Bersifat Malu, Salah Satu Kriteria Kepala Kampung

Kriteria Kepala Desa

Suatu Kajian Perbandingan

Oleh: T. A. Sakti

“Kades Harus Mampu Jadi Imam”, demikian sub-judul berita “Pilkades Digelar Seusai 17 Agustus” (Serambi,Kamis,  4/8- 2005 hlm. 9). Berita yang bersumber dari PJ Walikota Lhokseumawe, Drs. H. Marzuki Muhd. Amin, MM itu lebih lanjut menjelaskan, bahwa “kriteria yang sudah ditetapkan untuk menjadi seorang kepala desa adalah harus mampu menjadi imam shalat”.

Memilih seorang pemimpin dengan penetapan kriteria-kriteria tertentu merupakan suatu kebijakan yang diwariskan leluhur kita. Tentu saja butir-butir kriteria itu akan berbeda dari suatu era ke periode lainnya. Semua perubahan ini bisa terjadi, karena setiap zaman menghendaki pemunculan kriteria baru demi memenuhi tuntutan masa.

Kepala desa adalah tokoh sentral di desa. Kemajuan dan kedamaian suatu desa sangat tergantung dari kecakapan seorang tokoh ini. Karena itu, mewajibkannya memiliki sifat-sifat terpuji adalah syarat mutlak sebagai seorang kepala desa.

Seorang kepala desa harus mampu menjadi imam shalat. Ini merupakan syarat untuk bisa menjadi calon kepala desa di” Lhokseumawe”  yang berlaku sekarang. Saya yakin, satu-satunya syarat yang ditampilkan ini adalah syarat pokok yang tersurat. Tentu banyak syarat yang tersirat lainnya yang tidak tertera secara nyata. Misalnya, bakat kepemimpinan, jujur, rasa kepedulian kepada rakyat kecil dan lain-lain.

Namun, kenapa hanya mampu menjadi imam shalat yang ditonjolkan dalam peraturan yang katanya telah ditetapkan itu?. Jawaban paling aktual yang bisa dikemukakan, yaitu  syarat ini adalah untuk memenuhi syarat kewilayahan yang lebih besar lagi. Yakni merujuk kepada provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD); yang sedang melaksanakan Syariat Islam secara kaffah/lengkap (katanya!): padahal  baru sebatas mampu melaksanakan hukum cambuk saja. Alasan lainnya, lewat kesempatan shalat berjamaah di saat Magrib dan ‘Isya; misalnya sang Kepala desa terbuka kesempatan lebar untuk memberi pengarahan atau pengumuman-pengumuman kepada penduduk desanya. Apalagi sebagai imam shalat, tentu ia bisa langsung berdiri ‘berceramah’;  serta-merta selesai shalat; dan yang lebih penting lagi isi pidatonya akan lebih berwibawa/berkhasiat, karena yang menyampaikannya Teungku Imam Shalat, yang sekaligus Kepala desa itu

Sayangnya, saya belum tahu keharusan mampu menjadi imam shalat itu telah ditetapkan dalam bentuk apa?. Apakah tercantum dalam Qanun NAD, Perda NAD, Perda Aceh Utara, Perda Kota Lhokseumawe, Peraturan di Kecamatan Blang Mangat ataupun hanya berasal dari tradisi turun-temurun saja?.

Qanun Aceh

Tradisi memilih Kepala Desa bukanlah fenomena baru. Usianya telah berbilang abad. Buktinya Kerajaan Aceh Darussalam telah memiliki aturan tetap pemilihan kepala desa sejak abad ke 16 Masehi. Aturan ini telah bersifat resmi, yakni dalam bentuk Qanun dengan sebutan resminya “Qanun Syarak Kerajaan Aceh Darussalam”.

Sebagaimana berbagai aturan hidup buatan manusia lainnya, Qanun Aceh ini juga mengalami perubahan dari masa ke masa. Pengakuan ini memang tercantum dalam pengantar Kitab “Tazkirah Thabaqat” yang merangkum Qanun-Qanun Aceh itu. Demikianlah, kitab ini sejak Sultan Salahuddin Syamsu Syah di abad ke 16 disalin secara turun-temurun, dan diubah atau ditambah pasal-pasalnya sesuai  kebutuhan  zaman.

