Alhamdulillah, Qanun Tes Baca Al Qur’an bagi Caleg Aceh Akhirnya Selamat!

Alhamdulillah, Qanun Tes Baca Al Qur’an bagi

Caleg Aceh Akhirnya  Selamat!

Oleh: T.A. Sakti

Akhirnya terselamatlah Qanun Nomor 3 Tahun 2008 secara utuh. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya uji baca Alquran bagi 1.368 caleg Aceh sejak awal September sampai minggu terakhir September 2008. Tes itu berlaku umum,  baik bagi caleg asal partai lokal maupun partai nasional.  Semula ada keraguan dalam masyarakat, bahwa Pasal 36 dari Qanun itu akan dihapuskan  Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  dengan alasan yang berhak mengatur partai nasional adalah pemerintah pusat. Namun nampaknya Qanun lebih kuat dibandingkan keputusan Mendagri – menurut tata tertib perundang-undangan negara kita . Hanya Peraturan Presiden(Perpres) yang dapat membatalkan Qanun. Dengan harapan,  mudah-mudahan  Perpres pun tidak dikeluarkan oleh Presiden RI dimasa yang akan datang;  agar  selamatlah Qanun Nomor 3 Tahun 2008  yang telah ditelorkan DPRA dengan banyak pengorbanan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat Aceh. Dan memang, Qanun Nomor 3 Tahun 2008 mengandung kepentingan rakyat Aceh yang amat mendasar, baik sudut agama, adat dan budaya mereka. Maka alangkah kecewanya rakyat Aceh, seandainya sebagian isi Qanun itu di hapuskan. Padahal anggota Dewan telah memperjuangkannya sampai pada tahap voting!

Kerja menghasilkan Qanun bukanlah pekerjaan mudah. Kepadanya telah dicurahkan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan, Baik, tenaga, pikiran dan lain – lain. Apalagi mengingat, bahwa Qanun Itu bukanlah disusun oleh orang – orang biasa, tetapi oleh mereka yang “ luar biasa “, terutama dilihat dari cara pemilihan dan penggajian orang – orang tersebut. Merekalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ( DPRA ). Mereka telah diberikan kehidupan mewah karena terpilih dalam Pemilu berkat dukungan rakyat Aceh.

Begitulah, baru – baru ini anggota DPRA telah mengesahkan Qanun Nomor 3 Tahun 2008. Menjelang pengesahan merupakan saat – saat  amat serius, sebab ada pihak yang tidak setuju. Ini terbukti dengan dilangsungkan Voting ( meulele suara ). Ternyata 33 suara menyetujui dan 15 suara tidak setuju ( Baca : “Syarat Baca Qur’an Dicabut “, Harian Serambi Indonesia, halaman 1 – 11, Jum’at, 1 Agustus 2008 ). Akhirnya, menjadi sahlah Qanun Nomor 3 Tahun 2008.

Tiba- tiba, di pagi jum’at saya baca dalam Serambi,  bahwa Menteri  Dalam Negeri Mendagri) menyebutkan “pasal . 36 Qanun Nomor 3 tahun 2008 yang mengatur tentang persyaratan dapat membaca Qur’an bagi calon anggota DPRA dan DPRK dari partai politik harus di cabut”.  Membaca hal demikian, sebagai anggota masyarakat saya betul-betul kaget. Sebab dalam pikiran awam saya, sudah capek-capek disusun, di perdebatkan dan “divoting” , kenapa di obok-obok lagi !!?. Bukankah, apa yang telah dihasilkan DPRA menjadi sia-sia!.  Padahal untuk menghasilkan Qanun itu telah menghabiskan dana negara/rakyat amat besar!.

Sepantasnya,  bagi daerah Aceh yang telah diberi otonomi amat luas; tidak menamakan semua peraturan daerahnya dengan nama Qanun. Selain Qanun perlu ada Peraturan Daerah (Perda). Kalau Perda dibolehkan campur tangan Pemerintah Pusat, sedang Qanun hanya boleh di ubah Pemda Aceh- DPRA. Sebab Qanun lebih ‘sakral’, yang bersumber historitas Aceh. Pada massa kesultanan Aceh, segala keputusan kerajaan yang penting dinamakan Qanun.

Dalam versi  baru ini , kalau Perda cukup disahkan Gebernur -DPRA, sedangkan Qanun selain Gebernur-DPRA juga disahkan Wali Nanggroe ( ketika lembaga ini terbentuk nanti). Qanun ini berisi berbagai hal yang berkaitan ciri khas Aceh, sementara Perda isinya lebih umum, terkait nasional-keindonesiaan. Dengan demikian,  terhindarlah pemborosan dana negara/ rakyat, di saat-saat rakyat sedang melarat.

Pelaksanaan Syariat

Kita merasa heran disaat sedang berlakunya Undang-Undang nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan  Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; masih berlaku pembongkaran Qanun. Sebab kedua Undang-undang  itu- yang tak lain  di susun DPR RI – telah mengakui sekaligus memperkuat beberapa ciri khas daerah Aceh.

Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 mengakui empat bidang keistimewaan Aceh, yakni agama, adat,  pendidikan dan ulama. Keempat bidang  ini kalau di persandingkan, sama sekali tidak terlepas dari kemampuan membaca Al-Qur’an. Karena itu tidak beralasan Mendagri berkeberatan dengan syarat wajib mampu membaca Al-Qur’an bagi caleg di Aceh yang berasal dari Partai Nasional ( Parnas ). Sebab, tuntutan mampu membaca Al-Qur’an  itu sudah sejiwa dengan Undang-Undang  yang berlaku di Aceh. Jika alasannya karena mereka dari Partai Nasional; itu pun kurang adil; karena pepatah mengatakan “Dimana bumi  dipijak di situ langit dijunjung”. Apalagi bila di ingat – saya yakin betul begitu – bahwa orang-orang di partai nasional yang beroperasi di Aceh itu, mayoritasnya putra-putri Aceh,  sehingga aneh sekali jika mereka pun anti pada karakter Aceh yang Islamis.

Lebih-lebih lagi bila kita menelusuri isi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006, maka upaya mencabut Pasal 36 Qanun Nomor 3 tahun 2008, betul-betul di luar dugaan pikiran rasional. Betapa tidak, Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2006; yang antara lain ‘mengakui’ Partai Lokal, Lembaga Adat  Syariat Islam, Qanun, kebudayaan, Bendera, Lambang dan Himne bagi Aceh. Kalau sudah sejauh itu sudah diakui sah menjadi hak warga Aceh; tak usahlah dipersoalkan lagi mengenai syarat mmpu membaca Al-Qur’an  bagi caleg DPRA dan DPRK; baik asal partai nasional atau partai lokal.  Karena mampu membaca Qur,an itu bertaut erat dengan adat, Syariat Islam, Kebudayaan Aceh sebagai ‘induknya’.

Salah satu ungkapan adat Aceh menyebutkan: Agama ngon adat lagee dat ngon sifeut (Artinya; Agama dengan adat seperti zat dengan sifat). Dalam hal ini, mampu membaca Al-Qur’an sudah mentradisi di Aceh,  yakni setiap anak dari kecil sudah “diadatkan” membaca Al-Qur’an. Disaat petuah-petuah lama sudah punah digilas globalisasi- yang mendorong anak-anak Aceh rajin belajar ngaji- sekarang muncul pendorong baru yang lebih sesuai dengan dunia kini. Yakni “kalau tak bisa mengaji Qur’an, kamu tak boleh menjadi Bupati, anggota DPRA- DPRK!”;  begitu sang anak-anak Aceh diingatkan Guru Ngaji (Teungku) atau orangtuanya. Dengan demikian Pasal 36 dan Pasal 13 (ayat 1 huruf c) dari Qanun No. 3  Tahun 2008 itu; tidak hanya dapat mendongkrak semangat belajar ngaji bagi caleg DPRA-DPRK Aceh menjelang tes baca Al-Qur’an  bagi mereka, tetapi juga berpengaruh kepada putra-putri Aceh yang sedang belajar “Ngaji” di seluruh Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada Bab XV11 mengatur mengenai Syariat Islam dan Pelaksanaannya. Pasal 125  ayat 1 berbunyi: “Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi  aqidah, syariah dan akhlak”.

Diantara tugas anggota DPRA-DPRK- baik asal partai nasional maupun lokal  di Aceh adalah mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Jika mereka tidak mampu membaca Al-Qur’an; bagaimana mereka dapat mengemban tugas secara optimal/ penuh. Sebab, Syriat Islam yang meliputi aqidah, syariah dan akhlak itu amat erat kaitannya dengan  kitab suci Al-Qur’an. Memiliki anggota Dewan yang kurang becus melaksanakan tugas, maka rugilah negara /rakyat yang memberi ‘hidup mewah’ kepada mereka.  Dalam pasal 126 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, ayat 1 berbunyi : “Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib  menaati dan mengamalkan Syariat Islam”. Sementara ayat 2 berbunyi : “Setiap orang yang bertempat tinggal atau  berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam”.

Berdasarkan alasan-alasan Undang-Undang dan logika di atas, maka saya berkesimpulan pencabutan pasal 36 Qanun Nomor 3 Tahun 2008 kurang logis, bertentangan dengan Undang-Undang yang sah dan kurang peduli terhadap tradisi dan adat-istiadat Aceh.

Akhirnya, saya hanya mengharapkan “keikhlasan sempurna” dari  Presiden RI, Mendagri serta para pejabat pemerintah di tingkat nasional; terhadap setumpuk Undang-Undang dan peraturan lainnya yang telah di berikan kepada masyarakat Aceh. Sebab menggugat kembali terhadap apa yang sudah diberikan, berarti menampakkan keiklasaan yang kurang sempurna alias menyesal !!!.

T.A.Sakti

*Penulis adalah sarjana hukum

tatanegara, peminat budaya

.dan sastra Aceh.

Iklan

2 pemikiran pada “Alhamdulillah, Qanun Tes Baca Al Qur’an bagi Caleg Aceh Akhirnya Selamat!

  1. BISA BACA QURAN BUKAN JAMINAN POLITISI JAD BERSIH. BANYAK KORUPTOR PINTAR BACA QURAN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s