Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam

UNDANG UNDANG DASAR KERAJAAN ACEH DARUSSALAM( 1514 – 1903 M)

Oleh: T.A. Sakti

Sebatas informasi yang  saya  ketahui,  ada beberapa naskah/buku yang di dalamnya terkandung” Undang-Undang  Dasar Kerajaan Aceh Darussalam”, yakni :

1. Adat Atjeh.

Jurnal/buku ini berisi kajian terhadap peraturan-peraturan produk kesultanan Aceh yang dilakukan dua sarjana Belanda, Prof. G.W.J. Drewes dan P. Voorhoeve.

Hasil kajian itu diterbitkan dalam bahasa Inggris di negeri Belanda  tahun 1958 dalam jurnal Verhandelingen No. XXIV dan diberi judul “Adat Atjeh”(Drewes(G.W.J) and  Voorhoeve (P.), Adat Atjeh, reproduced in facsimile from a manuscript in the India Office Library, VKI, XXIV, Den Haag, Nijhoff, 1958.). Judul “Adat Atjeh”  ini dapat membingungkan para pembaca yang belum pernah membacanya, karena mengira isinya tentang adat-istiadat Aceh, padahal isi sebenarnya bukanlah demikian.

Judul asli naskah ini adalah ‘Mabaiyinas Salathin”(Perintah Segala Raja-Raja) yang disusun/editornya Ismail bin Ahmad.

Dalam Adat Atjeh berisi kumpulan perundang-undangan Kerajaan Aceh Darussalam yang sebagian isinya dianggap berasal dari era Sultan Iskandar Muda. Kumpulan peraturan itu dapat dibagi dalam 4 (empat) kelompok yang berbeda, yaitu :

(1). Peraturan tentang kekuasaan raja ( majelis), organisasi istana serta syarat-syarat  menjadi staf istana.

(2). Riwayat ringkas para sultan yang berkuasa di Kesultanan Aceh Darussalam.

(3). Berbagai jenis upacara dan perayaan yang berlangsung sepanjang tahun di ibukota kerajaan, yang menampilkan kebesaran dan kemakmuran Kerajaan Aceh Darussalam.

(4). Berbagai jenis beacukai dan pajak pelabuhan yang dipungut dari kapal-kapal dagang asing yang berniaga ke Aceh. Kesemua pungutan ini disebut “Adat”.

Sejauh yang  saya  ketahui, jurnal/buku Adat Atjeh itu  sampai kini belum diterjemahkan ke bahasa  Indonesia.  Namun  paling kurang lampiran copy naskah asli huruf Arab Jawi/Jawoe perlu ada upaya penerbitannya!.

2. Adat Meukuta Alam.

Buku ini disusun Tuanku Abdul Jalil,  yang diterbitkan Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), Banda Aceh tahun 1991. Walaupun diberi judul “Adat Meukuta Alam”, namun kita yang membaca isi naskah  perundang-undangan  saja; samasekali tidak menjumpai sebutan Meukuta Alam atau Sultan Iskandar Muda di dalamnya. Kedua sebutan itu baru ditemukan  pada catatan kaki, yang  merupakan penjelasan yang diberikan Tuanku Abdul Jalil kemudian.

Beberapa peraturan atau perundang-undangan Kerajaan Aceh Darussalam yang dimuat dalam buku ini adalah sebagai berikut : (1). Peraturan di dalam negeri Aceh Bandar Darussalam disalin daripada daftar Paduka Sri Sultan Mahkota Alam Iskandar Muda. (2). Peraturan hari besar sultan Aceh memberi karunia dan kehormatan kepada Hulubalang dan rakyatnya. (3). Peraturan Panglima Sagi jikalau meninggal atau ahli warisnya dan Hulubalang dalam Sagi atau ahli warisnya dan Hulubalang dalam tanmggungan sultan Aceh Bandar Darusslam. (4). Peraturan yang jadi makanan Panglima Sagi dan Hulubalang dalam Sagi atau Hulubalang dalam tanggungan raja yang ada duduk dalam daerah negeri Aceh Besar. (5). Peraturan Panglima Sagi atau Hulubalang dalam Sagi atau Hulubalang dalam tanggungan raja yang mendapat anak.

