Peringatan Hari Jadi Daerah Istimewa Aceh Ke – 29

PERINGATAN HARI JADI DAERAH ISTIMEWA ACEH KE 29

 

Hari jadi daerah istimewa Aceh ke-29 telah diperingati tanggal 26 Mei 1988 dengan acaranya “Pemancangan Tiang Arena Pekan Kebudayaan Aceh 3 oleh Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Resepsi di Anjong Mon Mata. Bersama ini kami turunkan Cuplikan ceramah Prof. H.A. Hasjmy dengan judul “Latar Belakang Pembentukan Daerah Istimewa Aceh” yang telah disampaikan pada malam resepsi tersebut.

 

            Tanggal 26 Mei, Mr. Hardi atas nama Pemerintah Pusat, mengeluarkan Keputusan Pemerintah No.I/Missi, yang menetapkan status Propinsi Aceh menjadi Daerah Istimewa Aceh. Semenjak Keputusan Pemerintah itu dikeluarkan, dalam masyarakat di Aceh maupun di luar Aceh, terdengar suara-suara pro yang menyetujuinya dan suara-suara sinis yang anti, yang menggelarkan Aceh dengan bermacam-macam gelar “istimewa jelek….”

Belum selang berapa lama, dalam  sebuah surat kabar yang terbit di Jakarta, seorang penulis yang menamakan dirinya “Te A Es” (nama sebenarnya saya kenal), menulis sebuah karangan yang menamakan Banda Aceh Darussalam sebagai “kota warung kopi” “Te A Es” membandingkan Banda Aceh Darussalam dengan sebuah kota di Jawa Tengah. Katanya, kota tersebut memang “istimewa” karena ia adalah “kota perjuangan, kota pendidikan, kota budaya, kota malioboro  dan kota gudeg….

Setelah “Te A Es” meneliti Banda Aceh Darussalam, ternyata tidak ada keistimewaan apa-apa… kecuali yang istimewa bahwa Banda Aceh Darussalam (“Te A Es” tidak menggunakan predikat Darussalam) adalah KOTA WARUNG KOPI….. karena dimana-mana ada warung kopi, tulisnya.

Apabila tulisannya kita telaah dengan seksama, terpaksa kita berkesimpulan, bahwa “Te A Es” adalah buta sejarah, buta budaya, buta perjuangan dan buta kenyataan-kenyataan yang terekam dalam lembaran masa lampau dan masa kini.

Sebelum tanggal 26 Mei 1959, sebelum Tanah Aceh mendapat status Daerah Istimewa Aceh, di tanah yang terletak paling ujung barat Indonesia, telah terjadi sejumlah peristiwa-peristiwa penting yang sifatnya sangat istimewa.

Di bawah pimpinan Sultan Alaidin Ri’ayat Syah Saiyidil Mukammil (997-1011 H. = 1589-1604 M). Armada Selat Malaka Aceh telah bertempur dengan Armada Portugis di Teluk Haru, suatu perang laut yang amat dahsyat. Sultan Al Mukammil memenangkan perang laut itu, sehingga Sumatera terbebas dari penjajahan Portugis.

Di bawah pimpinan Sultan Alaidin Iskandar Muda Darma Wangsa Perkasa Alamsyah (1016-1045 H. = 1607-1636 M). Armada Cakra Donya mara ke Semenanjung Tanah Melayu untuk membebaskan Johor, Pahang, Perak, Kedah, Perlis dari penjajahan Portugis, sekalipun kota Malaka sendiri belum berhasil dibebaskan setelah dikepung lebih tiga bulan.

Setelah Aceh memenangkan Perang Teluk Haru, maka Sultan Al-Mukammil  membangun sebuah armada wanita janda, namanya Armada Inong Balee. Panglima Armada, ialah Laksamana Malahayati yang suaminya seorang Laksamana telah syahid dalam Perang Teluk Haru, sementara para prajurit intinya, yaitu para janda muda yang suaminya juga telah syahid dalam perang teluk itu.

