GBHN dan Bahasa Daerah

Komentar Pembaca:

GBHN DAN BAHASA DAERAH

Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 memfokuskan pada 10 butir pokok perhatian di bidang kebudayaan. Dalam pelita keenam kebijaksanaan sektor kebudayaan, antara lain, meliputi makna kebudayaan dalam kehidupan berbangsa, proses pembauran dalam proses pembangunan, peran bahasa Indonesia, pengembangan dan pembinaan bahasa daerah, pengembangan dan penguasaan bahasa asing, pengembangan perpustakaan, pengembangan dan pembinaan kesenian dan sejarah.

Selanjutnya, bila kita simak penjelasan UUD-1945 pasal 32 antara lain menyebutkan, bahwa kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa.

Dalam suasana memperingati Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) Propinsi Daerah Istimewa Aceh ke-37 yang diperingati tgl. 2 September 1996 yang lalu; kita perlu merenung beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan bahasa daerah, sebagaimana yang diamanatkan UUD-1945 dan GBHN tahun 1993 itu.

Diakui atau tidak, yang jelas masalah pengembangan dan pembinaan bahasa daeah (bahasa Aceh), kita jauh ketinggalan dari beberapa daerah lain di Indonesia yang sudah sejak dulu melaksanakannya. Hambatan-hambatan bagi mengejar ketinggalan itu memang banyak, antara lain belum adanya Fakultas Sastra dan Bahasa Aceh di daerah ini ataupun Diploma Kependidikan yang mendidik para calon guru bahasa dan sastra Aceh.

Namun demikian, gerak ke  arah maju memang mulai nampak. Buku rapor para siswa pada kolom bahasa daerah pada saat sekarang memang telah diisi nilainya. Padahal tempo dulu, kolom itu hanya dikosongkan atau diisi dengan nilai ujian sesuatu ketrampilan. Itulah yang saya jumpai pada rapor beberapa orang pelajar  yang tinggal di Banda Aceh dan sekitarnya. Namun, saya belum tahu bagaimana keadaannya di sekolah-sekolah di pedalaman daerah Aceh?

Mudah-mudahan masalah pengembangan dan pembinaan bahasa Aceh bisa terus berkembang maju. Apalagi daerah Aceh memiliki beberapa lembaga yang dapat mendukung program ini. Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dan Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) misalnya, mungkin termasuk barisan pendukung bagi kemajuan pendidikan bahasa Aceh alias “muatan lokal” di Aceh. Semoga perkiraan saya tidak meleset!!.

T. A. Sakti

Banda Aceh,

2 September 1996.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s