PIDIE SETELAH KEPEMIMPINAN “KOBOI”

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

GLE GAPUI – SIGLI PIDIE

Nomor  : 22/Unigha-T/1988

Lamp.   : –                                                                                            Jabal Ghafur 24 Pebr. 1988

Hal       : Ucapan Terima Kasih

Kepada Yth :

Bapak T.A Sakti

Jalan Sunaryo 2 Kotabaru

di –

J o k y a k a r t a

 

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Bapak tanggal 3 Pebr. 1988, telah kami terima dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas  bantuan dan perhatian Bapak terhadap pengembangan Universitas Jabal Ghafur Sigli.

Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan kamus “HURUF KAWI JAWI” kepada perpustakaan Unigha. Kamus tersebut telah kami terima dan juga kami telah menyurati Bapak untuk mengabarkan hal tersebut. Mungkin belum Bapak terima. Untuk ini juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Demikianlah hal ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.-

W a s a l a m.

Rektor

 

 

Drs. Nurdin Abdul Rachman

 

Noot :

O . . .   Ya kalau ada buku-buku

Lain kami mohon di-

kirimkan untuk kami

Terima kasih.

 

Drs. Nurdin AR

Satu peristiwa suksesi kepemimpinan baru saja berlangsung di Daerah Istimewa Aceh, tepatnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie. Nurdin Abdul Rahman yang mendapat julukan tak resmi “Bupati Koboi” karena habis masa jabatan kedua kalinya, harus menyerahkan estafet kepemimpinan wilayah berpenduduk 400 ribu jiwa lebih itu kepada penggantinya, HM Diah Ibrahim.

Proses suksesi yang berjalan mulus dan dinilai paling berhasil sepanjang sejarah kepemimpinan Pidie ini, berlangsung pada tanggal 17 September lalu dalam satu sidang istimewa yang dipimpin ketua DPRD Pidie, H. Idrus. Makanya, ucapan “Selamat datang dan bertugas” kepada Diah, serta ucapan “Selamat Jalan dan terima kasih” buat Nurdin masih aktual kita sampaikan.

Nurdin Abdul Rahman, dengan temperamen dan gayanya yang khas, telah berhasil memimpin rakyat yang mendiami wilayah seluas 410.718 meter persegi itu dengan sukses selama dua periode berturut-turut, sejak 1980/1985 hingga 1985/1990. Malah dalam periode tersebut – tepatnya tanggal 10 September 1984 – Pidie berhasil meraih penghargaan tertinggi Prasamya Purnakarya Nugraha.

Disamping itu, Pidie juga dinilai paling berhasil dalam menerapkan pola intensifikasi, ekstensifikasi, dan disversifikasi di bidang pertanian tanaman pangan, karenanya tak perlu heran kalau julukan “Lumbung Beras” di Aceh masih disandang daerah ini. Wajar memang, sebab setiap tahunnya, Pidie mencatat surplus gabah mencapai 150 ribu ton lebih.

Keberhasilan itu, tentu tidak hanya di sektor pertanian saja, melainkan juga hampir di semua sektor. Sektor pendidikan misalnya, pada tahun 1982 Pidie berhasil membangun satu lembaga perguruan tingga – Universitas Jabal Ghafur – di mana tanggal 16 September lalu baru saja melakukan wisuda perdana bagi 347 lulusannya.

Di bidang agama di samping punya 183 mesjid, Pidie juga memiliki 1.554 buah langgar dan mushalla, 25 pesantren dan 68 madrasah diniyah yang tersebar di 33 kecamatan. Sedangkan di bidang kesehatan, Pidie punya sebuah RSU di samping 23 puskesmas, 20 BKIA, dan 41 puskesmas pembantu.

Beberapa pengamat mengungkapkan, keberhasilan pembangunan di Pidie disebabkan karakteristik kepemimpinan Nurdin yang mendapat simpati dan dukungan dari hampir seluruh masyarakatnya. Dengan penampilan dan gaya yang rada mirip “koboi” itu, ia mampu menyatukan persepsi masyarakatnya yang dikenal punya keinginan politik tinggi untuk membangun.

Lalu bagaimana dengan Diah Ibrahim? Barangkali itulah pertanyaan yang jawabannya lagi ditunggu-tunggu oleh masyarakat Pidie khususnya dan rakyat Aceh pada umumnya.

Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, tentu tidak gampang. Tapi juga tidak terlalu sulit, sebab kedua meski berangkat dari karakteristik dan latar belakang pendidikan yang berbeda, namun punya persamaan prinsip. Yaitu, sama-sama putra Pidie – yang tentu saja, sama-sama ingin memajukan pembangunan di Pidie.

“Kalau Nurdin diibaratkan sebagai masinis, maka ia telah berhasil membawa kereta api kelintas perbatasan, maka sekarang, giliran Diah menjadi masinis, yang harus membawanya ke tempat tujuan”, begitu perumpamaan yang disampaikan Gubernur Aceh,  Ibrahim Hasan pada waktu upacara pelantikan.

Di antara sekian banyak tugas, yang sekarang menjadi “pekerjaan rumah” bagi Diah adalah harus mampu “mengkandangkan” sapi-sapi yang selama ini tampak seenaknya saja berkeliaran di dalam kota dan di tempat-tempat keramaian. Malah gara-gara sapi “liar” ini, Pidie juga dijuluki sebagai daerah “Kandang Sapi” terpanjang di dunia. Soalnya, hampir setiap jalan di Pidie, tidak hanya dilalui manusia, tapi juga dimanfaatkan oleh gerombolan hewan memamah biak ini dengan berleha-leha”. Malah yang lebih parah lagi, sapi-sapi itu juga buang “hajat” di tengah jalan.