(1286-1290 H, = 1870-1874 M). telah menolak pernyataan perang kerajaan Belanda yang bertanggal 26 Maret 1873, dan bersedia memimpin Perang Sabil sampai-sampai Banda Aceh Darussalam hancur seluruhnya. Dalam perjalanan hijrah ke Indrapuri (Ibukota Kerajaan dalam hijrah), beliau syahid dalam perjalanan akibat “perang kuman” yang dilakukan tentera kolonialis Belanda. Perang Sabil melawan tentera penjajahan di Aceh, adalah perang yang terhebat dan terlama di Asia Tenggara.

Sultan Alaiddin Muhammad Daud Syah (1290 H = 1874 M, sampai Belanda angkat kaki dari Tanah Aceh) yang telah ditawan dalam tahun 1903 tidak mau menanda tangani Sarakata Penyerahan Kedaulatan Aceh kepada Belanda, dengan akibat beliau di buang ke Ambon, kemudian dipindah ke Jakarta.

Perlu juga diingat, bahwa sebelum peristiwa-peristiwa penting yang sangat istimewa itu, bahwa di Tanah Aceh lah Islam mulai bertapak di Asia Tenggara, dan di Tanah Aceh pula berdiri Kerajaan ini, yaitu Kerajaan Islam Perlak, dengan Rajanya yang pertama Sulthan Alaiddin Saiyid Maulana Abdul Aziz Syah (225-249 H, = 840-864).

Selama masa pendudukan Belanda, tentara kolonialis itu tidak pernah merasa aman di Tanah Aceh ; pemberontakan demi pemberontakan terus menerus terjadi. Perang Bakongan dalam tahun 1925-1926 dibawah Pimpinan  Teuku   Raja Angkasah dan Teungku  Cut Ali betul-betul satu peperangan yang banyak makan  korban;  demikian pula   perang  Lhong-Leupung dalam tahun tiga puluhan.

Balatentara Jepang yang menduduki Tanah Aceh selama masa ‘seumur jagung”, juga tidak pernah merasa tenteram. Perang Bayu dan Perang Pandrah telah menghiasi lembaran serajah Tanah Air Indonesia.

Dengan mengetahui sekelumit fakta sejarah itu, apakah masih ada juga orang yang berani mengatakan bahwa Tanah Aceh dan Banda Aceh Darussalam bukan daerah perjuangan dan bukan kota perjuangan ?.

Siapa saja yang mempunyai sedikit saja pengetahuan tentang sejarah REVOLUSI 1945 di Indonesia akan mengetahui bahwa Tanah Aceh dengan ibukotanya Banda Aceh Darussalam telah menanam modal yang cukup besar.

Selama  masa dua kali “angresinya” tentara Belanda tidak pernah menjejak kakinya di Tanoh Aceh, bahwa dua Kabupaten di Sumatera Timur berada di bawah kekuasaan Gubernur Militer Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan gelar Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo.

Aceh telah menyumbangkan devisa yang cukup banyak untuk perjuangan Republik Indonesia di luar Negeri. Aceh telah menyumbangkan dua buah kapal terbang yang dinamakan Seulawah, yang selama masa Revolusi fisik sebulan dua kali mondar mandir waktu tengah malam, antara Blang Bintang, Rangon Birma, untuk mengangkut lada dan lain-lain serta membawa  senjata ke Aceh dan lain-lain.

Aceh telah menolak ajakan Letnan Gubernur Jenderal “Hindia Belanda” lewat Dr. Tengku Mansur, “Wali Negara Sumatera Timur”, untuk ikut membentuk Negara Boneka Sumatera, Hatta karena penolakan Aceh, gagallah pembentukan “Negara federasi Sumatera itu”.

Banda Aceh telah pernah dipersiapkan untuk menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia Sementara, kalau sekiranya KMB (Komperensi Meja Bundar) di Den  Haag gagal. Cerita-cerita serupa ini cukup banyak.

Apakah masih ada orang yang lancang berkata Tanah Aceh dan Ibukotanya Banda Aceh Darussalam bukan Daerah perjuangan dan bukan kota Perjuangan ?.

( Baca kembali “Warta Pemda”, edisi Mei – Juni 1988  atau baca pula Bulletin KAMABA – Keluarga Masyarakat Aceh Bandung – no. 109  Tahun XVII, Syawal 1412 H/ April 1992  halaman 14 – 18).

 


 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s