Negara Agraria dan Maritim – Pandangan Penulis Barat terhadap Sultan Iskandar Muda!

Negara Agraria dan Maritim

Oleh: Onghokham

 

DALAM Kompas 16 Mei 1983 kami menulis mengenai dua bentuk negara tradisional yakni negara maritim dan agraria yang terdapat di Indonesia. Dalam tulisan kini kami akan membicarakan struktur dari kedua bentuk itu. Mengapa struktur dan tradisi negera tradisional ini kini penting dan diteliti serta diperdebatkan di kalangan ilmuwan sejarah dan sosial? Banyak sejarawan dan ilmuwan sosial kini berpendapat bahwa akar masa lampau dari kebanyakan negara modern sangat penting untuk menjelaskan masa kini atau dengan perkataan lain ada kelangsungan antara masa lampau dan kini. Hal ini menyangkut soal pembangunan atau penjelmaan masyarakat tradi­sional menjadi masyarakat mo­dern.

Para sejarawan biasanya melihat dua masalah mengenai transformasi atau penjelmaan masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Kedua masalah itu terdapat dalam masyarakat tradisional yang lebih kuat, Negara (pusat) atau masyarakat (elite, petani dan orang biasa).

Dalam sejarah dunia yang biasanya dilihat sebagai memiliki pusat atau negara kuat itu adalah Prusia. Rusia, Cina: yang melahirkan da­lam abad ke 19 dan 20 negara-negara otokratis atau totaliter. Sebaliknya kalau negara tradi­sional berstruktur pada unsur masyarakat dan bukan pusat, biarpun unsur masayarakat itu dapat bersifat feudal penjelmaan negara modernnya dalam demokratis seperti Eropa Barat bagian Utara khususnya Inggris, Amerika, Belanda dan Jepang di Asia.

Dengan demikian masalah negara maritim atau agraria sebenarnya merupakan masalah negara kita kini, yakni mana yang lebih penting negara atau masyarakat?.  Selain itu kita sebenarnya bertradisi negara maritim atau agraris?.

 

Masyarakat Maritim

Satu hal yang menyolok me­ngenai struktur politik maritim ialah bahwa umumnya lemah bila dibandingkan dengan negara ag­raria, artinya kedudukan pusat atau raja baik terhadap elite (bangsawan) yang disebut Orang Kaya (Orang Java = pembesar) maupun terhadap rakyat penduduk kota.

Dikisahkah di Aceh misalnya. para Orang Kaya tinggal di kediaman yang baik pertahanannya. Mungkin ada bagian-bagian rumah masyarakat suatu generasi dan lapisan Orang Kaya baru dengan alasan para Orang Kaya itu jahat, merongrong tahta dan mencuri dari negara.

Akan tetapi setelah Iskandar wafat pada tahun 1636 para Orang Kaya merebut kembali kedudukan dan mereka berhasil memilih sebagai raja seorang putri, anak Iskandar dengan pertimbangan bahwa seorang sultan putri lebih mudah dipengaruhi oleh dewan Orang Kaya daripada seorang sul­tan putra. Hal ini dipermudah karena Iskandar telah menghukum mati semua putranya demi menghindari persaingan tahta. Selama tiga generasi setelah Iskandar wafat para orang kaya Aceh kemudian memperoleh hak kembali untuk memilih raja dan yang dipilih selalu seorang putri.

Kesultanan dan kraton Aceh tidak demikian penting dan hancurnya lembaga ini belum tentu runtuhnya negara atau ma­syarakat seperti dialami Hindia Belanda yang menyerang Aceh dalam tahun 1874. Biar pun kesultanan Aceh dihapus dan ibukota diduduki para pemimpin ma­syarakat, yakni para Orang Kaya atau Hulubalang, Ulama bersama rakyat tetap mengadakan perlawanan sampai puluhan tahun.

Bahwa seorang raja di negara maritim tidak berkuasa mutlak juga terlihat di kesultanan Maritim Banjarmasin di mana seorang  mencoba melarang para Orang Kaya Banjarmasin untuk mengubah penanaman lada melulu yang pada waktu itu mencapai harga tinggi. Sultan melihat bahaya ketergantungan ekonomi kerajaan dari hanya satu hasil dan sultan menganjurkan penanaman padi, meskipun gagal. Ternyata dalam hal ini kebijaksanaan sultan seharusnya diikuti sebab ekonomi Banjarmasin akan hancur tidak lama setelah nasihat bijaksana itu karena merosotnya harga lada dan dengan demikian jatuh juga ke­dudukan Banjarmasin.

