KISSAH RESIMEN DIPISI RENCONG SEBAGAI RESIMEN PENGAWAL TAMBANG MINYAK ACEH

 

Oleh: Prof. A.Hasjmy

 

          Selagi diskusi sedang berlangsung dengan seriusnya, setelah selesai saya memberi ceramah khusus kepada para staf pimpinan dan tenaga ahli Pertamina Rantau Kuala Simpang serta para keluarganya dalam ruang balai pertemuan pada tanggal 24 Oktober 1979 yang malam, kenangan saya melayang ke masa 34 tahun yang lalu, masa revolusi pisik dengan romantika perjuangannya yang indah, pada waktu mana para pemuda pejuang merebut ‘Tambang Minyak Rantau Panjang” yang telah menjadi puing dari kekuasaan tentera pendudukan Jepang.

Alangkah jauhnya jarak waktu antara 1945 dan tahun 1979; bukan saja jarak waktu yang jauh, tetapi jarak-beda keadaan dahulu dan sekarang sangat jauh.

Dahulu, 34 tahun yang lalu, para pemuda pejuang dan sisa-sisa buruh yang tinggal hanya kulit dan tulang, yang dipusakai dari Jepang, bekerja siang dan malam melawan segala macam kesulitan untuk menyelamatkan “tarnbang minyak” itu dari kemusnahan total.

Mereka pelihara gedung-gedung tua yang hampir rontok; mereka kumpulkan besi demi besi, pipa demi pipa; mereka bina kembali dengan penuh semangat segala apa yang masih ada, sehingga akhirnya Rantau Kualasimpang itu menjadi bahagian yang penting dari “Tam­bang Minyak Aceh”.

Seorang pemuda yang bernama Abdurrahman de­ngan dibantu oleh temannya seorang pemuda lain yang bernama Muhammad Hasan memimpin para pemuda pejuang dan para karyawan bekas Romusya Je­pang. Dengan gigih dan tabah mereka berusaha dan bekerja tanpa ada modal yang tersedia, kecuali modal semangat kemerdekaan, untuk membangun kembali rongksokan instelasi, sehingga dapat menyodot minyak mentah dari perut bumi dan dialirkan lewat pipa-pipa yang telah menjadi kakek, menuju kilang darurat telah dibangun dengan keahlian pemberian alam, sehingga akhirnya   menjadi bensin dan minyak tanah.

Dengan demikian, mereka berhasil memberi daya hidup kepada mesin-mesin mobil peninggalan Jepang, yang dipergunakan untuk menggerakkan “Roda Revolusi” di Aceh dan bahagian barat dan Sumatera Utara; mereka berhasil menyalakan lampu-lampu dinding dan lampu-lampu strongking peninggalan jaman penjajahan di seluruh Tanah Aceh.

Bertahun tahun selama “zaman Revolusi Phisik” dengan mobil tua Abdurrahman mondar mandir dari Rantau Kualasimpang, Langsa, Julok dan Banda Aceh, dalam usahanya untuk rnempertahankan kelanjutan hidup dari Tambang Minyak Aceh, yang merupakan modal dan jiwa revolusi.

Setelah Rantau, kemudian Abdurrahman membangun lagi “Kilang Minyak Darurat di Langsa dan di Julok, sehingga dengan demikian Tambang Minyak Aceh bukan saja sanggup mensuplai minyak untuk Tanah Aceh, hahkan dapat mensuplai minyak untuk sebahagian Sumatera Utara dan .Sumatera Barat.

 

 

Gambar di atas melukiskan sepasukan Resimen Pocut Baren dari Dipisi Rencong, yang terdiri dari dara-dara yang gagah berani, yang mewarisi keberanian Pocut Baren dan pahlawan-pahlawan wanita lainnya. Dipisi Rencong, kecuali 7 buah resimen pria, satu Resimen Pocut Baren (Wanita), yang mempunyai sebuah resimen khusus, yaitu Resimen Pengawal Tambang Minyak, (Repro: A.Hasjmy).

 

 

       Untuk menjaga keselamatan Tambang Minyak Aceh, DIPISI RENCON’G yang bermarkas Besar di Lhoknga, Banda Aceh membangun sebuah Resimen Khusus yang dinamakan “Resimen Pengawal Tam­bang Minyak Aceh” Dipisi Rencong dengan markasnya di Rantau Panjang Kualasimpang, dengan saudara Abdurrahman sebagai “Komandan Resimen” dan saudara Muham­mad Hasan sebagai “Kepala Stafnya”.

Dengan kerjasama yang baik dengan TNI Angkatan Darat Dipisi Gajah, Resimen Pengawal Tambang Minyak Aceh Dipisi Rencong berhasil menyelamatkan ladang-ladang . Tambang Minyak Aceh dari usaha-usaha sabotase pihak musuh.

Tanggal 27 Desernber 1946, Resimen Pengawal Tambang Minyak Aceh Dipisi Rencong diresmikan dalam satu upacara yang khidmat dan meriah, yang dihadiri oleh para pembesar sipil dan militer dari Ibukota Banda Aceh (waktu itu namanya masih Kutaraja). A.Hasjmy sebagai Pemimpin Dipisi Ren­cong, dalam upacara tersebut melantik Abdurrahman dan Muhammad Hasan, masing-masing sebagai Komandan dan Kepala Staf Resimen Pengawal Tambang Minyak Aceh Dipisi Rencong, dengan pangkat Letnan Kolonel dan Mayor Kesatria Dipisi Rencong.

Setelah Dipisi Rencong dileburkan ke dalam TNI Ang­katan Darat Dipisi X, maka pengawal Tambang Minyak Aceh diambil over oleh TNI Angkatan Darat. Para perwira dan para perajurit Dipisi Rencong sebahagiannya tetap menjadi anggota TNI Angkatan Darat dan sebahagian yang lain memilih lapangan lapangan di luar Angkatan Bersenjata.

Setelah peleburan Dipisi Rencong ke dalam TNI Ang­katan Darat, maka diangkatlah Jenderal Mayor Teungku  Amir Husin Al Mujahid menjadi Pemimpim umum Tambang Minyak Aceh dan Letnan Kolonel Abdurrah­man menjadi wakilnya. Keadaan demikian berlangsung sampai beberapa tahun setelah penyerahan kedaulatan Indonesia oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia.

Setelah penyerahan kedaulatan, pihak Belanda menuntut kembali Tambang Minyak Aceh, yang oleh sementara orang di Jakarta telah menyetujuinya. Untunglah, dengan gigih Jen­deral Mayor Amir Husin Al Mujahid menolak tuntutan itu dalam perundingan-perundingan di Jakarta, dimana salah satu perundingan di sebuah ruangan Hotel Dharma Nirmala (Hotel der Nederland) Jakar­ta penulis karangan ini turut hadir.

Bermacam cara dilakukan pihak Belanda untuk membujuk supaya bersedia menyetujui mengembalikan tambang Minyak Aceh kepada Belanda, termasuk tawaran berangkat ke Negeri Belanda dan keliling dunia. Namun Husin Al Mujahid tetap menolak dengan “bahasa dan diplomasi”  yang hanya dimiliki oleh Al Mujahid sendiri

 

Tambang minyak Pertamina Rantau Kuala Simpang di tahun 1980. Bergambar dengan latar belakang dua menara air yang megah. A.Hasjmy berdiri di tengah-tengah. (Foto: A.Hasjmy).

 

 

Tambang Minyak Pertamina Rantau Kuala Simpang berbeda sekali dengan 34 tahun yang lalu. Sekarang segalanya telah mewah, seperti yang terlihat pada Wisma Tamu yang terlukis di atas ini. (foto: A.Hasjmy).

 

 

Almarhum Abdullah Arif M.A. adalah sekretaris Delegasi Mujahid dalam perundingan dengan Belanda di Jakarta; perundingan yang menghasilkan bahwa “Tarnbang Minyak Aceh” tetap menjadi “Modal Utama dan Pertama” dari Perusahaan Negara PERTAMINA yang ada sekarang ini.