Untuk itu, Ibrahim Hasan mengharapkan agar Diah dapat menganut falsafah “sapu lidi” yang harus membersihkan semua kotoran, onak dan duri. Untuk membersihkan ini, ia harus bekerjasama dengan bawahannya. Jadi, ibarat lidi yang hanya bisa dimanfaatkan kalau dikumpulkan.

Lalu, Gubernur Aceh itu juga mengingatkan Diah agar menjauhi falsafah “martabak”. Martabak katanya, dari kecil dibesar-besarkan. Begitu pula dengan sesuatu yang sebetulnya kecil, tapi dibesar-besarkan, yang pada akhirnya akan merugikan kita sendiri. Ia mencontohkan soal sekuriti di Aceh yang selama ini diributkan. Kasus kecil, tapi diobral kesana kemari”, timpalnya.

Meski bupati, sebagai administrator dan dinamisator di daerah, bupati juga harus bisa bertindak sebagai sesepuh masyarakat dan pemangku adat. Turun ke bawah (ke masyarakat), menyampaikan pesan dan informasi pembangunan serta mampu melepaskan masyarakat dari paham dan sikap primordial yang sempit.

Menghadapi persoalan-persoalan tersebut, tentu tidak bisa ditempuh dengan cara-cara konvensioanl belaka melainkan harus disertai pula dengan berbagai pendekatan lain yang bisa diterima mayarakat. “syarat itu merupakan tugas dan tanggung jawab yang maha berat yang harus diemban oleh Diah selama periode 1990/1995,” kata Ibrahim Hasan.

Potensi daerah

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, maka Pidie juga termasuk daerah agraris, di mana potensi ekonomi daerah sangat tergantung dari sektor pertanian. Dibandingkan sektor lain, sektor ini tampaknya memang sangat potensial di Pidie. Hal ini dibuktikan dengan komposisi mata pencaharian penduduknya yang sebagian besar sebagai petani, yaitu sekitar 62,15 persen. Kemudian disusul dengan 12,30 persen buruh, pedagang 12,28 persen, pegawai negeri 2,70 persen dan bidang lainnya sebesar 10,67 persen.

Perkembangan produksi disektor pertanian, memperlihatkan bahwa 85 persen di antaranya merupakan produksi gabah (padi). Luas arealnya saja mencapai 42,239 hektar dengan produksi 273 ribu ton lebih setiap tahun. Kecuali kecamatan Sigli, hampir seluruh kecamatan lainnya di kabupaten Pidie memiliki areal persawahan. Karenanya, tepat sekali kalau Pidie dijuluki sebagai daerah “Lumbung Beras” di Aceh.

Di samping padi, kedelai dan kacang tanah juga merupakan komoditas yang potensial di sini. Bahkan, berbagai tanaman holtikultura juga bisa tumbuh subur dengan hasil dan mutu yang cukup menggembirakan. Cabe, misalnya, dalam tahun lalu dengan areal seluas 797 hektar, bisa berproduksi sampai 2 ribu ton lebih.

Sisi lain penunjang ekonomi daerah adalah sektor industri  kecil dan kerajinan rakyat. Pengupasan kopi, gula tebu, emping melinjo, kue tradisional, arang tempurung, garam rakyat, anyam-anyaman, bordir/konpeksi, dan sulaman benang emas merupakan kegiatan industri  yang kini sedang digalakkan di Pidie.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ditjen Biologi bekerjasama dengan Kanwil Pertambangan dan energi Sumatera/Aceh, kabupaten Pidie terdapat pula beberapa bahan tambang dari bahan galian seperti batu gamping, dolomit, marmer, gipsum, lempung, serpih, pasir kuarsa, tembaga dan kronium.

Semua potensi tersebut merupakan gambaran global sebagai buah karya yang dihasilkan dan tinggalkan oleh mantan bupati koboi, Nurdin Abdul Rachman. Sebaliknya dengan semua potensi itu pula Diah Ibrahim harus berkiprah untuk membangun Pidie dan masyarakatnya dalam masa lima tahun yang akan datang.

Sehubungan dengan itu, gubernur juga menitip satu paket khusus buat Diah. Yaitu, menghilangkan pengemis dengan harapan , imej buruk “Pidie sarang pengemis” dapat dihilangkan.

Pada hakekatnya, semua harapan itu juga merupakan keinginan seluruh masyarakat Pidie kepada Diah. Dan, asal tahu saja, khusus masalah “pengemis” dan “lembu di jalan” merupakan problem paling rumit sepanjang periode kepemimpinan Nurdin “koboi” Abdul Rachman. “Saya gagal memberantas kedua masalah tersebut,” akuinya polos.

Sebaliknya, sebagian orang memperkirakan, sebagai politikus yang handal, Diah punya jurus-jurus jitu untuk mengantisipasi kedua persoalan tersebut. Di samping itu, baik Diah maupun masyarakat Pidie sendiri harus mampu menghadirkan teknologi dan pengetahuan dalam setiap gerak pembangunannya.

Hal itu penting, sebab menurut Gubernur Ibrahim Hasan, bangsa yang tidak menuntut teknologi dan pengetahuan akan tergeser dan tergusur. Inilah, Pidie setelah era kepemimpinan koboi. Inilah, sejumlah tantangan yang menghadang  di hadapan Diah.

(AP-LBD).

( Sumber: Koran Atjeh Post, 26 – 9 – 1990  halaman  V  ).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s