan Belanda sudah bekecamuk. Sedangkan Amerika tidak ingin melibatkan diri. Ia tidak mau mengambil risiko untuk menandatangani naskah perjanjian itu. Ditambah lagi saya kira, karena mereka sama-sama negara yang mempunyai rencana untuk membawa “misi peradaban” (mission civilisastrio) kepada bangsa – bangsa di timur, yang menurut kamus negara – negara barat waktu itu tidak termasuk dalam kategori civilized nations. (bangsa-bangsa yang beradab).

Sekiranya perang belum meletus, saya kira naskah perjanjian itu ditandatangani. Sebab, bagi Amerika masih ada kesempatan untuk intervensi dengan  operasi-operasi diplomatik  untuk mencegah terjadinya perang. Tetapi justeru inilah pula yang ingin dicegah oleh Belanda, dengan mempercepat pengumuman perang terhadap Aceh. Walaupun dengan persiapan yang buruk sehingga ekspedisinya yang pertama gagal total dengan Jenderah Kohler, sebagai pemimpin ekspedisi dibunuh pejuang  Aceh.

Dengan demikian naskah tersebut disimpan di bagian Arsip State Departemen dan setelah US National Archeves dibangun naskah tersebut disimpan di sana dalam microfilm. Sampai sekarang sesudah hampir satu seperempat abad ia masih berada di sana dalam keadaan yang utuh.

*HM Nur El Ibrahimy, mantan anggota DPR RI.

( Sumber: Serambi Indonesia, Sabtu, 29 Januari 1994  halaman 4/Opini ).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s