Kesempatan paling akhir  penyalinan kitab ini dilakukan oleh Teungku Di Mulek alias Sayid Abdullah Ibnu Ahmad Jamalullail atas anjuran Raja Tuwanku Ibrahim yang bergelar Sultan ‘Alaiddin Mansur Syah pada tahun 1270 H, atau 20 tahun sebelum Belanda menyerang Kerajaan Aceh Darussalam tahun 1290 H/1873 M.

Sejak Februari 2004, kitab yang ditulis dalam bahasa Melayu dan berhuruf Jawi/Arab Melayu (Aceh: Jawoe) ini telah selesai saya salin/alih aksara ke huruf latin agar mudah dibaca oleh generasi muda.

Syarat Kunci

Syarat yang mesti dimiliki calon kepala desa -yang dalam istilah kitab “Tazkirah Thabaqat” disebut Geusyik- boleh dinamakan sebagai syarat kunci. Sebab semua jabatan lain terlebih dahulu juga harus memiliki syarat-syarat ini;  selain harus pula mempunyai syarat-syarat khusus di bidang yang diembannya. Jadi, “syarat kunci”  itu selain berlaku untuk jabatan di bawah Geusyik,  juga diterapkan buat jabatan yang tertinggi dalam kerajaan; terkecuali bagi Sultan Aceh. Jabatan di bawah Geusyik pada masa dahulu sejumlah 10 orang, yakni Wakil Geusyik, Tuha Peuet, Imam Rawatib atau Teungku Meunasah dan 4 orang wakilnya. Sementara jabatan-jabatan di atas Geusyik (Kepala desa) banyak sekali seperti Kadli Malikul Adil/Jaksa Tinggi, Kerukun Katibul Muluk/Sekretaris Negara, Kadli Mu’adham (Hakim Agung), para Menteri, Hulubalang-hulubalang, para Mukim, Panglima Laot dan lain-lain. Maka semua mereka itu wajib memiliki syarat-syarat kunci itu.

Syarat untuk dapat dipilih dan lalu diangkat sebagai Geusyik tersebut 20 (dua puluh) macam kriterianya. Malah, kalau terus diperinci lagi akan menjadi 30 macam. Namun, penyebutan istilah syarat dalam naskah lama ini, kalau dengan istilah bahasa Indonesia modern sekarang bisa bermakna: “Syarat dan Tugas/Kewajiban.

Untuk lebih jelasnya, baiklah saya kutip syarat-syarat tersebut. Karena kitab “Struktur Kerajaan Aceh” itu tertulis dalam bahasa Melayu, maka akan saya kutip secara langsung, karena bahasanya tidak berbeda jauh dari  bahasa Indonesia.

Syarat-syarat calon Geusyik di Aceh tempoe dulu adalah sebagai berikut; yaitu: 1. Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun.  2. Bukan bekas ‘abdi pemerdehkaan orang. 3.Mengetahui hukum wajib fardhu ‘ain dan hukum wajib fardhu kifayah.  4. Mengetahui hukum syarak Allah dan hukum syarak Rasulullah, dan hukum syarak Qanun kerajaan Aceh. 5. Mengetahui rukun Qanun kerajaan negeri (negeri Aceh) yang sepuluh perkara. 6. Bersifat malu. 7. Memelihara lidah dari pada perkataan yang keji-keji. 8. Ahli ‘akal bijaksana, luas pikir, paham dalam. 9. Janganlah mendengar khabaran fitnah dan hasutan. 10. Janganlah thamak atas harta orang dengan merampas milik orang. 11. Handaklah memperdamaikan orang yang berkelahi, bantah dakwa-dakwi dalam Gampong, yaitu Hukum dan Adat dan Resam, dan Qanun pada masing-masing hak, sekali-kali jangan bertukar-ukar. 12. Hendaklah menyembunyikan rahasia dirinya dan rahasia rakyat Gampong pada tiap-tiap yang keji, yang memberi ‘ayib kejahatan sehingga jadi sampai haru-hara. 13. Dapat menikahkan orang dalam Gampong, apabila perlu datang masanya. 14. Qari dan fasih membaca Fatihah waktu jadi Imam Sembahyang Jamaah. 15. Dapat menunaikan fardlu kifayah, yaitu memandikan mayat, mengafani mayat dan jadi imam sembahyang mayat dan lain-lain. 16. Dapat menahan amarah serta sabar atas kepayahan. 17. Jangan bersetia  dan jangan bersahabat dengan orang yang jahil dan jahat perangainya. Tetapi wajib dengan  menghardik dengan memberi nasehat dengan mempertakut mereka itu. 18. Dapat membahagikan harta zakat fitrah yang ada dalam Gampong; masing-masing HAK bahagian delapan; seperti perintah Allah dan Rasul Allah, dan jangan merampas Hak Fakir-Miskin; mempergunakan pada tempat lain-lain yaitu memperbuat Mesjid-Mesjid dan Madrasah-Madrasah, atau memperbaiki sekalipun. Maka haramlah kerjanya itu, maka hukumnya yang demikian dhalim, maka yang boleh diambil satu saja, yaitu “Bulueng Meu-Utang” namanya; buat keperluan memperbaiki yang tersebut. 19. Peliharalah dirimu dari pada seterumu, dan musuhmu dengan lemah-lembut bijaksana. Dan 20. Janganlah berkhianat kepada sekalian manusia yang Islam atau kafir, baik lahir atau  bathin”.

