Mendambakan Gubernur Aceh yang Meliburkan Sekolah di Bulan Puasa

  Mendambakan Gubernur Aceh  yang Meliburkan Sekolah di Bulan Puasa

                                  Oleh: T.A. Sakti

      Surat Keputusan ( SK )  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( P & K )    Dr. Daoed Joesoef  no. 0211/U/1978 yang tidak meliburkan sekolah selama bulan puasa  tetap masih berlaku hingga sekarang.  Penetrapan peraturan ini sempat menimbulkan polemik  panjang saat itu; bahkan hingga hari ini.   Sebab   sebelumnya, selama  bulan puasa semua sekolah diliburkan sebulan penuh. Alasan dikeluarkannya  peraturan baru itu adalah untuk mengejar ketertinggalan dan mempertinggi  mutu pendidikan di Indonesia dalam rangka  menyongsong era abad ke 21. Sayangnya, apa yang diinginkan Dr. Daoed Joesoef itu sampai hari ini masih sebatas “ mimpi”. Yakni mutu pendidikan di negara kita Indonesia,  masih pada urutan ke seratus lebih dari duaratus lebih negara di dunia.

     Dalam  penjelasan Dr. Daoed Joesoef  saat   mengunjungi  Sumatera Barat  kala  itu   mengatakan: “Sekolah akan diliburkan 10 hari selama bulan puasa, yaitu 3 hari pada permulaan puasa “untuk memungkinkan yang masih hidup menabur bunga sambil berziarah ke makam sanak keluarga” dan 7 hari di sekitar  hari raya Idulfitri untuk memungkinkan merayakan lebaran di lingkungan keluarga yang selama ini terpisah karena aktifitas perantauan” (Tempo, 2 Juni 1979).

     Peraturan Menteri(Permen) itulah yang berlaku di seluruh Indonesia hingga sekarang, termasuk di Aceh.

Dalam bulan  puasa kali  ini, kita dapat menyaksikan sekolah-sekolah di Banda Aceh ada yang mulai aktif pada hari Kamis, 4 Agustus 2011 setelah melewati tiga hari awal puasa  seperti yang ‘diliburkan’ dalam  SK Menteri Daoed Joesoef itu.

       Padahal dalam instruksi bersama antara Kepala Kanwil Kementerian Agama( Kakanwil Kemenag) Aceh dengan  Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh tanggal  22 Juli 2011 keputusannya bukanlah demikian.

      Dalam instruksi bersama itu disebutkan:” Sekolah umum dan sekolah agama di Aceh hanya libur pada minggu pertama bulan Ramadhan ( 1 – 7 Agustus 2011 ). Sedangkan pada tanggal 8 – 20 Agustus, sekolah aktif kembali seperti biasa, namun jam belajarnya dipersingkat, hanya sekitar empat jam/hari (Baca: Serambi Indonesia, “8 – 20 Agustus Sekolah Tak Libur”, Kamis, 28 Juli 2011, halaman 1).

     Ternyata dalam pelaksanaannya tidak mulus . Yakni  sekolah umum sudah mulai aktif pada hari ke empat puasa. Boleh jadi hanya sekolah agama yang melaksanakan instruksi bersama itu, yaitu sekolah mulai aktif pada tanggal 8 Agustus.  Dalam hal ini nampaklah ketidak seragaman, yakni sekolah umum lebih memilih melaksanakan Peraturan Menteri (Permen) yang berasal dari Menteri P & K Dr. Daoed Yoesoef itu. Mengenai kepatuhan terhadap  “peraturan” yang dua macam itu, pihak sekolah tentu memilih yang paling  besar  resikonya.

     Dalam hal ini, sebagai seorang warganegara yang menjunjung tinggi   demokrasi, antara lain    hak berpendapat, saya mengusulkan agar “sekolah libur penuh  di bulan puasa” diwujudkan kembali; khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam.  Dengan berpijak kepada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), rasanya mustahil gagasan itu tak bisa dilaksanakan, asal warga Aceh kompak memperjuangkannya. Saluran  kekompakan paling ampuh yang ‘mudah dan menentukan” yang dapat ditunjukkan warga Aceh adalah dalam Pemilukada.

    Karena itu, ke depan   Aceh   membutuhkan hadirnya seorang pemimpin yang mampu mengemban berbagai hak istimewa yang dikandung UUPA. Pemimpin dimaksud adalah seorang Gubernur Aceh yang  terpilih dalam Pemilukada nanti. Salah satu yang harus diwujudkan oleh sang Gubernur adalah sekolah libur penuh selama bulan puasa. Karena itu sejak dalam kampanye  calon Gubernur Aceh itu diharapkan telah berjanji kepada calon pemilihnya, bahwa ia akan – berusaha – meliburkan sekolah di bulan Ramadhan jika ia terpilih nanti.

        Memang benar, kalau dipikir secara matang, buat apa sekolah aktif di bulan puasa, kalau murid dan guru mereka beraktifitas setengah hati. Saya yakin, kalau satu “jajak  pendapat” diadakan terhadap para murid dan guru di Aceh,  pendapat yang menginginkan sekolah diliburkan penuh di bulan puasa;  pasti suaranya lebih dominan.