Dalam tahun lima puluhan, Kepala Staf Angkatan Darat A.H.Nasution mendirikan PERTAMINA (Pertambangan Minyak Nasional) dengan Tambang Minyak Aceh seba­gai modal dan pangkal tolaknya, dimana Kolonel  Ibnu Sutowo diangkat menjadi Direktur Utamanya, dan Kolonel Syamaun Gaharu (Panglima Kodam I Iskandarmuda)  diangkat menjadi anggota Dewan Komisarisnya.

Riwayat inilah yang terbayang dalam ingatan saya waktu menghadapi sejumlah pertanyaan penting dan berbobot dari para hadirin, setelah selesai memberi ceramah dalam ruang sidang Gedung Pertemuan dalam komplek Pertamina Rantau Kualasimpang.

Setelah riwayat penting itu hadir kembali dalam ingatan saya selagi berada dalam ruang sidang Gedung Per­temuan Pertamina yang mewah, yang terletak di tengah-tengah berbagai gedung dan instalasi hasil tehnik mutakhir abad ruang angkasa, maka hati saya berkata entah kepada siapa; “seharusnya perintiwa peristiwa yang menjadi awal riwayat dari Pertamina jangan hendaknya dilupakan dan jangan dianggap seperti tidak pernah ada.

Kepada Pimpinan Pertamina Lapangan Rantau Kualasimpang dan Stafnya, terutama saudara Faesal Mochtar sebagai Ketua Badan Dakwah Islamiyah Pertamina Rantau, saya mengucapkan terimakasih berhubung kemungkinan yang telah diberikan kepada saya untuk hadir di Rantau kualasimpang, sehingga menyebabkan saya dapat mengenang kembali masalampau yang indah itu: masalampau yang diawali dengan penderitaan dan perjuangan, juga de­ngan menolak tuntutan Belanda supaya Tambang Minyak Aceh dikembalikan kepada perusahaan minyak Belanda yang bernama B.P.M. Dan dengan demikian Tambang Minyak Aceh tetap menjadi milik Bangsa  Indonesia, sehingga menjadi Modal Pertama dan Utama dari PERTAMI­NA yang jarak beda antara Tambang Minyak Aceh dahulu dan PERTAMINA se­karang sudah sangat jauh…..

Hanya orang-orang yang berjiwa besarlah, yang dapat dan berani menghargai orang-orang yang telah berjasa!.

 

(Sumber: Majalah SANTUNAN, no.45 Tahun Ke V, Juli 1980, halaman 6 – 7, bersambung ke hlm. 49 ).

 

 

A’uzubillahi minasysyaithanirrajim

  1. A’uzubillahi minasysyaithanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Salen phon Tafse Syiah Kuala; Tarjumun Mustafid, uroe Rabu, 13 Jamadul Awal 1431 H/28 April 2010 M poh 17.54 WNAD. Watee lon telepon Pak Kalam lk poh 11 bunoe beungoh geuyue mulai bak juih TILKA, tok-tok alih aksara arti mantong. T.A. Sakti.

BERMULA segala rasul itu telah kami lebihkan setengah mereka itu atas setengahnya* Setengah dari pada mereka itu yang berkata-kata dengan Allah Ta’ala; seperti Musa dan ditinggikannya akan setengah mereka itu dengan beberapa ketinggian, yaitu Muhammad Saw* Dan telah kami anugerahi akan ‘Isa anak Maryam itu beberapa tanda. Dan kami kuatkan dengan Jibrail*

Dan jikalau dikehendakiNya Allah Ta’ala, niscaya tiada berbunuh-bunuhan segala mereka yang kemudian dari pada segala rasul itu; kemudian dari pada kepada mereka itu segala tanda, tetapi telah bersalah-salahan mereka itu* Maka setengah dari pada mereka itu yang tetap atas percaya. Dan setengah dari pada mereka itu yang jadi kafir* Dan jikalau dikehendakiNya  Allah Ta’ala, niscaya tiada mereka itu berbunuh-bunuhan* Dan tetapi Allah Ta’ala jua Tuhan yang berbuat barang yang dikehendakiNya*

Hai segala mereka yang percaya; belanjakan oleh kamu barang yang telah kami anugerahkan itu dari pada barang yang diwajibkan atas kamu membaikkan dahulu dari pada datang hari yang tiada yang tiada denda di dalamnya. Dan tiada taulan  yang memberi manfaat, dan tiada syafaat   izin Haq Ta’ala* Bermula segala kafir itu, mereka itulah segala orang yang anianya.

(Faedah), pada menyatakan ikhtilaf antara segala qari yang tiga pada membaca “Laa bai’un fiihi wa laa khulatun wa laa syafa’atun. Maka Naf’ik dan Hafash ittifaq keduanya atas membaca dia sekalian itu dengan raf’ak. Dan Abu ‘Amru membaca dia dengan fatah. Wallahu ‘aklam.

{Allahu laa ilaha illaahu}. Allah jua Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya  pada wujud melainkan Ia jua

Kekuasaan Raja Sebesar Kekuasaan Dewa

Kekuasaan Raja Sebesar Kekuasaan Dewa

Laporan: T.A. Sakti

 

Sejauh mana kekuasaan raja-raja di jaman  dahulu sering merupakan teka-teki permasalahan yang menarik, baik sebagai bahan informasi maupun bahan studi. Drs.G.Mudjanto, ahli sejarah dan Pembantu Rektor IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta dalam suatu ceramahnya di Proyek Javanologi BP3K Departemen P dan K Yogya, bulan Juni lalu, memilih tema “Konsep Kekuasaan Jawa dan Penerapannya oleh Raja-raja Mataram”. Berikut ini beberapa bagian dari ceramah tersebut.

PADA dasarnya kekusaan raja-raja Mataram (1575-1755) bersifat absolut. Raja-raja Mataram adalah pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang  dan hakim sekaligus. Ada tanda tanda juga bahwa diantara raja Mataram ada yang bersifat tirani. Kekuasaan raja- raja Mataram memberi kesan begitu besar tanpa ada batasnya. Di mata rakyat,  kekuasaan itu terlebih-lebih terasa begitu besar, sehingga mereka mengakui raja sebagai pemilik segala sesuatu, baik harta benda maupun manusia.

Karena itu terhadap keinginan raja, rakyat hanya dapat menjawab “ndhaek karsa dalem”  ( terserah kepada kehendak raja). Kekuasaan yang demikian besar itu dikatakan” wenang wisesa in sanagari” ( berwenang tertinggi di seluruh negeri ). Dalam kedudukan sebagai  penguasa negara memang raja berhak mengambil tindakan apa saja dan dengan cara bagaimana saja terhadap kerajaannya segala isi yang ada didalamnya, termasuk hidup manusia. Melihat kekuasaan  yang demikian besar itu,  orang mungkin begitu takut kepada raja. Dalam keadaan demikian orang hanya dapat duduk-merunduk dihadapan raja. Kalau berbicara mesti menyembah dahulu. Berkali-kali  ia berbicara berarti berkali-kali ia harus menyembah.

Tetapi tak menyebut konsep itu dalam kependekan yang demikian saja, dapat menyesatkan, karena orang dapat melupakan kelanjutannya yang esensial, yaitu  “ berbudi bawa lek sana, ambeg adil para manta”. Sifat ini tidak mengurangi besarnya kekuasaan raja, melainkan mengimbanginya. Ia boleh saja membunuh lawannya asal syarat adil dipenuhi.  Raja boleh saja mengambil “ isteri ” orang lain asal di beri ganti yang seimbang. Terhadap mereka yang berjasa, raja wajib member ganjaran. Bila raja menindak orang lain yang bersalah, ia harus menindak anaknya sendiri  kalau ternyata anaknya bersalah.

Pusat Kekuasaan

Seorang raja yang ideal dapat digambarkan sebagai berikut. Ia memegang kekuasaan tertinggi. Ialah pusat segala kekuasaan. Dia begitu dihormati oleh raja-raja lain, karena kebesarannya, kekayaannya yang melimpah, istananya yang besar dan indah yang menjadi contoh bagi istana raja-raja lain, dan terkenal diseluruh jagat banyak Negara, termasuk diseberang laut, merasa aman dibawah perlindungannya. Karena itu para raja di berbagai negeri  itu rela mempersembahkan upeti secara jujur, mempersembahkan puteri, memberi  apa saja yang raja perlukan, seperti kayu bangunan dan bahan bakar, permata berharga yang indah-indah, dan berbagai barang jadi maupun bahan mentah. Begitu banyak jasa raja dan kedermawannya , seimbang dengan besarnya kekuasaan yang dipegangnya, sehingga semalam suntuk tidak cukup untuk menceritakannya.