Buku ini merupakan penyusunan kembali dari buku yang sudah terbit sebelumnya

dengan judul “Susunan Pemerintahan semasa Kesultanan Aceh” yang merupakan terjemahan Bapak Aboe Bakar dari buku karya K.F.H. van Langen yang berjudul

“De Inrichting van het Atjehsche Staatsbestuur onder het Sultanaat”, terbit tahun 1888.Pada penerbitan dengan judul Adat Meukuta Alam ini, Tuanku Abdul Jalil berupaya menjelaskan istilah-istilah pangkat, gelar dan jabatan perangkat Kerajaaan Aceh yang tercantum dalam naskah itu, sehingga mudah dipahami para pembacanya.

Dalam  kata pengantarnya sudah dijelaskan, bahwa naskah Adat Meukuta Alam ini

sama sekali tidak lengkap/tidak utuh. Pasalnya naskah ini berasal dari sisa pertempuran yang dahsyat. Ketika pasukan Belanda dapat menduduki mesjid Indrapuri

tahun 1879, diantara naskah-naskah yang berserakan di situ adalah

manuskrip Aceh  yang tidak utuh lagi. Perlu ditambahkan, bahwa setahun

sebelumnya yaitu tahun1878, sultan Muhammad Daud Syah yang merupakan

Sultan Aceh terakhir dilantik/ditabalkan di mesjid Indrapuri itu. Jadi, walaupun sudah

diterbitkan buku yang berjudul Adat Meukuta Alam, tetapi ia merupakan terjemahan yang berulang kali dari naskah asli yang tidak lengkap.Terjemahan pertama ke bahasa Belanda oleh K.F.H van Langen, yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia.

Bila kita membaca isi perundang-undangan itu, segera kita ketahui bahwa ianya bukanlah produk undang-undang masa Sultan Iskandar Muda. Tentang adanya undang-undang  warisan Sultan Iskandar Muda sebagiannya, memang tak dipungkiri, sebab sebagian peraturan lama yang relevan selalu dikekalkan. Adanya jabatan Panglima Sagi merupakan bukti yang menunjukkan perundang-undang tersebut bukan dihasilkan pada era Sultan Iskandar Muda yang salah satu gelarnya Meukuta Alam. Dalam cacatan sejarah disebutkan, bahwa jabatan Panglima Sagi di Aceh baru dibentuk pada masa raja perempuan Sulthanah Shafiatuddin Syah (1050 – 1086 H/1641 – 1675 M).  Walaupun pemberian judul demikian bukanlah suatu hal yang salah, namun  buku ini lebih tepat berlabel  “Susunan  Pemerintahan semasa Kesultanan Aceh”; seperti yang diberikan Bapak Aboe Bakar dibandingkan judul “Adat Meukuta Alam”. Selain itu, peraturan-peraturan Kesultanan Aceh dalam buku

Adat Meukuta Alam;  sudah  tidak autentik/asli lagi. Isinya telah diringkas dan diambil intinya saja. Pemberian angka pada nomor urut ayat-ayatnya memberi bukti  ketidak aslian itu. Sejauh yang telah diteliti,  pada manuskrip-manuskrip atau naskah lama nyaris tak dijumpai penulisan nomor dengan angka/bilangan; melainkan secara tulisan. Misalnya; pertama, kedua, dan seterusnya.

3. Tazkirah Thabaqat

Kitab ini merupakan kitab pedoman pemerintahan  perdana  bagi Kerajaan Aceh Darussalam. Disusun oleh Syekh Abdullah Aceh; seiring dengan pembentukan kerajaan Aceh persatuan pada tahun 913 H/1514 M dengan raja pertamanya Sultan Ali Ibrahim Mughayat Syah. Nama perundang-undangan yang dikandung kitab Tazkirah Thabaqat disebut ’Qanun Syarak Kerajaan Aceh Darussalam”.

