Lokakarya Pendidikan dan Muatan Lokal

Lokakarya Pendidikan dan Muatan Lokal

 

 

Oleh: T. A. Sakti

 

Lokakarya pola dasar pembangunan 20 tahun dan rencana strategis Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 20 s/d 22 April 2002: sangat penting!. Betapa tidak, lihat saja pada para undangan yang akan hadir. Selain Bupati dan Walikota seluruh Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Gubernur Aceh juga meminta Bupati/Walikota untuk mengikutsertakan berbagai ketua/kepala instansi yang terkait dengan pendidikan dari wilayah masing-masing (Serambi, Selasa, 9 April 2002 halaman  3).

 

Muatan Lokal

Bila Lokakarya  Pendidikan itu begitu penting, tentu masalah-masalah yang dibicarakan juga cukup penting bahkan sangat mendesak. Namun, sejauh menyimak judul-judul makalah yang dibahas dalam lokakarya itu, tidak tercantum satu makalah pun yang benar-benar menyangkut problema pendidikan muatan local. Apakah muatan lokal tidak penting?

Pihak pelaksana  dan pemakalah bisa saja mengelak, bahwa secara “tersirat” makalah-makalah itu juga mengandung perihal muatan lokal. Alasan itu memang ada benarnya, tetapi dalam sebuah lokarkarya yang besar dan penting seperti itu, jangankan ide-ide yang “tersirat” sempat didiskusikan secara serius-tuntas, pemikiran-pemikiran yang ‘tersurat’ di makalah saja belum tentu bisa dibicarakan dengan baik. Ini karena keterbatasan waktu, dan juga akibat ‘menggampangkan!  oleh pihak panitia sendiri.

Sebenarnya,  memasukkan permasalahan  muatan lokal ke dalam lokakarya pendidikan kali ini termasuk strategi yang tepat. Itu jika pihak panitia pelaksana punya kemauan. Sebab, Gubernur Aceh Ir. Abdullah Puteh, M. Si sendiri akan membawa makalah yang berjudul “Kebijakan/Strategi Pemanfaatan dana pembangunan Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)”. Padahal, macetnya pelaksanaan pendidikan muatan lokal di Aceh selama ini adalah akibat keterbatasan dana (Serambi, 1 November 1996 halaman 1). Kalau ikut dibicarakan dalam lokakarya ini, bukanlah bidang muatan lokal juga akan kecripatan dana pembinaanya dari dana pembangunan pendidikan NAD yang berjumlah Rp. 700 Milyar itu???.

Namun, apa hendak dikata! Panitia pelaksana kurang tertarik pada pendidikan muatan lokal. Bila tidak berminat, memang tidak akan terlintas di pikiran pada saat mempersiapkan program. Keadaan itu (mungkin?) tak ada pihak yang bisa disalahkan, sebab orang/masyarakat Aceh pada umumnya kurang menghargai budayanya.

Pertanyaan penulis itu bukanlah tanpa alasan. Hampir empat puluh empat (44) tahun yang lalu, A. Hasjmy selaku Gubernur Aceh pernah mengatakan, bahwa: “Saya telah mengunjungi beberapa daerah di Indonesia, di mana saya lihat suku-suku bangsa itu tidak menyia-nyiakan kebudayaannya, selain suku kitalah yang telah menyia-nyiakan kebudayaannya. Padahal di masa yang lampau Aceh cukup mempunyai kebudayaan yang tinggi”. Pernyataan itu diucapkan Gubernur Aceh A. HAsjmy ketika meresmikan Pekan Kebudayaan Aceh Pertama (PKA I) pada hari Selasa, 12  Agusutus 1958. (baca buku: “Gadjah Putih karangan M. Junus Djamil halaman 21. Bagian kutipan di atas telah penulis sesuaikan dengan EYD).

Bisa saja pihak Dinas Pendidikan Aceh berkomentar, bahwa masalah muatan lokal sudah dilokakaryakan berkali-kali tempo dulu. Jika benar demikian, perlu diucapkan banyak terima kasih!. Tetapi, buat apa “diseminarkan” bila pelaksanaannya tidak lancar lantaran ketiadaan dana. Sekarang lagi tersedia dana ; ‘milyaran’; namun sayangnya muatan lokal terlupakan!.

BANYAK TANTANGAN

Secara umum pengertian Muatan Lokal sebenarnya cukup luas. Khusus di dunia pendidikan di Aceh, yang termasuk muatan lokal ialah pelajaran huruf Arab Melayu, membaca dan tajwid Al-Quran, bahasa dan sastra daerah serta ketrampilan rakyat setempat.