Contoh klasik lain di mana elite politik yang bekuasa bukan seo­rang raja adalah Makasar di mana ada perimbangan kekuasaan anta­ra para Orang Kaya dan raja. Biarpun menurut mitologi Bugis raja itu keturunan dewa dan diturunkan kebumi untuk mengadakan manusia namun ditekankan juga bahwa “…seorang raja yang tidak meminta nasihat para menteri akan dihancurkan… Malapetaka akan menimpa kerajaan bila nasehat ini tidak dimintakan dari para menteri yang mempunyai kedudukan elite baik Orang kaya-maupun penduduk berkedudukan lebih kuat terhadap pusat, yakni raja dari pada di negara agraria. Di negara agraria, raja berkuasa secara relatif absolut dan kedudukannya baik terhadap elite politik yang disebut priyayi (=adik raja dalam arti abstrak) dan terhadap rakyat petani.

Semuanya di negara agraria bergantung pada tanah. Para priyayi memperoleh upeti dan kerja bakti dari petani mereka. Upeti ini sering dalam bentuk sebagian dari panen atau dalam natura yang sukar disembunyikan dan tidak tahan lama, pokoknya kedudukannya lain daripada harta. Demikian juga para petani sangat tergantung dari tanah dan tidak dapat meninggalkannya maupun menyembunyikan panen sehingga terikat dengan struktur politis karena ia menentukan penghasilan dari bawah sampai atas.

Di samping faktor tanah sebagai sumber penghasilan yang menjelaskan absolutisme raja, di negara agraria ada berbagai sarjana yang menunjukan bahwa negara agraria karena kebutuhannya akan air. Suatu unsur kebutuhan yang serba kurang yang terpaksa melahirkan semacam birokrasi dan kontrol untuk mengurus pembagiannya pada petani yang saling berebut memperoleh unsur ini.

 

Manusia sebagai Tenaga

Akan tetapi kalau kami membicarakan, manusia di negara maritim atau agraria lebih terikat dengan struktur atau lebih bebas darinya, kami sebenarnya lupa bahwa mungkin sebagian besar rakyat berada di luar ikatan tradisional sama sekali.

Di negara maritim misalnya, jumlah budak sangat tinggi. Budak ini diperoleh karena-pembelian, karena uang piutang atau karena tawanan perang. Tenaga manusia dalam perekonomian tradisional merupakan satu-satunya tenaga yang sangat penting dan kedudukan pejabat atau raja sering diukur dari jumlah tenaga ini yang merupakan kekuatan ekonomis, politis dan militernya. Sebab semuanya seperti pertanian dan bangunan dikerjakan dengan tenaga manusia. Perang dalam zaman dahulu sering dilakukan untuk menawan manusia untuk dipergunakan sebagai budak dan tidak untuk memperluas daerah.

Sebab untuk hal yang terakhir ini kerajaan tradisional tidak memiliki alat-alat seperti tentara pendudukan dan korps pejabat yang dapat menguasai daerah taklukan yang jauh dari ibu kota di istana yang dibuat dari batu dan dikelilingi air. Di dalam kediaman itu ada banyak pengikut dan pengawal sedangkan pintu gerbang masuk dijaga dengan meriam. Hanya sekali semasa kesultanan Aceh para Orang Kaya tunduk pada raja, yakni semasa pemerintahan Iskandar Muda (1607 – 36) yang merebut tahta melalui pemberontakan dan membunuh semua Qrang Kaya untuk mengganggu para menterinya.

“Adat” di negara-negara maritim menempati kedudukan sangat penting sebab raja tidak boleh mengguncangkan apa yang telah ditetapkan oleh nenek-moyang. Banyak negara maritim di Indone­sia sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pepatah Melayu atau konsep-konsep politiknya. dan “kalau raja adalah api maka para menterinya adalah kayu bakar, api tidak bisa menyala tanpa bahan ini”. Memang di kerajaan Melayu sering kita dapatkan di samping dinasti raja keluarga-keluarga bangsawan yang turun-temurun seperti dinas­ti patih, bendaharawan. laksamana yang tidak kurang penting dari dinasti raja.