Naskah ini sudah berkali-kali dilakukan perubahan atau amandemen, agar sesuai dengan perkembangan zaman. Penyesuaian terbesar telah dilakukan pada masa berkuasanya Sultan ‘Alaiddin Mahmud Alqahhar ‘Ali Ri’ayat Syah(942 – 975 H). Beberapa kali amandemen setelah itu hanya berupa sisipan sesuai kebutuhan pada masa masing-masing sultan Aceh yang berkuasa saat itu. Penyusunan terakhir dilakukan oleh Teungku Di Mulek alias Sayid Abdullah Jamalullail atas perintah Sultan Ibrahim Mansur Syah yang memerintah di Kerajaan Aceh Darussalam tahun 1257 – 1287 H. Teungku Di Mulek tetap memberi judul naskah yang disalinnya dengan judul aslinya, yakni “Tazkirah Thabaqat Almajmu‘us Sulthanis Salathin Al-’Alam”.

Pada bagian awal Tazkirah Thabaqat, Teungku Di Mulek juga mengutip isi Qanun Meukuta Alam, yakni mengenai cara berdirinya suatu kerajaan. Pengutipan ini menunjukkan antara Tazkirah Thabaqat dengan Qanun Meukuta Alam adalah dua naskah yang berbeda. Sebagian isi Tazkirah Thabaqat memang dikandung Qanun Meukuta Alam, karena Tazkirah Thabaqat merupakan kitab pedoman pemerintahan yang pertama bagi Kerajaan Aceh Darussalam, yang sebagian isinya terus dikekalkan. Sementara Qanun Meukuta Alam adalah nama perundang-undangan Kerajaan Aceh Darussalam sejak masa Sultan Iskandar Muda sampai Sultan Muhammad Daud Syah;  sebagai sultan Aceh  terakhir.

Bila dikelompokkan isi Tazkirah Thabaqat terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

(1). Nama para sultan Aceh serta masa pemerintahannya.

(2). Pentingnya ilmu pengetahuan bagi semua pemimpin Aceh.

(3). Qanun Syarak Kerajaan Aceh Darussalam.

(4). Balai atau Lembaga-lembaga pemerintahan Aceh.

(5). Persyaratan pengangkatan bagi para pejabat Kerajaan Aceh Darussalam.

(6). Bagaimana menjadi pemimpin yang adil.

Dapat ditambahkan, naskah Tazkirah Thabaqat yang ditulis dalam huruf Arab Melayu/Jawoe itu  sampai kini belum diterbitkan.

4. Qanun Meukuta Alam

QANUN MEUKUTA ALAM- dalam syarah tadhkirah thabaqat Tgk.Di Mulek dan komentarnya. Disalin kembali dan dialihaksarakan oleh: Mohd.Kalam Daud dan T.A. Sakti. Editor: Darni M.Daud. Penerbit: Syiah Kuala University Press, Banda Aceh 2010. Tebal buku 211 halaman. Isi buku dalam dua jenis huruf, yaitu huruf Jawi/Arab Melayu/Jawoe dan huruf Latin secara berdampingan pada setiap halaman.

About these ads

4 pemikiran pada “Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam

  1. mohon perhatian dr pejebat aceh

  2. BUKANnya sombong ya. tapi gak tahu

  3. Assalammua’laikum wr wb.

    Saya sebagai rakyat dan pencinta tanah air dan adat istiadat sebagaimana halnya adat istiadat bangsa lain yang selalu mereka jaga keasliannya dengan setiap tahunnya menggelar perayaannya yang tidak menyampingkan disetiap acara peresmian baik dalam perkawinan maupun dalam acara perayaan kampung.

    Tidakah suatu bangsa yang sangat dihormati dan di banggakan adalah adat istiadat.

    Kenal kan pada anak cucu kita di jaman sekarang dan yang akan datang.

    Ini adalah tanggung jawab besar pada pemimpin pemimpin aceh dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang.

    Wassalam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s