Penerapan konsep keagungbinatharaan  ( kekuasaan berimbang ) yang lengkap dan tepat mendatangkan “ negeri ingkang apanjang apunjung pasir wukir loh jinawi, gemah ripah, kertatur abunja” ( Negara yang tersohor karena kewibawaannya yang besar, luas wilayahnya di tandai oleh pegunungan sebagai latar belakangnya sedang didepannya terdapat sawah yang sangat luas, sungai  yang selalu mengalir, dan dipantainya terdapat pelabuhan yang besar).

Secara konsekuen menjalankan konsep atau doktrin  keagungbinatharaan selalu memperhatikan kasejahteraan rakyatnya, bersikap rendah hati, memberi pakaian pada mereka yang telanjang, makan kepada mereka yang kelaparan, topi kepada mereka yang kepanasan, tongkat kepada mereka yang kelicinan. Begitu besarlah kekuatan hatinya tanpa mengenal batas. Raja itu telah menjalankan kewajiban “menjaga mententrem ing raja “ ; karena itu raja harus bijaksana.

Raja yang demikian itu akan mendapat pujian yang begitu tinggi dari rakyat yang menjadi bawahannya. Begitu tinggi penghormatan dan pujian sehingga raja yang demikian itu digambarkan lagi sebagai manusia biasa, apalagi melainkan manusia luar biasa yang menumpuk tiada taranya. Rela pasrah kepada raja karena tahu dengan ciri watak yang demikian itu hanya mendatangkan serba kebaikan bagi dirinya maupun banyak orang lain tanpa kecuali.

Ciri ciri yang terkandung dalam konsep keagungbinatharaan iu,  pada jaman Mataram berkembang lebih lanjut dalam bentuk penggunaan gelar gelar yaitu penembahan, sunan dan sultan, yang diikuti oleh kalimat “senopati ingngalaga sayyidin panatagama khalifatullah”.  Perkembangan yang demikian itu nampak dalam berbagai kitab, seperti Babat Tanah Jawi, serat Centini dan Wulangreh.

Jika raja sepenuhnya menggunakan konsep keagungbinatharaan ini secara utuh, Negara dan rakyat akan diuntungkan. Sebaliknya kalau hanya sebagian dari isi konsep itu yang diterapkan, khususnya hanya yang menyangkut hak penguasa, biasanya kerajaan (Negara) mengalami kemunduran dan rakyat menderita. Dalam sejarah Mataram yang terakhir inilah yang kerap kali terjadi, sehingga raja raja Mataram lebih merupakan tirani, seperti diperlihatkan secara nyata oleh Mangku Rat I dengan berbagai pembunuhan yang diperintahkannya dan Mangku Rat III dalam memperlakukan Pangeran Puger, pamannya, dan Cakra Ningrat, bupati Madura.

Dengan uraian di atas  mudah mudahan konsep keagungbinatharaan menjadi cukup jelas dengan intinya yang termuat dalam kalimat “gung binathara”, ”bau dendha nyak arawati,berbudi bawa leksana,ambeg adil para marta”. Namun melaksanakan doktrin itu tidaklah mudah bagi banyak raja; yang kerap  kali dilaksanakan hanya prinsip keagungan kekuasaannya (bau dendha nyak krawati atau wewenang wewesanya) saja.

  Asal Usul Dinasti Mataram

 Dalam Babad Tanah Jawi dapat dijumpai silsilah raja raja Mataram yang dimulai dari Nabi Adam; dan pendiri dinasti Mataram, yaitu Senopati, merupakan keturunan yang ke 22 padanya. Silsilah tersebut jelas secara historis tidak dapat diterima, antara lain karena silsilah itu tidak menunjukkan kewajaran.

Menurut silsilah tersebut Dinasti Mataram adalah keturunan Majapahit (Brawijaya terakhir), jadi keturunan raja.  Tetapi sejumlah petunjuk di bawah ini memperlihatkan Dinasti Mataram sebenarnya berasal dari kalangan rakyat biasa atau tegasnya petani. Jadi orang biasa saja; raja raja Mataram bukan keturunan raja yang memerintah dalam periode yang mendahului.

Adapun petunjuk-petunjuk itu:

1. Pemberitaan dalam babad menyebutkan, bahwa nenek moyang pendiri dinasti Mataram, yaitu Senopati, adalah Ki Ageng Sela, seorang petani yang rajin yang antara lain terbukti, meski hari hujan, ia tetap bekerja di sawah dan dengan kesaktiannya dia sanggup menangkap petir.

2. Pendahulu- pendahulu  Senapati memakai sebutan  Ki  Ageng, bukan Raden, yaitu Ki Ageng Pemanahan , Ki Ageng Ngenis, dan Ki Ageng Sela. Sebutan Ki adalah sebutan untuk orang kebanyakan, sedangkan predikat Ageng (besar) adalah pertanda kalau mereka memang pemuka- pemuka masyrakat di daerah atau desanya ( elit desa ).

3. Karena dinasti Mataram adalah dinasti petani, tidak mustahil kalau mereka tidak mengetahui cara penggunaan gelar kebangsawanan secara tepat. Ini terbukti pada awal kekuasaannya terdapat kesimpang-siuran dalam pemakaian gelar, misalnya pemakaian gelar Panembahan, Pangeran, Raden dan sebagainya. Bahkan kerap kali manipulasi atau pengumpulan gelar-gelar.

4. Di samping itu Dinasti Mataram nampak menciptakan gelar baru yang kiranya terjadi kekeliuran. Gelar Raden Mas hanya dikenal sesudah Mataram menjadi kerajaan, sedang masa sebelumnya putera-putera raja-raja atau bangsawan tinggi hanya bergelar Raden saja, misalnya Raden Trenggana, Raden Wijaya, Raden Panji dan sebagainya. Mereka tidak pernah disebut Raden Mas Trenggana, Raden Mas Wijaya, atau pun Raden Mas Panji.                                                           Kekeliuran silsilah itu memang sengaja dibuat untuk memperkokoh kedudukan raja dan menunjukkan keunggulan darahnya terhadap pihak lain.

Doktrin dan pemberontakan                       

Apakah dokrin  “Keagung-binatharaan”   membenarkan adanya pemberontakan?. Menurut doktrin ini adanya pemberontakan dibenarkan. Hal ini terjadi bila raja yang memerintah tidak berpegang teguh kepada doktrin itu secara murni . Contoh paling kongkrit ialah perlawanan terhadap Mangku Rat III. Perlawanan itu dilakukan oleh Pangeran Puger (pamannya), yang dibantu oleh 3 orang bupati terkemuka: Cakraningrat (II) dari Madura, Jayengrana dari  Surabaya dan Yudanegara dari Semarang.

Kesimpulannya adalah terlihat, kewajaran dari dinasti Mataram dan mengembangkan kekuasaannya, mulai dari keluarga terkemuka di desa menjadi bupati dan akhirnya raja. Kedudukan itu diperoleh dengan wajar, artinya dengan memperlihatkan keunggulan- keunggulan.  Mereka ini pastilah tidak mungkin Dinasti Mataram biasa  memperoleh kedudukan yang tertinggi dalam kerajaan.

Bagi dinasti Mataram berlaku ungkapan “tiada kekuasaan tanpa keunggulan”, karena itu memelihara (kesan) adanya keunggulan- keunggulan itu merupakan hal yang mutlak perlu. Dan kita mesti ingat bahwa Absolutisme sebagai yang terkandung di dalam  dokrin ‘Keagung-binatharaan’  tidak mesti dengan sendirinya bermakna jelek, seperti halnya demokrasi tidak mesti dengan sendirinya bermakna baik.

(T.A.Sakti – mahasiswa tugas belajar Unsyiah Aceh di Fakultas Sastra UGM Yogyakarta.

( Sumber: Harian “Merdeka”, Jakarta, Rabu, 6 Juli 1983 halaman VII ).