Usaha melaksanakaan secara penuh keempat materi muatan lokal di sekolah-sekolah seluruh Aceh, bukanlah pekerjaan gampang dan murah. Sebab masing-masing materi itu menghadapi kendala yang belum terpecahkan dari dulu sampai sekarang. Keadaan ini, menjadi tidak pernah terselesaikan adalah karena tidak tersedianya dana. Boleh dikatakan, pelaksanaan pendidikan muatan lokal (mulok) di Aceh sampai hari ini masih bersifat “asal ada” dan  sekedar basa basi. Padahal sejak Kurikulum 1994 telah diberi porsi 20% untuk muatan lokal dari keseluruhan kurikulum yang tersedia.

Bagi murid-murid kelas III Sekolah Dasar (SD), sekarang memang diajarkan pelajaran Tulisan Arab Indonesia (TAI). Penulis yakin pelajaran ini belum diterapkan di seluruh daerah NAD, karena ketiadaan berbagai sarana dan prasarana, seperti guru yang ahli/professional, buku bacaan guru dan murid dan sebagainya.

Penulis juga tidak terdidik khsusus di bidang mata kuliah huruf Arab Melayu, namun pada saat ini sedang mengajar mata kuliah itu untuk giliran (semester) kali yang kedua. Diantara kendala yang penulis alami, yaitu tidak adanya buku-buku bacaan bagi mahasiswa dan keadaan mahasiswa yang sama sekali belum pernah menerima pelajaran huruf Arab Melayu, baik di SD, SLTP, dan SLTA.

Kesan yang penulis alami setelah mengajar satu setengah semester mata kuliah itu, bahwa hampir semua mereka bisa membaca Al-Quran. Nilai positif ini, mungkin karena sekolah mereka dulu ikut melaksanakan “instruksi Gubernur Aceh tentang wajib bisa membaca Al-Quran bagi lulusan SD”.

Apakah Instruksi Gubernur Aceh itu betul-betul dipraktekkan di lapangan?. Sampai hari penulis belum pernah membacanya di media-massa. Namun ada satu gagasan yang terkait dengan Al-Quran, yang kemudian ternyata menguap terbang tak menjadi kenyataan. Gagasan itu adalah semua gedung-gedung Sekolah Dasar (SD) seluruh Aceh pada sore hari akan dijadikan sebagai tempat pengajian( Serambi, 8 Mei 1996 halaman 7 ).. Setelah Kepala Dinas P dan K Aceh itu berpindah tugas, gagasan itu pun lenyap bersamanya. Mungkinkah gagasan itu dihidupkan kembali?.

 

BAHASA DAERAH

Upaya mengsukseskan  pendidikan muatan lokal bidang bahasa daerah (khusus bahasa Aceh) tentu akan berjalan lancar bila adanya lembaga pendidikan guru bahasa Aceh. Namun, sampai hari ini lembaga tersebut belum terwujud, walaupun gagasan pendiriannya pernah muncul beberapa kali. Semasa Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) masih dipegang Prof. Dr. Abdullah Ali, MSc; rencana pembukaan Fakultas Kesenian, Sastra dan Sejarah Aceh di Unsyiah pernah terekspose kepada media-massa (Serambi, 11 April 1992 dengan judul “Dibutuhkan ahli sejarah, kesenian dan sastra Aceh”). Gagasan ini kemudian tenggelam. Mungkinkah ini juga akibat ‘karakter orang Aceh’ seperti yang diungkapkan A. Hasjmy (almarhum) 44 tahun yang lalu itu?.

Selain hambatan ketiadaan guru professional, kendala suksesnya pengajaran bahasa dan sastra Aceh masih cukup panjang, seperti ketiadaan dana penerbitan buku murid dan buku pedoman guru, serta belum adanya ejaan resmi sebagai pedoman menulis dan membaca bahasa Aceh. Dimasa mendatang yang tidak terlalu lama, tepatnya semasa Gubernur Aceh Ir. Abdullah Puteh, MSi sekarang, kita mengharapkan Pemda Nanggroe Aceh Darussalam (Pemda NAD) mau menetapkan pedoman resmi ejaan bahasa Aceh. Mudah-mudahan dengan adanya dana Rp. 700 Milyar itu, kita tidak mendengar/membaca lagi adanya berita: “Akibat Ketiadaan dana pengadaan buku, materi muatan lokal macet” seperti yang dilansir Harian Serambi Indonesia lebih lima tahun yang lalu. Semoga!

 

 

*Penulis, adalah pengamat sosial-budaya dan pendidikan tinggil di Banda Aceh.

 

T. A. SAkti

(Drs. Teuku Abdullah, SmHk)

Banda Aceh, 12 April 2002

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s