Peran Aceh masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Suarapublika:

Aceh masa PDRI

Amat menarik menyimak ‘Forum Dialog” TVRI Pusat-Jakarta hari Jum’at tanggal 25 Desember 1998 pukul 21.30 Wib. Pokok pembahasan termasuk topik langka, yaitu sejarah PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia 22 Desember 1948 s/d 13 Juli 1949).

Peserta dialog malam itu adalah para pelaku sejarah yang terlibat langsung dengan peristiwa sejarah itu. Yaitu Umar Said Noor mantan Wakil Kepala Stasiun Radio AURI Bukittinggi, Aboebakar Loebis mantan Diplomat RI, Bapak Halim mantan Wakil Gubernur Militer Sumatera Barat, dan didampingi oleh seorang sejarawan terkemuka Prof. Dr. Taufik Abdullah serta dengan moderator TVRI Bapak Purnama.

Lewat penuturan langsung dari para pelaku sejarah PDRI dari Sumatera Barat, barulah saya yakin bahwa peran daerah Aceh semasa Perang Kemerdekaan RI memang cukup besar/penting. Selama ini, saya pernah membaca beberapa artikel/buku yang ditulis oleh para pelaku sejarah asal Aceh tentang kehebatan peran Aceh dalam periode PDRI (Perang Kemerdekaan RI). Namun, karena ditulis hanya oleh orang Aceh sendiri tanpa ada pembenaran dari orang luar Aceh, maka saya menjadi RAGU-RAGU meyakininya.

Betapa tidak. Dalam buku yang berjudul “Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)-Penyelamat Negara dan Bangsa Indonesia”, yang ditulis Drs. V Sardjono dan Drs. Marsadji, penerbit Tintamas, Jakarta, 1982 yang tebalnya 125 halaman, hanya di tiga halaman saja yang menyinggung daerah Aceh. Kalau semua kata-kata yang menyangkut Aceh itu dikumpulkan, saya kira tak lebih dari lima baris tulisan untuk kertas HVS ukuran kwarto. Menurut saya, buku itu lebih tepat diberi judul “PDRI DI SUMATERA BARAT”.

Kemudian, dalam buku “Sejarah Nasional Indonesia” Jilid V yang ditulis Sartono Kartodirdjo, dkk, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975; hanya menyebut dalam satu kalimat peristiwa sejarah PDRI (lihat halaman 62).

Dalam dialog di TVRI itu juga terungkap, bahwa di masa pemerintahan Orde lama dan Orde baru memang ada kesengajaan untuk menutup-nutupi peran PDRI dalam masa Perang Kemerdekaan RI, demi kepentingan penguasa pada saat itu. Alhamdulillah, pada saat orde Reformasi sekarang ini, sejarah PDRI sudah bebas terbuka kembali.

Beberapa hal yang khusus menyangkut “Peran Aceh” dalam dialog  PDRI di TVRI yang terungkap adalah tentang peran beberapa pemancar radio di Aceh yang telah memperlancar tugas-tugas dari pemerintahan PDRI. Nama-nama pemancar radio itu ialah Radio Tangse, Radio Kutaraja dan Radio Rimba Raya. Disamping itu, juga disinggung tentang kedatangan Wakil Presiden Mohammad Hatta ke Aceh untuk menjumpai Mr. Sjafruddin Prawiranegara  selaku Ketua PDRI yang merangkap Menteri Pertahanan/Menteri Penerangan dan Menteri Luar Negeri ad Interim (Kemudian dijabat oleh A.A. Maramis).

Sejarah PDRI memang masih tebal diselimuti ketidak-jelasan Misalnya, apakah telegram mandat dari Sukarno-Hatta kepada Mr.Sjafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera benar-benar diterima atau tidak. Namun demikian, di era reformasi ini adalah kesempatan emas untuk melacak kembali berbagai hal yang belum jelas. Mumpung beberapa orang pelaku sejarah PDRI masih hidup bersama-sama kita.

Pemerintah Pusat hendaknya menyusun sebuah buku ‘Sejarah PDRI” yang mencakup peran daerah-daerah pada masa itu, kepada Pemda Aceh disarankan agar menyusun buku khusus ‘Sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Aceh”.

T.A Sakti

(Drs. Teuku Abdullah, SmHk)

Banda Aceh,

Kamis, 12 Puasa 1419/31 – 12 – 1998.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s