Catatan terkemudian: 1. Tulisan ini diketik ulang bukan dari koran asli. Tetapi dari copynya yang tulisannya teramat-halus/kecil serta kehitaman akibat bekas lumpur tsunami 26 – 12 – 2004.

2. Saya menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada kedua putra/ananda saya yang telah sudi bersusah-payah mengetik artikel ‘kenangan di Yogya’ ayahanda ini. Bale Tambeh,  15 Molod 1434/27 Januari 2013/15 Rabiul Awal 1434 H, TA. Sakti, pkl 16.05 wib.Aleuhad ).

Selamat datang di Banda Aceh, kota Serambi Mekkah

Selamat datang di Banda Aceh, kota Serambi Mekkah

 

              TANGGAL  7 Juni 1981 bertepatan pula hari Ahad (Minggu) 4 Sya’ban 1401 H, di Banda Aceh akan diselenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat nasional yang ke XII, Presiden Soeharto beserta sejumlah menteri Kabinet serta Duta – duta Besar Negara sahabat, akan berada ditengah – tengah rakyat jelata yang mengagungkan Al – Qur’an, sebagai Kitab Suci Umat Islam.

              Di hari itu, Bapak Presiden Soeharto akan meresmikan pembukaan MTQ Nasional ke XII tersebut. Untuk kesinambungan sejarahnya, perlu kita catat bahwa pelaksanaan MTQ Nasional yang hingga kali ini telah mencapai kali ke XII (si lusen) itu, sebelumnya berturut-turut telah diadakan di berbagai kota provinsi di Indonesia.

             MTQ Nasonal  l  diadakan di Ujung Pandang tahun 1968. MTQN ke ll (1969) di Bandung, ke lll (1970) di Banjarmasin, ke IV (1971) di Medan, ke V (1972) di Jakarta, ke VI (1973) di Mataram, ke VII(1974) di Palembang, ke VIII (1975) di Surabaya, ke IX (1976) di Samarinda, ke X (1977) di Manado, dan  MTQ Nasional ke XI diadakan di Semarang.

            Menurut berita yang hingga kini masih dapat dipegang kebenarannya,  bahwa MTQ Nasional ke XII di kota Banda Aceh ini merupakan penutup dan terakhir diadakan di daerah. Dan untuk kali selanjutnya, hanya diadakan di Jakarta saja, sebagai Ibu Kota Negara.

           Pada saat ini Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai sebagai tuan rumah MTQ Nasional, telah sekian lama mempersiapkan diri untuk mewujudkan pelaksanaannya. Panitia MTQ Nasional XII telah dibentuk/dilantik tanggal 3 Mei 1981. Dan semua persiapan  itu kini sudah rampung seprti yang diharapkan. Diatas persiapan itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Namun demikian, kita juga bersedih disertai linangan air mata, karena Tuhan pula telah memberikan cobaan dan musibah. Disaat-saat panitia sedang bekerja keras melakukan segala persiapan , Allah SWT telah memanggil kembali  hambanya, yang merupakan tokoh yang berdiri paling depan dalam pelaksanaan MTQ Nasional kali ini. Tokoh dimaksud adalah  Prof.H.A. Madjid Ibrahim. Gubernur/ Kepala Daerah Istimewa Aceh almarhum. Beliau mangkat tgl 15 Maret 1981 di Jakarta. Innalillahi wainna ilaihi rajiun, semoga Allah SWT mencucuri rahmat kepada arwahnya. Amin.

           Sebagai kenangan, mari kita ikuti kembali amanat Prof. H.A.  Madjid Ibrahim ketika melantik Panitia MTQ Nasional ke XII, bertempat di Pendopo Gubernur Aceh hari Sabtu tanggal 3 Mei 1980 sebagai berikut : “Pembangunan nasional yang sedang kita laksanakan sekarang ini adalah merupakan pelaksanaan dari ajaran Al Qur’an itu sendiri. MTQ Nasional ke XII yang akan datang mendorong masyarakat Aceh untuk bergiat mensukseskan pembangunan nasional, membina masyarakat yang sejahtera lahir batin dan menuju kepada keadaan yang lebih tertib. Semua keadaan yang kurang tertib ataupun kegiatan yang tidak selaras dengan tuntutan agama dan Pancasila harus dapat kita hapuskan secara tuntas”. Demikian sebagian kutipan amanat beliau. Kepada kitalah yang masih mengembara di dunia ini, terpikul tugas yang beliau pesan pada hari itu.

           Pelaksanaan MTQ Nasional, yang harus mengeluarkan biaya milyaran rupiah itu, disamping untuk memilih dan mencari Qari- qari’ah terbaik dalam membaca Al Qur’an dinegara kita, patut dan pantas kiranya kalau kepada pengunjung dan kafilah-kafliah MTQN yang datang dari luar daerah, kita perkenalkan adat-istiadat dan kebudayaan daerah ini. Hal ini pernah diadakan dalam MTQN, yang telah diadakan  di daerah-daerah lain. Di saat inilah kesempatan terbaik untuk membuka tabir dari Aceh, bagi saudara-saudara kita yang mungkin juga sangat mendambakannya. Dengan pengenalan itu persatuan bangsa semakin erat. Karena bunyi pepatah : Karena kenal timbullah sayang, dari sayang mengalir cinta! Dan inilah yang sangat kita harapkan.

           Kita bersyukur, karena apa yang kita bicarakan diatas, juga tidak dilupakan penampilannya dalam MTQ Nasional ke XII di Banda Aceh. Kalau bukan  kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya, kapan agi kita memperkenalkan Aceh sebagai daerah paling ujung bahagian barat dari kepulauan Indonesia kepada daerah-daerah lain? Kalau kita tak sempat melakukannya,  hal ini merupakan  suatu kerugian besar. Kalau hanya   mengharapkan, di waktu berlangsungnya Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) saja,  memperkenalkan daerah Aceh kepada tamu-tamu luar daerah dan luar negeri, tidaklah cukup rasanya.

          Bayangkan saja, PKA itu hanya diadakan dalam waktu yang sangat lama antara sekali dengan kali-kali selanjutnya. Setahu penulis selama Indonesia merdeka, hanya dua kali PKA telah berlangsung, yaitu PKA I tahun 1958, dan PKA II tahun 1972.  Dengan pembukaan tabir daerah ini, disamping dapat mempererat persatuan nasional. Keuntungan dari segi lain dapat juga kita peroleh. Prospek Pariwisata akan maju di daerah ini. Yang dapat menghasilkan keuangan bagi daerah.

          Hingga hari ini dapat kita katakana objek-objek wisata di daerah Aceh belum dikembangkan sebagaimana mestinya. Padahal daerah ini, cukup kaya dengan objek wisata yang  berkeadaan masih alamiah saja. Belum dikelola hingga dapat menguntungkan.

   Khusus dalam rangka MTQ Nasional ke XII ini, sarana yang telah  ada seperti Museum Aceh dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh perlu digunakan sepenuhnya. Begitu pula dengan media massa seperti RRI, Radio Amatir, surat kabar, majalah, bulletin-bulletin, patut mempromosikan segala- galanya mengenai daerh Aceh. Disamping mempertunjukkan kepada tamu, barang yang hanya dapat dengan indra saja, perlu juga disediakan barang-barang atau lainnya yang khas dimiliki daerah ini.

           Mungkin banyak dari para tamu, berkeinginan untuk membeli oleh-oleh dari Aceh, untuk dibawa pulang ke daerah mereka masing-masing. Dalam hal Bungong Jaroe dari Aceh(buah tangan) ini, terbuka kesempatan bagi para pedagang kita di daerah ini. Mereka perlu menyediakan 1001 macam benda-benda budaya dari daerah Aceh untuk dijual pada tamu-tamu yang datang. Disamping mencari kehidupan, mereka juga berjasa karena telah berusaha semampunya untuk membuka selubung daerahnya. Mudah-mudahan tidak sia-sia.