          Dulu di Aceh ada burung  Got-got, yang menurut legenda masyarakat  punya perilaku aneh. Kelakuannya dicibir anak-anak dengan lagu sindiran. “Got-got panyang iku/Geulungku panyang mata/Nyang tabri han jipajoh/Nyang tatroh dijak mita. Maksudnya, burung itu sungguh aneh, yaitu membiarkan apa yang sudah dapat, dan sibuk mencari yang lain lagi.

         Menurut saya, beginilah masyarakat kita sekarang.   Sebenarnya, rakyat Aceh harus bersyukur, bahwa apa yang pernah diharapkan dulu telah ada hasilnya. Yaitu apa yang terkandung dalam UUPA.  Namun, ternyata  segala rahmat itu diterlantarkan hingga hari  ini.

Dalam pemikiran saya yang awam, semua keteledoran  itu terjadi karena Aceh belum memiliki pemimpin yang benar-benar  mempersembahkan  darma baktinya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh.  Libur penuh di bulan puasa juga suatu kebutuhan terpenting bagi masyarakat Aceh..

       Sebagai seorang  yang pernah mengalami  dua periode waktu, yakni ketika sekolah  libur penuh selama bulan puasa dan sebaliknya, tentu alakadarnya saya memahami untung-ruginya dari kedua jenis  peraturan pemerintah itu. Orang tua di Aceh tempo dulu, paling kurang punya dua program menjelang puasa terhadap anaknya. Pertama, akan mengantar putra-putrinya ke tempat pengajian yang lebih formal. Kedua, akan melaksanakan sunat rasul  atau “khitan” buat anak laki-lakinya. Rencana orangtua  dibuat demikian, karena selama bulan puasa semua sekolah diliburkan penuh.

       Saya sendiri mengalami kedua hal itu dalam tahun 60-an. Atas kesepakatan beberapa orangtua, kami   enam orang  anak setingkat kelas 3 – 5  SD/SRI diantar ke tempat beuet( pengajian) yang jaraknya lebih 4 km dari kampung sendiri. Setelah diantar (geujak intat beuet) pada hari pertama, kami pun sudah menjadi aneukmiet beuet (murid pengajian) di Meunasah itu.  Begitulah, dengan melingkar kain sarung di leher kami berenam dari Bucue   setiap pagi pergi melintasi persawahan Blang Beutong  serta gampong Beutong Pocut dan Leupeuem ( di Kecamatan Sakti, Pidie) menuju tempat pengajian di Meunasah Me, gampong Jeumpa. Di tempat pengajian itu juga hadir anak-anak dari berbagai kampung di sekitar kampong Jeumpa.

 Begitu pula dengan khitan ( bahasa aceh: geupeusunat)  atau sunat rasul.  Jauh sebelum datang bulan puasa, persiapan untuk acara khitan sudah dimulai. Bagi keluarga mampu, biasanya melangsungkan kenduri khitanan  anak ( khanduripeusunat aneuk). Setelah itu dibuat pula acara tepung tawar (peusijuek/peusunteng). Kemudian,  para orangtua yang punya hajat mengkhitankan anaknya berembug dulu menentukan ‘hari baik’dan rumah tempat acara khitan. Rumah  yang dipilih biasanya  rumah dari keluarga berada atau tokoh masyarakat.  Bila hari H tiba, datanglah Teungku Mudem(tukang sunat)  untuk mengkhitankan anak-anak dari beberapa keluarga itu, yang kadangkala datang dari kampong yang berbeda.

     Begitulah, dengan diterapkannya tidak libur sekolah di bulan puasa; paling kurang dua adat atau  tradisi Aceh telah digilas oleh peraturan itu. Sekarang, para orangtua tidak biasa lagi mengantarkan anaknya ke pengajian pada bulan puasa, karena sekolah anaknya tak libur penuh lagi. Begitu pula, tradisi khitan pun sudah jarang diadakan pada awal puasa dalam masyarakat Aceh.

  Bila dirujuk kepada Undang-Undang  No.4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, penetrapan Peraturan Menteri (Permen) Daoed Joesoef itu sebenarnya telah melanggar UU no. 4 Tahun 1950, karena saat itu UU tersebut belum dicabut. Dalam aturan kenegaraan kita, Undang-undang lebih tinggi statusnya dibandingkan Peraturan Menteri(Permen).

         Mengenai ‘libur sekolah, dalam  UU no. 4 Tahun 1950 disebutkan:  libur sekolah bagi sekolah-sekolah negeri ditetapkan “mengingat kepentingan pendidikan,  faktor musim, kepentingan agama dan hari-hari raya kebangsaan”. Dalam hal  pemberlakuan  SK no. 0211/U/1978 Menteri P & K  Dr. Daoed Joesoef itu, paling kurang telah melanggar dua kepentingan, yakni kepentingan pendidikan dan kepentingan agama. Dalam hal ini berarti Permen itu batal demi hukum. Namun, karena negara Indonesia saat itu  berada dalam kekuasaan totaliter, maka aturan hukum resmi pun digilasnya!.

                                                                                                                 T.A. Sakti

                                                                                                             Banda Aceh

*Penulis,  pengamat budaya Aceh, tinggal di Banda Aceh.

** Saya tidak   keberatan, apakah tulisan ini dijadikan artikel atau rubrik “Droe Keudroe”!.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s