Kearifan Aceh dan Muatan Lokal

KEARIFAN ACEH

Oleh: T.A.  Sakti

 

Watak suatu masyarakat sangat dipengaruhi pengalaman sejarahnya. Dalam hal ini, bagi manusia-Aceh (orang Aceh) tentu diakibatkan perkembangan sejarah daerah ini. Karena itu ada pendapat yang menyebutkan bahwa karakter manusia Aceh sebelum pecah-perang melawan Belanda (tahun 1873); agak berbeda dengan perilaku manusia Aceh sesudah “trauma” sejarah itu. “Jati diri” bentukan setelah periode perang Aceh melawan Belanda itulah yang diwarisi manusia Aceh dewasa ini.

Cara “termudah” mengenal kembali ‘kepribadian’ manusia Aceh sebelum tahun 1873 hanyalah dengan menilai ulang warisan kebudayaan Aceh yang tersisa. Pusaka zaman lampau Aceh itu seperti cerita rakyat (dongeng) yang pernah ‘hidup’ di Aceh, baik yang telah dibukukan maupun yang berceceran. Selain itu hikayat-hikayat Aceh tulisan tangan yang jumlah jenisnya puluhan bahkan ratusan macam; dapat pula diambil inti-pati kisahnya untuk bahan/sumber garapan.

Toleransi

Bentuk arsitektur dari bangunan kuno yang masih tersisa di Aceh cukup berguna pula. Pada bangunan lama itu dapat disaksikan perpaduan yang serasi dari unsur-unsur yang asal-usulnya berbeda. Hal itu akan ‘mengesankan’ kepada kita hari ini, bahwa endatu (nenek moyang) manusia Aceh tempo dulu memiliki rasa toleransi yang tebal terhadap perbedaan ‘kebudayaan’ yang mengitari hidupnya.

Contoh konkrit dapat kita lihat pada beberapa bangunan mesjid, sisa peninggalan masa lampau Aceh. Mesjid Indrapuri (Aceh Besar), Mesjid Poteumeuruhom, Mukim Kandang, Kecamatan Sakti (Pidie), Mesjid Poteumeuruhom, Busu-Mutiara (Pidie).

Ketiga bangunan mesjid tersebut arsitekturnya “sangat mirip” dengan arsitektur bangunan Mesjid Demak. Yaitu penggabungan antara gaya arsitektur Aceh sebelum kedatangan agama Islam dengan arsitektur bangunan tempat ibadat yang Islami (dari Tanah Arab).

Bangunan mesjid dengan arsitektur. ‘khas Aceh’ ini, memang sangat jarang bisa ditemukan di Aceh dewasa ini, karena manusia Aceh sangat kurang “fanatik” terhadap hal-hal yang menyangkut budaya daerahnya, dibandingkan masyarakat daerah-daerah lain.

  Baca lebih lanjut

Iklan

Terobosan-terobosan Menjadikan Aceh Sebagai Daerah “Primadona”

Terobosan-terobosan Menjadikan Aceh

Sebagai Daerah “Primadona”

Oleh: T.A. Sakti

BELUM selang berapa lama; Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) Aceh Malik Ridwan Badai, SH mengatakan, citra Aceh di dunia luar masih gelap terutama adanya pihak-pihak luar yang menilai negatif tentang Aceh. “Untuk mengantisipasi kesan ini, petugas Kantor Penghubung Pemda Aceh – Jakarta harus bisa menjadikan kantornya sebagai pusat dan sekaligus pintu gerbang informasi” “Saya minta agar semua data-data yang menyangkut pembangunan di Aceh harus tersedia”. kata Malik di hadapan seluruh staf kantor penghubung dalam acara perkenalan sebagai Sekwilda yang baru. Senin (7/3) di Jakarta” (Lihat: koran Serambi Indonesia, Selasa, 8 Maret 1994 halaman 3).

Lebih lima tahun yang lalu,  Prof. Ali Hasjmy sebagai tokoh atau profil penjaga dan pembela Aceh, juga pernah menulis perihal pandangan keliru masyarakat luar terhadap Aceh.  Beliau menyebutkan “Sampai akhir-akhir ini, cerita dongeng tentang ‘Aceh menutupi dirinya sendiri’ dan Aceh sebagai  daerah angker;  masih tersiar atau sengaja disiarkan oleh orang di luar Aceh. Hal ini sangat merugikan Tanah Aceh sebagai Daerah Ujung Paling Barat dari  Tanah Air Indonesia tercinta. Dalam Seminar Pembangunan Aceh yang diadakan oleh PWI Pusat bekerjasama dengan Pemda Aceh, juga masalah tersebut ditanyai orang. hatta karenanya menjadi panas dan ramai” (Ali Hasjmy. “Benarkah Aceh Tertutup dan Angker” HarianWaspada. 13 Oktober 1988. halaman IV).