           Sehubungan dengan berlangsungnya MTQ Nasional ke XII di Banda Aceh, mulai tanggal 7-14 Juni 1981, masyarakat di darah ini telah siap segalanya sejak awal lagi untuk menyambut hari-hari yang mereka nanti-nantikan selama ini.   Seluruh rakyat di daerah Aceh menyambut dan meng-elu-elukan ketibaan para tamu MTQN. Dengan penuh keakraban dan senyum manis mereka akan menyuguhkan RANUP LAM PUAN, sambil mengucapkan : Selamat datang di Banda Aceh, Kota Sermbi Mekkah!!!

 ( Sumber: Harian “Waspada”, Medan, Jum’at, 5 Juni 1981/ 2 Sya’ban 1401 H,halaman  IX – Halaman Khusus Musabaqah Tilawatil Qur’an Tingkat Nasional Ke 12, Banda Aceh, 7 – 14 Juni 1981 ).

Catatan terkemudian: 1. Tulisan ini diketik ulang bukan dari koran asli. Tetapi dari copynya yang tulisannya teramat-halus/kecil serta kehitaman akibat bekas lumpur tsunami 26 – 12 – 2004.

2. Saya menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada kedua putra/ananda saya yang telah sudi bersusah-payah mengetik artikel ‘kenangan’ ayahanda ini. Bale Tambeh,  15 Molod 1434/27 Januari 2013/15 Rabiul Awal 1434 H, TA. Sakti, pkl 16.05 wib.Aleuhad ).

 

 

 

Arsitektur Rumah Jawa,Lebih Mementingkan Segi Non Fisik

Arsitektur Rumah Jawa,Lebih Mementingkan Segi Non Fisik

*Laporan T.A. Sakti

Catatan Redaksi:

Sebutan “rumah Jawa”, bukanlah istilah asing bagi kita, terutama tentunya bagi masyarakat Jawa sendiri. Namun memasalahkan/membicarakan segala sesuatu secara lengkap tentang “rumah Jawa”, jarang orang yang menguasainya. Ir.Johan Silas dosen Perumahan dan Pemukiman Fakultas Teknik Arsitektur ITS Surabaya dalam suatu ceramahnya di Proyek Javanologi BP3K Departemen P dan K Yogya, tanggal 22 Juli 1983 lalu, memilih tema “Arsitektur Jawa atau Rumah Jawa”. Berikut ini beberapa bagian dari ceramah tersebut yang menarik. Penceramahnya bukanlah orang Jawa, tapi justru: putra Kalimantan.

 

 

          Seperti yang dikatakan oleh Paul Oliver dalam Shelther and Society (1969), dalam membahas bangunan tradisionil di daerah bukan “Barat”, kata arsitektur tidak tepat untuk dipakai. Yang menjadi sebab adalah perbedaan sudut pandangan antara pengertian kata arsitektur yang lazim dipakai oleh kalangan Arsitektur Barat dengan hakekat bangunan tradisional tersebut.

Pengertian arsitektur seperti yang digambarkan oleh oranng Barat. pada umumnya hanya menyangkut aspek fisik dari sesuatu bangunan. Dan biasanya dijawab dengan kegiatan merancang. Merancang adalah benar-benar merupakan prestasi pribadi. Sejak dunia memasuki era arsitektur modern, pengertian merancang tidak kehilangan kebebasannya, akan tetapi tuntunan hasil menjadi lebih banyak, sebab yang harus diselesaikan lebih banyak mengandung aspek yang lebih luas. Namun pada dasarnya yang langsung adalah fisik bangunan, dan aspek estetika  masih dominan.

Definisi apapun yang diberikan pada pengertian kata arsitektur, kenyataannya tidak bergeser banyak dari penyelesaian fisik bangunan  untuk memenuhi kebutuhan yang akan dituntut, menjamin keselamatan kebutuhan yang dituntut, menjamin keselamatan biologis serta menimbulkan rasa kenikmatan. Dalam banyak hal penyelesaian kenikmatan ini mendapat porsi yang terbanyak dari kegiatan seseorang arsitek. Arsitektur yang kemudian dihasilkan tidak terhindarkan lagi merupakan prestasi estetik yang rampung.

Bukan Pisik

Kita sadar ada perbedaan yang hakiki antara praktek merancang bangunan tradisionil, misalnya bangunan kita yang kini banyak di kota-kota. Dalam praktek pembangunan secara tradisionil, aspek fisik justru mendapat prioritas yang paling belakang.

Jelas dalam artian bangunan tradisionil kita, (baca: rumah Jawa), kata merancang sama sekali tidak relevan pemakaiannya seperti juga dengan kata arsitektur itu sendiri. Sebab pembuatan bangunan tradisional mengutamakan keabsahannya maupun alam nyata maupun alam yang lebih tinggi. Keabsahan ini mempunyai implikasi terhadap jaminan keselamatan rohani maupun jasmani dari para pemakaiannya. Hal ini justru mencapai kedudukan yang paling tinggi.

Jadi menentukan hari yang tepat, arah yang tidak salah serta dihadiri oleh kerabat dan tetangga merupakan  persyaratan  yang penting dan sangat diindahkan oleh semua pihak. Sedang penyelesaian pengukuran bangunan (yang diambil dari trandisionil nyari, pecak, kilan dsb.). sudah ada ketentuan yang baku, tertulis maupun tidak. Karena itu bentuk bangunan tradisionil tidak akan berbeda  kontras antara yang satu dengan yang lainnya, dalam kurun waktu relatif panjang.

Aspek arsitektur lainnya yang berbeda dengan bangunan tradisionil adalah sifat  yang rampung dari bangunan. Sejak dulu arsitektur tradisional di banyak wilayah di Indonesia merupakan  perkembangan yang konsisten dan logis. Bentuk bangunan tradisional yang paling rumit selalu saja dengan dikembalikan dalam bentuk aslinya. Sebagaimana contoh bila kita perhatikan semua rumah tradisiona Bali, maka segera dapat kita ketahui bahwa rumah tersebut merupakan realisasi dari proses pertumbuhan dari keadaaan bio-sosio-ekonomi keluarga yang  bersangkutan . Pada rumah Jawa  prosesnya  tidak setegas seperti pada rumah Bali. Akan tetapi  untuk melihat proses pertumbuhan bangunan tradisional Jawa, lebih menarik bila memperhatikan perkembangan bentuk bangunannya.

Bentuk bangunan Jawa yang paling elementer dan mungkin paling tertua adalah Panggang Pe, selanjutnya rumah kampung tidak lain adalah Panggung-Pe bolak-balik. Kalau rumah kampung diberi sosoran, maka  terjadilah bangunan Srotong dan sebagainya. Baik atap  limasan atau tujug tidak lain adalah varian yang lanjut dari bentuk atap rumah kampung.

Jadi yang sangat  berbeda antara pengertian arsitektur dan bangunan atau rumah tradisinal di Indonesia (baca: Jawa) adalah pengertian merancang, aspek fisik dan sifat rampung. Kesemuanya ini pada bangunan tradisional justru tidak menempati kedudukan yang penting dan sentral seperti pada pengertian arsitektur.

Jelaslah pula bahwa bila bangunan tradisional kita hendak dibaca dengan bahasa arsitektur seperti persepsi Barat, niscaya hasilnya sangat jauh berbeda, kalau tidak mau dikata rusak bila dibandingkan hakekat sebenarnya yang diinginkan oleh arti bangunan itu sendiri.

Sama halnya seperti pengertian kata arsitektur, pengertian rumah Jawa juga tidak pernah didefinisikan secara jelas. Memang lebih mudah menggunakan diskripsi bentuk sebagai definisi, akan seperti yang telah diuraikan di atas, kedudukan fisik bangunan dalam pengertiaan bangunan tradisional (bahasa Jawa) menduduki perioritas yang rendah. Arti non-fisik dari bangunan Jawa justru menduduki kepentingan yang sangat tinggi  prioritasnya.

Nyi Roro Kidul

          Ada dua aspek dominan dari arti non fisik ini, yaitu aspek arah lambang tubuh manusia. Antara kedua aspek ini, aspek arahlah yang paling dikenal, karena paling banyak dan mudah dikemukakan. Kita tentunya sudah mengetahui bahwa arah gunung itu melambangkan alam atas, sedang alam laut melambangkan arah bawah. Di daerah tertentu arah selatan mempunyai arti tersendiri, baik dalam kaitannya dengan kerajaan Nyi Roro Kidul maupun tidak.

