Dari Seminar Nasional Pembangunan Aceh di Jakarta

Dari Seminar Nasional Pembangunan Aceh di Jakarta ( 8 )

FUNGSIKAN KEMBALI KERETA API Di Aceh

Adalah merupakan suatu dilema,  bahwa  untuk mencapai ibukota Kabupaten Aceh Tenggara kita harus melalui daerah Sumatera Utara, demikian DR Zulkifli Husin Msc Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, dalam makalah pembahasan tentang “Kebijaksanaan Operasional Pembangunan Di DaerahIstimewa Aceh” yang disampaikan  di Kantor Menteri Negara KLH.

Sementara Direktur Pelaksanaan Pusat Pengembangan Agribisnis    DR Ir.H.M,Amin Aziz menyatakan dalam makalah bandingannya, ketimpangan yang terdapat di Aceh tidak saja secara struktural, tetapi juga secara spatial di mana konsentrasi lebih menonjol di zona industri.

Lalu apa kata wartawan, Drs.H.Yozar Anwar ? kesenjangan yang masih

mencolok baik kesenjangan struktural, kesenjangan spatial(regional), kesenjangan

kultural maupun kesenjangan strata.

Menurut Zulkifli Husin, dengan ditemukannya gas di Arun, Aceh Utara,

pada awal tahun tujuh puluhan telah mampu menggerakkan perkembangan Aceh

Utara dengan pesat, perkembangan yang cukup mengejutkan bagi suatu masyarakat pertanian yang belum siap. Perkembangan industri yang begitu cepat dengan teknologi mutakhir telah menciptakan suatu jurang antara sektor industri modern dengan sektor pertanian tradisional (dual economics). Hal ini mengakibatkan sektor pertanian menjadi inferior dibandingkan dengan sektor industri. Sektor industri menerima penghasilan lebih besar, fasilitas yang baik dan akhirnya status yang lebih tinggi. Masyarakat setempat yang bertani expeceration yang besar untuk dapat beralih ke sektor industri, namun pengharapan ini tidak mampu ditampung oleh sektor industri yang memang sangat padat modal. Pengharapan-pengharapan untuk mendapat kesempatan yang lebih baik telah mendorong migrasi ke daerah zona industri yang baru dari masyarakat sekeliling daerah industri, baik dari luar kabupaten Aceh Utara maupun dari dalam Kabupaten Aceh Utara sendiri.

Kesempatan yang diharapkan diperoleh dari industri-industri yang ada tak kunjung tiba dan hal ini menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sosial enclave yang didirikan di daerah industri mempertajam kesenjangan antara sektor industri dan sektor pertanian.

Sebaliknya di daerah pertanian terutama di pesisir Barat dan Selatan serta Tengah dan Tenggara perkembangan tidak secepat pesisir Utara dan Timur Aceh.

Isolasi yang disebabkan oleh kurang baiknya prasarana jalan mengakibatkan mobilitas orang dan barang relatif rendah. Hal ini tidak mendorong usaha untuk meningkatkan produksi disebabkan sukarnya memasarkan hasil-hasil produksi pertanian.

Jaringan jalan raya

Jaringan jalan raya yang melingkar jalan Timur dan Utara Aceh ke Barat dan Selatan,  merupakan jaringan jalan yang dibangun oleh Belanda hingga saat ini tak pernah siap dibangun ataupun direhab, sehingga kita terkesan seolah-olah pembangunan jalan di Aceh tidak pernah selesai-selesai. Keadaan jalan yang cukup baik hanyalah dari Medan sampai ke Bireuen (Aceh Utara) dan dari Meulaboh sampai Tapaktuan. Keadaan sedang terdapat antara Bireuen – Takengon dan Bireuen- Banda Aceh. Sedangkan antara Banda Aceh- Meulaboh yang jaraknya hanya 245 km harus ditempuh antara 8 s/d 9 jam dengan mobil, suatu hal yang agak susah untuk dibayangkan bagi orang yang tinggal di Jakarta. Demikian pula ruas jalan antara Tapaktuan ke Subulussalam (dekat perbatasan dengan Sumatra Utara) masih dalam keadaan yang belum baik, apalagi dimusim hujan. Belum ada satupun ruas jalan yang menghubungkan antara pantai Barat Selatan dengan pantai Utara dan Timur. Keadaan dan jaringan jalan yang kurang ini mengakibatkan daerah-daerah potensial bagi sektor pertanian kurang berkembang.

Zulkifli Husin juga menyoroti masalah pelabuhan pantai dan Kereta Api di Aceh. Pelabuhan-pelabuhan pantai yang terdapat hampir disetiap kabupaten yang pada masa lalu memegang peranan untuk mengangkut hasil produksi rakyat sekarang sebagian besar sudah/tidak berfungsi.

Ditutupnya Kereta Api di Aceh pada awal tahun tujuh puluhan merupakan faktor yang menambahkan isolasinya Aceh akibat dihapusnya sarana transpor rakyat yang murah. Adapun alasan penutupan Kereta Api ini yang berkaitan dengan manajemen adalah sama halnya dengan “orang yang membakar rumah untuk membunuh  seekor tikus”.

“Adalah suatu dilema bagi Aceh yang telah mampu menghasilkan lebih dari 17 persen devisa nasional, namun tidak mampu untuk membangun prasarana yang sangat vital bagi perkembangannya dan  bagi usaha memutuskan rantai isolasi. Sehingga tidak bisa dihindari timbulnya pertanyaan-prtanyaan  kritis dari masyarakat, “Apakah manfaat yang bisa diberikan oleh Ladang Gas bagi pembangunan Daerah Aceh.?”. demikian Zulkifli Husin.