Tanggapan

Sepantasnya masyarakat di luar daerah Aceh – baik masyarakat berbagai daerah di Indonesia, maupun dari  luar negeri sudah tahu tentang Keterbukaan Aceh dan daerah ini bukanlah tempat angker bagi para pendatang dari luar. Tapi entah kenapa, apa yang diungkapkan Ali Hasjmy ternyata masih subur tersiar di luar Aceh. Masih cukup banyak masyarakat luar Aceh yang berprasangka. Aceh sebagai daerah tertutup dan angker alias momok bagi mereka.

Sebenarnya, prasangka orang luar Aceh itu; sungguh.. sungguh… sungguh jauh meleset dari keadaan atau kenyataan yang sesungguhnya. Sekiranya masyarakat luar Aceh mau sedikit berupaya mencari informasi mengenai Aceh. Pasti mereka tak sedia lagi menerima racun informasi yang sekian lama menjerat kaki mereka untuk melangkah lincah ke Aceh yang kini sedang beranjak cepat berbenah diri untuk menjadi daerah “primadona” baru di Indonesia, bahkan di Aceh Tenggara, seiring pelaksanaan dan perkembangan Segi Tiga Pertumbuhan Perekonomian Indonesia – Malaysia – Muangthai atau IMT-GT. di masa-masa mendatang nanti.

Baca lebih lanjut

Mengapa Propinsi Aceh digelar Daerah Istimewa?

Mengapa Propinsi Aceh digelar Daerah Istimewa?

Oleh: T.A. Sakti

 

Pada kesempatan ini penulis mencoba  menelusuri jejak-jejak sejarah dari gelar “Istimewa” yang melekat pada daerah Aceh dengan harapan dapat bermanfaat bagi mereka yang belum mengetahuinya, terutama para kafilah-kafilah MTQN yang berasal dari luar daerah.

Dengan saling mengenal ini, merupakan bibit unggul bagi persatuan nasional di negara kita. Pemerintah dan rakyat Indonesia memang sangat mengharapkan kita hidup di dalam persatuan yang teguh. Perlu pula penulis katakan, bahwa tulisan ini tidaklah bertujuan mengatakan “super” bagi daerah yang jadi pokok pembahasan artikel ini, tetapi hanya untuk mencapai dari kenal timbullah sayang…! Selamat mengikuti!

Almarhum Prof. H.A. Madjid Ibrahim selaku Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh suatu kesempatan pernah menyatakan bahwa: “Daerah Aceh mempunyai keistimewaan dalam tiga hal; istimewa dalam bidang pendidikan, istimewa dalam bidang keagamaan dan bidang peradatan. Dalam bidang keagamaan, kita sebagai hamba Allah, marilah lebih meningkatkan penghayatan kepada dalil-dalil keagamaan dalam rangka meningkatkan peribadatan masing-masing.” Hal ini dinyatakan baru-baru ini dalam sambutannya pada upacara penyambutan abad ke-15 Hijriyah, bertempat di SD Inpres Lamlom, Lhok Nga Kabupaten Aceh Besar (Waspada 4 Desember 1979).

Pemberian atau penganugerahan Daerah Istimewa bagi Aceh, bukannya tanpa landasan hukum, tetapi ia memiliki landasan hukum tempat berpijak yang kuat sekali, yaitu berdasarkan Undang-Undang 1945. UUD 1945 merupakan landasan konstitusionil yang utama di negara kita Republik Indonesia. Dalam hal ini pasal 18 UUD 1945 menyatakan: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. “memang tepat sekali bahwa penganugerahan istimewa bagi daerah Aceh adalah dilaksanakan menurut ketentuan isi dari pasal 18 UUD 1945 tersebut. Ia dibina menurut peraturan undang-undang yang berlaku dengan dasar musyawarah. Tentang hal “musyawarah” ini, dapat kita ikuti suatu perkembangan di saat-saat terakhir suatu sidang yang mempermasalahkan pemberian “daerah istimewa” bagi daerah Aceh. A. Hasjmy yang pernah memegang jabatan Gubernur Aceh  ada menceritakan perkembangan tersebut sebagai berikut:

Baca lebih lanjut