Sebaliknya arah matahari terbit dan terbenam umumnya mempunyai arti yang lebih umum, yaitu dalam kaitannya dengan kekuatan dengan dunia bekerja atau kepentingan jasminiah, dan dunia kekuasaan atau rohaniah. Sedang arah  utara umumnya dianggap sebagai    arah formal untuk yang bukan bersifat pribadi.

Secara operatif arah ini bisa dibagi lebih lanjut, umumnya menjadi sembilan bagian.  Masing-masing bagian mempunyai makna tersendiri, dan biasanya dikaitkan dengan kekuatan pribadi seseorang. Dan kepribadian orang Jawa bermula dari hari pasarannya  atau weton atau wuku. Dari sinilah bisa ditentukan arah yang baik, hari melalui suatu pekerjaan, termasuk membuat rumah atau memakai rumah dan sebagainya. Hal ini masih bisa dilanjutkan dengan penentuan skala maupun ukuran yang seperti kita ketahui diambil pula dari ukuran tubuh  kita masing-masing, baik nyari (jari), kilan, kaki, depa dan sebagainya.

Kaitan dengan tubuh manusia pada bangunan Jawa di  kota-kota, mempunyai arti yang lebih tinggi dan penting. Pada tata-kota, Jawa, seperti pada tata bangunan atau ruang, diatur menurut susunan tubuh manusia, yaitu sebagai berikut :

1.Kepala; tempat pertemuan dengan pihak luar maupun tempat mengambil keputusan penting.

2. Tubuh; tempat atau wadah utama dari kehidupan.

3. Kelamin; tempat terkecil akan tetapi menduduki  kepentingan yang tertinggi dan paling  dihormati.

4. Tangan; dibedakan antara yang kanan, kerja jasmaniah,  dan kiri melambangkan kerja yang lebih mulia tanpa tenaga.

5. Kaki ; tidak dibedakan antara yang kanan dari pada yang kiri, dan hanya melambangkan  kegiatan pendudukan yang kurang penting.

Kedudukan lambang tubuh pada tata kota atau tata bangunan atau ruang, berhubungan erat dengan penentuan arah. Ada pedoman umum bahwa kepala itu umumnya terletak di Utara. Sebab untuk pulau Jawa tamu resmi datang selalu dari Utara. Ini tentunya tidak mutlak, sebab banyak rumah Jawa mengarahkan bagian utama ini juga ke Selatan dalam kaitannya dengan kerajaan Nyi Roro Kidul.

Masih  dalam kaitannya dengan kehidupan manusia, rumah tidak pernah dianggap sebagai benda yang berdiri sendiri oleh pengertian bangunan secara tradisional. Hal ini terutama disadari oleh para antropolog. Dan dalam bangunan Jawa bisa kita lihat dari kata rumah itu sendiri. Dalam bahasa Jawa, kata rumah dapat kita terjemahkan menjadi kata dalem atau omah. Kenyataannya kedua kata tersebut mempunyai arti yang lebih luas, antara lain;

1. Omah-omah; gaginya dua dudalem ; pemahaman; omah-omahan; emah-emahan serta  ngemah-ngemahan; masih mempunyai arti dengan pengertian fisik rumah.

2. Umah; umah atau imah ; sudah tidak ada hubungannya dengan arti fisik rumah.  Kini kata  tersebut berhubungan dengan tahap kehidupan seseorang, yaitu menikah, terbiasa atau ahli.

3. Somah,semah, atau susunan ;  mempunyai arti: istri atau ibu rumah  tangga ; dan menikah.  Arti terakhir ini seperti kita ketahui bisa dikaitkan dengan kata

Asomah dan sasomah.

4. Dalem; yang artinya rumah dipakai pula untuk arti yang lebih tinggi, yaitu sebutan  kepunyaan atau gelar bagi orang yang kedudukan sosialnya tinggi, yaitu sampeyan dalem  atau panjenengan dalem serta titihan dalem.

Tentang arti kata yang berhubungan dengan kedudukan seseorang  ini, di sini diuraikan sekedar sebagai petunjuk hubungan pengertian rumah dengan keadaan seseorang, seperti pula kata berumah tangga mempunyai arti yang universil dalam hampir semua bahasa  daerah di Indonesia. Hal ini tidak akan kita temui dalam pengertian house atau to  House misalnya. Dengan uraian singkat di atas, kita dapat mengetahui adanya kaitan yang  lebih luas antara pengertian rumah dalam  konsep Jawa,  baik dalam simbiolisme rumah terhadap tubuh manusia, maupun arti rumah dalam kaitannya dengan kedudukan maupun  tahapan proses mempertahankan eksestensinya melalui perkawinan atau beristeri.

Pola rumah di beberapa daerah

Daerah Madiun ke Barat, rumah–rumah tradisional diletakkan menurut poros Utara – Selatan tanpa memperdulikan letak jalan (baru). Tata bangunan  selalu menurut aturan papat –limo pancer, sedang tempat yang pasti masih harus memperhitungkan Condoro sengkolo.

Sedang pembagian Timur dan Barat sudah pasti, yaitu  untuk kegiatan yang menyangkut kehidupan kini, dan hubungan dengan lelehur yang terletak di sebelah Barat. Kemudian mengikuti susunan bangunan : Regol-pendopo. Dalem dengan sentongnya – Dapur, lumbung / gandok – sumur . sedang bentuk dasarnya pada dasarnya mengikuti bangunan Jawa, yaitu bentuk joglo untuk pendopo, Limasan soko 8 untuk dalem dan Doro-gepok untuk dapur / gandok.

Adanya delapan (8) soko pada bangunan dalem mempunyai makna Hasta – Brata, yaitu : pola Bangkalan dan pemekasan; atau dikatakan pula sebagai pola Madura Barat da pola Madura Timur.

Dalam membahas bangunan tradisional di Madura ada dua aspek umum yang perlu kita perhatikan, tentang tata – letak berbagai bangunan dan bentuk dari masing-masing bangunan.

Tentang tata-letak bangunan pola dasarnya sama dengan pola Jawa, yaitu pendopo – Dalem – gadok ; diperhatikan  pula fungsi arah Timur dan Barat. Akan tetapi dalamnya pelaksanaan yang nyata, yaitu bahwa tiap fungsi rumah terdiri dari bangunan tersendiri.

Sehingga seperti di Bali, rumah adalah susunan bangunan halamannya. Dan satu rumah dipergunakan oleh satu keluarga majemuk atau extented family. Sehingga pada dasarnya

Rumah adalah  satu rumpun bangunan (elustered buildings). Dan setiap rumpun terpisah  dengan tegas dari rumpun bangunan keluarga lainnya. Jadi keadaan  desa di Madura (terutama di bagian Selatan ) semua rumpun mempunyai orientasi arah Utara – Selatan yang tetap . jadi semua rumah menghadap ke Selatan yang tetap. Jadi semua rumah menghadap ke  Selatan dan terletak di Utara, sedang bangunan ‘gandok’ terletak di Utara, sedang bangunan ‘gandok’ terletak di Selatan  dan  menghadap ke Utara.

Di sebelah Barat terdapat bangunan langgar dan dapur terletak di sebelah Timur dekat regol. secara keseluruhan bangunan-bangunan tersebut mengelilingi sebuah pelataran bersama.

Satu hal lagi yang menjadi ciri khas dan konsisten dari bangunan tradisional Madura, adalah, bangunan rumah tinggal / dalem yang berupa bangunan dampit.  Bangunan gandeng ini berturut-turut ditempati oleh orang tua – putra tertua cucu pria tertua, semua yang telah berkeluarga. Bangunan berbentuk rumpun ini merupakan perwujudan yang logis dari sifat orang Madura yang suka merantau, baik pria maupun wanita. Dengan demikian yang tidak merantau bisa bersatu saling membantu di rumah.