 

Dasar ekonomi

Sebab dari kedudukan kuat elite politik di negara maritim adalah dasar ekonominya. Para Orang Kaya tidak mendapat penghasilan dari upeti atau kerja bakti rakyat. Kalau para Orang Kaya agak bebas dari pengawasan raja, maka rakyat juga bebas dari kontrol para Orang Kaya, artinya tidak membayar upeti dan kerja-bakti dan hanya dalam keadaan perang rakyat harus tunduk pada pimpinan. Orang Kaya. Namun selanjutnya tidak. Kebebasan relatif sama satu sama lain. Agak lepasnya struktur poli­tik dan ekonomi demikian ini disebabkan jenis mata pencarian masing-masing golongan.

Para orang Kaya mendapatkan penghasilan dari beacukai kapal-kapal atau pedagang-pedagang yang lewat tempat yang mereka kuasai, selain penghasilan lain dari perdagangan. Dengan singkat bisa dikatakan sumber ekonomi negara maritim ini berupa uang tunai atau barang dan dasar kekuatan adalah harta. Harta adalah sesuatu yang jauh lebih mudah untuk disembunyikan, dibawa ke tempat lain. Dengan singkat harta lebih sukar diawasi, karena sifat mobilnya.

Demikian juga kedudukan penduduk, yang kebanyakan terdiri dari tukang, nelayan, pedagang kecil. mereka dengan mudah dapat pindah ke pelabuhan atau kerajaan maritim lain. Penghasil­an mereka lebih sukar diawasi daripada penghasilan seorang petani yang harus tetap berdiam di tanahnya dengan hasil panen yang tidak dapat demikian mudah di­sembunyikan. Para tukang, nela­yan lebih punya bekal tawar menawar dengan para pembesar daripada petani di negara agraria yang kalau tidak ada tanah juga tidak berpenghasilan.

Dasar ekonomi ini yang menyebabkan di negara maritim kepihak biar pun tenaga manusia ini demikian berharga, pengangkutan para tawanan perang meminta korban yang bukan main besarnya. Ketika Sultan Iskandar Muda dari Aceh mengalahkan salah satu kerajaan di Semenanjung Malaya, maka yang ditawan berjumlah 22.000 orang dan yang sampai di Aceh tidak lebih dari 15.000. Sult­an Agung dari Mataram mendeportasi 40.000 orang Madura ketika pulau itu ditaklukan olehnya dan berapa yang sampai di Mata­ram, dari jumlah itu tidak diketahui namun pasti banyak korbannya.

Salah satu penyebab korban demikian banyak dalam transportasi.para tawanan perang adalah logistic. yakni persediaan bahan makanan dan lain faktor kesehatan yang primitif. Soal logistik ini menyebabkan peperangan tidak dapat berlangsung lama di medan perang dan biasanya berbentuk ekspedisi kilat. Banyak tentara berjumlah besar yang kalau lama di medan “mencair seperti balok es di sinar matahari panas”. Tenta­ra lari atau mati karena kekurangan pangan. Lebih mudah seperti dilakukan Aceh dan Makasar adalah membeli budak. Kesempatan ini tiba pada akhir abad ke-17 bagi Aceh yang mengimpor budak dalam ribuan dari Koromandel (India Selatan) ketika di daerah itu timbul kelaparan selama bertahun-tahun dan orang terpaksa menjual diri sebagai budak.

Biar pun di negara agraria persoalan budak tidak demikian ba­nyak dibicarakan, namun di Mata­ram rupanya ada banyak orang yang tidak terikat dengan struktur desa maupun politik lain. Pada abad ke 18 misalnya ada laporan yang mengatakan, di jalan besar antara Yogyakarta dan Semarang ada kira-kira 30.000 sampai 40.000 kuli (batur) para pekerja kasar yang tidak punya rumah tetap dan berpakaian hanya de­ngan cawat tanpa baju. Para kuli ini mengangkut barang dan kehidupannya dikatakan liar. Kalau ada uang sedikit mereka akan judi dan sering ada perkelahian antara mereka.

Tentu juga dilaporkan bahwa kalau ada kesempatan, mereka mencuri dan merampok atau mengganggu keamanan. Namun mereka adalah unsur ekonomi yang penting,  yakni sebagai tenaga pengangkut biar pun hidup di luar suatu ikatan apa pun juga. Pada setiap pemberontakan yang tim­bul para kuli ini akan memakai kesempatan apa saja.   ( Bersambung  ke hal V kol. 1 – 8)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s