Dr. Ir. H. M. Amin Azis, selain menyoroti prasarana angkutan darat juga prasarana irigasi dan pembentukan modal relatif kecil dan belum berkembangnya kelembagaan di zona pertanian baik kelembagaan ekonomi seperti KUD, Bank serta lembaga-lembaga sosial disamping perusahaan industri terutama yang menunjang agro industri masih belum berkembang.

“Apabila perkembangan sektor pertanian tidak ditingkatkan terutama dalam pembangunan teknologi baru, dikhawatirkan akan menjadi ketimpangan yang lebih mencolok antara sektor pertanian dan sektor industri”, ujarnya tegas. Namun pengembangan sektor pertanian terlebih- lebih di zona pertanian mengalami berbagai permasalahan. Prasarana angkutan darat misalnya, masih dalam kondisi kurang memuaskan, dimana wilayah-wilayah  dalam zona pertanian relatif terisolasi sehingga menghambat usaha-usaha pemasaran hasil pertanaian. Prasarana angkutan laut yang tersedia hanyalah pelabuhan untuk kapal kecil yang terdapat di Meulaboh, dapat menunjang pertanian tanaman pangan di zona pertanian masih kurang memadai. Dari data statistik terlihat kurang lebih 66 persen (140.354 ha) jaringan irigasi terdapat di zona industri. Pembentukan relatif kecil, karena modal tersebut biasanya bersumber dari masyarakat itu sendiri. Terbatasnya pembentukan modal pada pertanian tradisional akan mengakibatkan produktivitas lahan dan tenaga kerja rendah. Hambatan lainnya belum berkembangnya kelembagaan di zona pertanian. Hal ini tidak saja karena prasarana perhubungan yang kurang memadai, juga masih kurangnya investasi di bidang agro industri dapat disebabkan karena  penyebaran penduduk dan kwalitas kerja/ketrsmpilsn  yang  tidak merata antara kedua zona.

Dobrak isolasi

Untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh isolasi daerah Aceh perlu dilakukan terebosan-terebosan, terebosan yang memerlukan “political will” yang kuat antara lain : merahap keseluruhan jalan-jalan yang berada dalam kondisi kurang baik. Membangun jaringan jalan baru yang menghubungkan antar kabupaten dipantai Barat-selatan dengan pantai Timur serta daerah Tengah-Tenggara. Pengadaan kapal-kapal yang menghubungkan pelabuhan pantai secara reguler untuk memperlancar arus lalu-lintas barang. Memfungsikan kembali kereta api di Aceh dalam kaitan dengan kereta api trans Sumatera yang dapat menghubungkan Banda Aceh- Jakarta. Dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas sementara belum berfungsinya pelabuhan Samudra di Aceh diperlukan upaya untuk menciptakn “dry port” dengan menggunakan jaringan kereta Api. Ini merupakan satu sasaran antara (stop gap policy) dalam upaya meningkatkan ekspor non-migas dari Aceh. Demikian Zulkifli Husin.

Sedang Dr.Ir.H.M Amin Aziz  agar pembangunan daerah istimewa Aceh dapat tercapai secara efektif dan efisien perlu dukungan dari pemerintah pusat, Bank Indonesia, Bappenas, Dapartemen Keungan dan dapartemen teknis, dukungan pihak swasta dan masyarakat Aceh. Perlunya disadari benar tentang pentingnya pembangunan pedesaan/pertanian demi “keamanan” bersama oleh pemimpin/ pemuda/ industri-industri besar/Aceh dan seluruh masyarakat. Tekad dari pemerintah daerah dan pengusaha-pengusaha industri besar untuk pembangunan/ pertanian /perdesaan /mencanangkan dan melaksanakan secara sistematis, lestari, dan dengan partisipasi masyarakat luas termasuk industri besar,swasta dan perbankan. Memepersiapkan program-program konkrit dan meluncurkan program-program tersebut seperti; komoditi, kebu-kebun bibit, penyiapan latihan bagi penyediaan kader-kader pembangunan pedesaan yang berasal dari masyarakat sendiri, penyebaran bibit-bibit dan penanaman dengan penyeluhan dan pemeliharaan, proyek-proyek perbaikan sarana/ prasarana ekonomi, mengerahkan lembaga-lembaga masyarakat seperti alim-ulama, tuha peuet, seniman-seniawati lokal untuk gerakan pembangunan pedesaan. Demikan pula dengan para cendekiawan, sarjana dan tokoh-tokoh yang berada di luar daerah serta penyiapan seperangkat kelembagaan yang efektif untuk maksud itu.

Sementara menurut Yozar Anwar, selain perlunya perbaikan jalan-jalan secara total dan peranserta ulama, juga komunikasi dan informasi dari pusat ilmu pengetahuan.

SUMBER: Harian Waspada, Selasa, 25 Oktober 1988, halaman IV.

Catatan: Sebagian berita Koran di atas diketik ulang oleh pihak rental komputer. Karena tulisan fotokopy terlalu halus serta dikotori lumpur tsunami, ahad 26 – 12 – 2004, akhirnya mereka bosan. Penyelesaiannya dilakukan oleh dua orang putra saya dengan cara saya mendektekannya!. Bale Tambeh Darussalam, 7 November 2010, T.A. Sakti

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s