Bentuk tata bangunan rumpun ini pelaksanaannya lebih ketat di bagian barat Madura dari pada di sebelah Timur. Sedang tentang arti perlambangan, ternyata di Madura sudah tidak jelas dan rupanya juga tidak mendapat perhatian yang tinggi. Pembangunan rumah umumnya hanya menyangkut hari dan doa selamatan memulai pekerjaan. Pola-pola tradiosional ini dilaksanakan secara praktis tanpa terikat peraturan yang lebih rumit seperti pada bangunan Jawa. Tentang bentuk bangunan umumnya hanya terdiri dari bentuk dasar rumah kampung, limasan, joglo. Namun dalam penerapannya terdapat modifikasi yang memberikan ciri khas Madura.

Ujung Timur dari Jatim

Untuk daerah ujung Timur dari Jawa Timur, terlihat adanya dua pengaruh yang kuat, yaitu Madura untuk di bagian Barat dan Bali untuk bagian Timur. Namun demikian masing-masing bagian ini merupakan percampuran dari unsur Jawa, Madura dan Bali. Tapi dibandingkan dengan  daerah ini tidak menghasilkan bentuk bangunan kampung. Yang berbeda adalah tata-letak dan arti yang dimaksudkan.

Di daerah Situbondo, pengaruh Maduranya cukup kuat, sekalipun kita tidak mendapati bentuk yang dekat  dengan bentuk di Madura,  Bangkalan maupun Pemekasan. Bangunan-bangunan diatur merupakan kelompok bangunan yang mengelilingi sebuah pelantaran. Penghuninya tidak terlalu terikat pada hubungan keluarga. Dan berbeda dengan di Madura, letak kelompok – kelompok tersebut berseblahan, tidak berjauhan seperti di Madura. Demikian pula setiap rumah merupakan unit yang lengkap. yang bersifat kolektif adalah Langgar disebelah Barat, lambang, kandang serta tempat kereta di sebelah Timur , di tengah terdapat pelantaran dan halaman bersama. Jadi rumah ada yang menghadap ke Utara maupun Selatan. Seperti juga di Madura, langgar merupakan bangunan panggung.

Pola Bayuwangi

Di daerah Bayuwangi, arah memegang peran yang cukup penting. Arah Utara dan Timur masih dianggap penting, dan justru arah timur laut ( kajang kangin di Bali ) dianggap  penting sekali. Tentang jenis kayu juga dibedakan kayu yang utama ( sawo, nangka, jati dsb ). dan jenis  kayu yang umum. Demikian pula dengan hitungan pasaran. Masih banyak yang mempergunakannya dengan dikaitkan dengan kelipatan Suku, watu, Gajah dan Timur dan  Madura, daerah ujung barat ini belum Rumah tradisional di Surabaya.

Kalau kita bertanya pada orang Surabaya yang berdiam di daerah perkotaan, apakah ada bentuk rumah tradisional, mungkin 99 %  akan angkat bahu sebagai jawabannya. Dan kalau kita bertanya tentang bentuk rumah pinggiran kota (pedesaan), maka pada umumnya tidak banyak yang dapat memberi penjelasan yang terperinci. Memang, rumah tradisonal di Surabaya belum banyak dilakukan penelitian, dan yang ada dalam belum banyak yang dipublikasikan. Di sini hendak dikemukakan hasil studi yang dilakukan di desa pinggiran barat kota Surabaya, sambil membandingkannya dengan bagian lainnya.

Kalau toh bangunan dampit bisa kita terima sebagai salah satu ciri rumah tradisonal Madura, maka di Surabaya kita bisa membedakan desa yang banyak terpengaruh oleh orang Madura,  dan  yang sedikit. Atau bisa juga kita berkesimpulan, daerah mana yang dulunya merupakan pemukiman keturunan orang Madura yang menetap di Surabaya. (T.A. Sakti,  FS UGM Yogyakarta ).

( Sumber: Harian “Merdeka”, Jakarta, Rabu, 3 Agustus 1983 halaman VII ).

(Catatan mutakhir: 1. Pengetikan ulang ini memang tidak luput dari kekurangannya, karena hasil copy dari koran asli menjadi tidak jelas dan kehitaman akibat lumpur tsunami. Sengaja tidak diketik langsung dari koran aslinya, karena kondisi kertasnya sudah ‘lembut’ karena usia dan rendaman air tsunami.

2. Saya mengucapkan terima kasih kepada ananda Cut Naila Hafni yang telah berupaya bersungguh-sungguh mengetiknya!. Bale Tambeh, Kamis, 12 Rabiul Awal 1434 H/24 Januari 2013/ 12 Molod 1434, T.A. Sakti )

Mengapa Mayoritas Dosen Enggan Menulis?

Mengapa Mayoritas Dosen Enggan Menulis?

*Laporan T.A. Sakti

Catatan Redaksi :

Suatu permasalahan yang menarik, sekaligus ganjil kalau ada kenyataan bahwa di kalangan dosen yang banyak menganjurkan mahasiswanya untuk menulis atau membuat karya tulis, tapi yang bersangkutan justru jarang melakukannya. Beberapa hambatan dan latar belakang keengganan dosen untuk menulis atau membuat karya tulis tersebut diungkapkan Dr. Lukman Soetrisno, staf peneliti dan dosen Universitas Gadjah Mada dalam ceramahnya berjudul “Kegiatan Penulisan pada Perguruan Tinggi; Harapan dan Kemungkinan-kemungkinannya” pada Pameran dan Bursa Buku Murah ’83 di Yogyakarta dua pekan lalu. Berikut petikan makalahnya:

Secara teoritis ada dua kewajiban utama yang dibebankan kepada seorang pengajar di Universitas. Dua kewajiban tersebut adalah : (1) mengajar dan (2) menulis dalam  artian luas termasuk menulis baik dalam media koran maupun menulis dalam media majalah ilmiah. Dari segi etis, kewajiban menulis merupakan suatu pertanggung jawaban moral dari segi seorang dosen kepada rakyat banyak yang telah membantu mereka sebagai anggota masyarakat perguruan tinggi di Indonesia.  Peribahasa “Publish or Perish” atau menulis atau mau belumlah  dirasakan selagi yang berlaku bagi mereka sebagai anggota masyarakat perguruan tinggi. Akibatnya sebagian besar dosen-dosen kita adalah hanya berfungsi sebagai “konsumen ilmu” dan  bukannya “produsen ilmu”. Hal ini akan sangat membahayakan relevansi dari fungsi universitas di negara kita. Relevansi universitas bukan hanya tergantung kepada dosen tekun mengajar serta jumlah sarjana yang dihasilkan setiap tahunnya saja, akan tetapi justru sangat tergantung dari mutu dan jumlah tulisan-tulisan yang diproduser oleh masing-masing dosennya yang merupakan manifestasi dari universitas yang hakiki, yakni memandai rakyat secara keseluruhan dari negara di mana universitas berada.

Sebab-sebab kemacetan

Ada beberapa sebab, mengapa kegiatan menulis di perguruan tinggi di Indonesia mengalami kemacetan. Sebab  pertama,  menyangkut suasana atau lingkungan perguruan tinggi itu sendiri. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini ialah; berupa ada atau tidaknya insentif material ataupun non material dalam perguruan tinggi yang dapat mendorong seseorang dosen untuk menulis atau tidak.

Kita harus berani mengatakan, bahwa dosen-dosen di Indonesia pada umumnya menggunakan waktu sebanyak 75 % untuk mengajar dengan mengadakan penelitian yang menghasilkan insentif materi yang cukup.  Sedangkan sisa waktunya untuk rekreasi. Hal ini disebabkan karena gaji dosen di Indonesia memang sangat kecil apabila dibandingkan dengan kolega mereka yang bekerja di sektor swasta. Seorang sarjana yang baru tamat dan kemudian bekerja di perguruan tinggi akan menerima gaji lebih kurang 40.000 ditambah denngan 10 kg beras. Bagaimana dia dapat menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya tanpa ia harus mengajar di perguruan tinggi lain atau ikut proyek?. Setelah ia pulang mengajar sore hari, dengan sendirinya secara phisik ia sudah lelah, maka ia  pun terpaksa harus cepat tidur supaya keesokan harinya bisa mengajar lagi. Keadaan ini membuat para dosen di Indonesia hidup dalam keadaan rutin. Pagi mengajar, sore mengajar, dan malam hari tidur cepat. Apalagi menulis, membaca buku baru di dalam bidang ilmunya hampir-hampir ia tidak mempunyai waktu. Jadi “survival” dan bukan “publish” lah yang kemudian merupakan motto dari kehidupan mereka.