Mendaur Ulang

Dewasa ini zaman PILKADA, namun saat ini juga sedang berlangsung era krisis kepemimpinan yang sangat parah. Di mana-mana media-massa melaporkan kejahatan tindak korupsi. Kebanyakan korupsi ini dilakukan para pemimpin. Saking banyaknya para koruptor ini, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan sudah kewalahan menanganinya. Sebab, ketika satu tindak korupsi sedang ‘dipreteli’;  ternyata sudah muncul 1001 (seribu satu) kejahatan korupsi lainnya. Seandainya; raja dalam cerita “Seribu satu malam” masih hidup, maka kepadanyalah yang paling baik kita serahkan para koruptor ini.

Sampai saat ini belum ada ‘obat mujarab’ untuk menangani tindak korupsi yang menyeluruh dan memadai. Oleh karena itu; kita sering mendengar banyak pihak yang menyarankan agar materi pendidikan agama dan akhlak lebih ditingkatkan di lembaga-lembaga pendidikan. Diharapkan, dengan bimbingan iman dan taqwa seseorang akan mampu mengendalikan dirinya dari kejahatan korupsi yang dilarang Tuhan Yang Maha Kaya.

Selain itu; sebagai peminat budaya dan sastra Aceh; saya ikut menyodorkan ‘obat mustajab’ lainnya; yaitu hendaknya semua naskah-naskah lama yang msih tersisa supaya ‘didaur ulang’ kembali. Hasil dari penyaringan ini dapat dijadikan sebagai benteng batin bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi para pemimpin khususnya. Ah, jangan buru-buru elergi dulu; sebab kitab ‘Tajussalatin” (Mahkota Raja-raja) yang berasal dari Aceh; pada abad ke 18 dan 19 juga dijadikan menjadi pedoman ‘Memerintah’ oleh raja-raja dan para Sultan di Jawa, Singapura dan di negeri-negeri lain di Nusantara ini(Baca : Denys Lombart,”Kerajaan Aceh- Masa Sultan Iskandar Muda”).

Patut kiranya saya tambahkan, bahwa dalam kitab Tazkirah Thabaqat : Geusyik, Wakil Gesyik, Tuha peuet, Imam Meunasah dan empat orang wakilnya pada masa dulu tiap-tiap bulan menerima  gaji  (tadah)  dari Kerajaan Aceh Darussalam; yakni masing-masing mereka sebanyak setengah  tahil dua mas; yaitu  dua ringgit dua mas. Berapa kalau dikurs/diukur dengan uang rupiah sekarang?. Wallahu ‘aklam!!!

* Penulis adalah peminat budaya dan sastra Aceh; tinggal di Banda Aceh.

T. A. Sakti

(Drs. Teuku Abdullah; Sm. Hk)

11 – 8 – 2005

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s