Kedua, sistem kenaikan pangkat di perguruan tinggi belum dapat memberi insentif bagi para dosen untuk menerima kenyataan, bahwa menghasilkan karya tulis adalah puncak dari tugas mereka sebagai dosen. Dalam sistem kenaikan pangkat, untuk naik pangkat, khususnya dari golongan tiga ke golongan empat. Seorang dosen harus lulus akta 5 dan ujian jabatan itu sebagai penghalang perkembangan karier  akademis mereka. Karena tidak semua dosen menduduki jabatan struktural.  Dan mengenal metoda mengajar saja tidak menjamin perbaikan mutu pengajaran suatu perguruan tinggi, apabila tidak diikuti dengan kemampuan dosennya untuk mengajarkan ilmu.

Akibat dari hal tersebut adalah timbulnya suatu alasan dikalangan para dosen, yaitu untuk apa menulis apabila mereka tidak menulis, dalam hal ini suatu quality paper., juga  dapat naik pangkat. Asal sudah akta 5 dan dan lulus ujian jabatan, pada hakikatnya mereka sudah dianggap sebagai dosen mumpuni. Disinilah letak ironi dari kehidupan perguruan tinggi di Indonesia. Seorang dosen akan merasa dirinya bangga sebagai seorang pejabat birokrasi dan bukan sebagai paneliti  yang bertugas memandaikan masyarakatnya melalui “wulangan dan karya tulisnya”.

Sebab ketiga, adalah menyangkut lingkungan kerja di perguruan tinggi sendiri. Di bandingkan dengan universitas lain di Asia Tenggara, dosen-dosen di Indonesia ini harus  bekerja seperti seorang guru Sekolah Dasar. Di dalam suatu semester ia sebagai dosen junior, diharuskan mengajar  dua mata pelajaran. Disamping itu masih ada pekerjaaan non edukatif yang dibebankan kepada mereka. Ruangan kerja bagi mereka pun tidak ada. Satu ruangan yang berukuran 3×4 m di isi dua sampai  tiga dosen.  Dalam suatu masyarakat dimana budaya  ‘ngobrol” masih mewarnai kehidupan sosial orang,maka tidaklah mungkin seseorang walaupun ia tergolong seorang dosen yang untuk berkarya tulis dalam keadaan seperti yang di atas. Kecuali apabila ia secara “berani” tolak untuk mengajar lebih dari dua mata kuliah dalam satu semester  dan mencari ruang kerja di luar fakultasnya tidak dapat bekerja bersama rekannya”, sehingga mungkin saja ia tidak dapat naik pangkatnya. Kedudukan seorang dosen yang ingin karya tulis di dalam situasi seperti tersebut terasa sangat dillematis.

Keadaan dillematis pada saat ini juga sedang dihadapi oleh sebagian dari pada sarjana ilmu sosial yang ingin menulis. Dillema yang dihadapi pemilihan topik dan cara mengungkapkan topik tersebut. Ada suatu gejala baru di dalam kehidupan para ahli ilmu sosial, karena pengalaman pahit yang dialami oleh individu-individu yang berani menulis kritik terhadap suatu kebijaksanaan pemerintah. Di dalam suatu penilaian kenaikan pangkat seorang dosen ada kriteria loyalitas.

Pada masa lalu, pernah pemimpin Departemen P & K mengartikan loyalitas seseorang  dosen sampai apakah dia sering menulis artikel di koran yang berupa kritik atau tidak . Semakin sering seseorang dosen menulis artikel kritik, maka dia dapat dianggap oleh pimpinan P & K pada waktu itu sebagai tidak loyal, dan ini dapat menghambat jenjang kenaikan pangkatnya. Akibat dari adanya “self-imposed censorsip” ini timbul keraguan-keraguan di kalangan para sarjana ilmu sosial untuk menulis.  Dan apabila toh memaksakan dirinya untuk menulis,  maka ia akan menulis sesuatu yang sifatnya terlalu abstrak yang tidak dapat dibaca oleh orang awam, yang di Indonesia mulai haus akan adanya “alternative information”. Mereka mengharapkan universitas dapat memenuhi kebutuhan ini, akan tetapi birokratitasi perguruan tinggi kita yeng berlebih-lebihan, telah memasung para dosen dalam menyajikan suatu “alternative informative” melalui karya tulis mereka kepada bangsanya.

Di mana kita  menulis ?   

     Pertanyaan ini nampaknya juga merupakan suatu keadaan dillematis yang dihadapi oleh para pengajar di  Universitas. Apakah seorang dosen harus menulis di majalah-majalah ilmiah saja ? atau apakah ia dapat menulis di surat kabar ?

Pada umumnya, para dosen merasa enggan menggunakan surat kabar sebagai forum kegiatan menulis mereka. Alasan konvensional yang mereka ajukan ialah : bahwa menulis di surat kabar tidak ilmiah, karena dengan menulis di surat kabar akan memaksa mereka menulis dengan gaya populer, yang masih dirasakan oleh seorang ilmuwan di Indonesia sebagai penyimpangan  dari tradisi. Akhir akhir ini muncul pula alasan lain di kalangan masyarakat staf pengajar, bahwa menulis di surat kabar sebaiknya dihindari karena dapat membahayakan karier mereka.

Keadaan tersebut dapat menyebabkan kambuhnya penyakit menara gading di kalangan masyarakat universitas kita. Dan yang sangat menyedihkan lagi ialah : apabila persoalan kemudian dijadikan alasan untuk tidak menulis bagi mereka yang memang tidak mempunyai kemampuan untuk menulis, baik dalam surat kabar maupun dalam majalah ilmiah.

Fungsi ilmuwan di negara yang sedang berkembang, memang sangat berbeda bila di bandingkan dengan mereka yang tinggal di negara maju. Ilmuwan di negara sedang berkembang masih dibebani tugas untuk (1) memandaikan masyarakat, dan (2) harus menyediakan “alternatif information” sehingga rakyat di negaranya dapat mencari alternatif-alternatif untuk memajukan taraf kehidupan mereka. Tugas ini tidak dapat dicapai apabila ilmuwan di universitas hanya mempertahankan tradisi ilmiah yang mereka peroleh dari negara maju, yakni menulis di jurnal  ilmiah saja. Tradisi ini adalah tradisi elitis yang apabila kita terapkan secara ketat di negara kita, maka para ilmuwan tersebut akan terlibat dalam proses “membodonisasikan” masyarakat kita.

Di samping ini perlu kita ketahui bersama bahwa menulis di surat kabar tidak selalu merendahkan derajat seorang ilmuwan. Di negara maju, menulis dalam surat kabar seperti Sunday Time Literary Review seperti di Inggris, umpamanya, merupakan suatu kehormatan tersendiri.

Kesimpulan

Kemacetan kegiatan tulis menulis di perguruan tinggi merupakan suatu problematika yang kompleks sifatnya. Kompleks karena problematik itu timbul karena interaksi dari berbagai hambatan. Akan tetapi hal ini tidak berarti, bahwa kemacetan tersebut tidak dapat diatasi. Apabila benar-benar kita menghendaki agar kegiatan menulis di perguruan tinggi tidak dapat hambatan, maka pemerintah perlu : (1) mengendorkan proses birokratisasi yang saat ini terjadi di kalangan perguruan tinggi, (2) “ achievement” seseorang dosen dalam tulis-menulis  perlu menjadi kriteria yang pokok dalam evaluasi dan pembinaan kepangkatan seorang pengajar, (3) dan pemerintah diharapkan tidak merasa rikuh di dalam mengalihkan tugas seorang pengajar yang tidak mempunyai kemampuan berkarya ilmiah ke tugas administratif. (T.A. Sakti).

(  Sumber: Harian “Merdeka”, Jakarta, Rabu, 21 September 1983 halaman VII ).

 

 

(Catatan mutakhir: 1. Pengetikan ulang ini memang tidak luput dari kekurangannya, karena hasil copy dari koran asli menjadi tidak jelas dan kehitaman akibat lumpur tsunami. Sengaja tidak diketik langsung dari koran aslinya, karena kondisi kertasnya sudah ‘lembut’